Menurutnya, PPDB merupakan momen penting yang menyangkut hak dasar anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan adil. Karena itu, ia menegaskan bahwa persiapan harus dilakukan secara menyeluruh agar proses berjalan lancar dan tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
“Dinas Pendidikan harus memastikan sistem PPDB berjalan adil, transparan, dan akuntabel. Jangan sampai masyarakat merasa dirugikan atau dibingungkan karena sosialisasi yang kurang maksimal,” ujar Latif kepada Scientia. Rabu, (28/05/2025)
Anggota Komisi I DPRD Padang itu juga menyoroti beberapa aspek penting yang harus menjadi perhatian utama, seperti kejelasan zonasi sekolah, verifikasi dokumen kependudukan secara ketat, serta peningkatan kualitas layanan pendaftaran daring.
“Persoalan zonasi ini masih jadi sumber kegelisahan orang tua. Jangan sampai siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah malah tidak bisa diterima karena masalah administratif. Verifikasi data harus akurat dan bebas dari manipulasi,” tegasnya.
Yusri juga mendorong Dinas Pendidikan untuk membuka ruang komunikasi dengan masyarakat, terutama bagi orang tua yang mengalami kesulitan saat mendaftar.
“Buatlah posko bantuan, baik secara daring maupun luring. Berikan penjelasan yang mudah dipahami dan cepat ditindaklanjuti. Ini penting agar warga tidak merasa berjuang sendiri dalam proses ini,” katanya.
Selain itu, ia berharap jalur afirmasi benar-benar diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu sesuai kriteria. Yusri meminta agar tidak ada celah bagi oknum tertentu yang ingin memanfaatkan jalur ini untuk keuntungan pribadi.
“Semua pihak harus menjaga integritas proses PPDB ini, karena menyangkut masa depan pendidikan anak-anak kita di Kota Padang,” tutupnya.
Sementara itu, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk SD dan SMP di Kota Padang direncanakan mulai pada pertengahan Juni mendatang. (yrp)