Komisi V DPRD Sumbar Turun Lapangan, Pastikan Anggaran Pendidikan Tepat Sasaran di Pessel

BACAJUGA

Jenguk Bocah Korban Penganiayaan, Wabup Solok: Perlindungan Anak Jadi Prioritas

Ketua Bidang Penataan Organisasi, Legislatid dan Eksekutif DPP PKB.[foto : sci yrp]

Dari Politisi ke Negarawan, Halim Iskandar Tekankan Arah Kaderisasi PKB di Muscab Sumbar

PESSEL — Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat turun langsung ke lapangan untuk memastikan penggunaan anggaran pendidikan tahun 2026 berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi sekolah dan siswa.

Kunjungan pengawasan tersebut dipimpin Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Lazuardi Erman, bersama sejumlah anggota, Kamis (9/4), di Kabupaten Pesisir Selatan.

Lazuardi menegaskan, pengawasan dilakukan agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan, baik dari sisi sarana prasarana maupun proses pembelajaran.

“Pengawasan ini penting agar penggunaan anggaran tepat sasaran, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh siswa maupun pihak sekolah,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau langsung sejumlah sekolah, di antaranya SMAN 2 Painan dan SMKN 1 Painan, untuk melihat kondisi fasilitas serta kesiapan pelaksanaan program yang telah dianggarkan.

Salah satu fokus perhatian adalah rencana pembangunan kantin di SMAN 2 Painan dengan alokasi anggaran sebesar Rp200 juta yang bersumber dari pokok pikiran (pokir) DPRD.

Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Sri Kumala Dewi, mengatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh persyaratan administratif, termasuk status lahan, telah terpenuhi sebelum kegiatan dilaksanakan.

“Kami ingin memastikan tidak ada kendala di lapangan, sehingga pelaksanaan kegiatan bisa berjalan tepat waktu dan target penyerapan anggaran tercapai,” katanya.

Ia menjelaskan, pembangunan kantin tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang sebelumnya diserap saat kunjungan lapangan. Kondisi kantin yang kurang layak dinilai berdampak pada kenyamanan siswa.

Menurutnya, fasilitas yang tidak memadai dapat mendorong siswa keluar dari lingkungan sekolah saat jam istirahat, sehingga berpotensi mengganggu pengawasan dan proses belajar.

“Dengan adanya kantin yang layak, kita harapkan siswa tetap berada di lingkungan sekolah dan proses pembelajaran lebih terjaga,” tambahnya.

Selain pembangunan kantin, DPRD Sumbar juga mencatat sejumlah program lain yang diusulkan sekolah, seperti pengadaan mobiler, pembangunan gedung, hingga pengembangan kelas digital, termasuk di SMAN 1 Lengayang dengan anggaran mencapai Rp500 juta.

Komisi V DPRD Sumbar menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan anggaran pendidikan agar berjalan optimal, akuntabel, dan tepat waktu.

DPRD juga mendorong sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga setiap program yang dijalankan benar-benar berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.