Padang, Scientia — Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Barat, Firdaus, mendesak Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB kabupaten dan kota segera menuntaskan pembentukan struktur partai di tingkat kecamatan (DPAC) yang masih terbengkalai. Konsolidasi organisasi itu dinilai menjadi pekerjaan mendasar untuk menghadapi Pemilu 2029.
Firdaus mengatakan, dari 179 kecamatan di Sumatera Barat, kepengurusan DPAC PKB baru selesai di sekitar 118 kecamatan. Artinya, masih ada 61 kecamatan yang perlu segera dituntaskan pembentukan kepengurusannya.
“Kalau kita mau menang di pemilu, tentu struktur ini yang paling utama sekali harus dirampungkan. Berdasarkan instruksi ketua umum, kita memulai perjuangan dan pergerakan dengan menata struktur,” kata Firdaus saat memberikan arahan kepada pengurus DPC PKB se-Sumatera Barat.
Menurut dia, pembentukan struktur partai tidak boleh berhenti di tingkat kecamatan. PKB harus memiliki kepengurusan hingga tingkat desa dan nagari, rukun tetangga (RT), dusun, atau wilayah setingkatnya agar organisasi memiliki jangkauan yang lebih dekat dengan masyarakat.
Firdaus meminta pengurus DPC segera mengidentifikasi wilayah yang belum memiliki kepengurusan DPAC dan menyelesaikan persoalan yang menghambat pembentukannya. Ia menilai, kelengkapan struktur merupakan tanggung jawab bersama yang tidak semestinya terus ditunda.
“Yang pengurus DPAC-nya belum tuntas, mohon segera dituntaskan. Apa pun alasannya dan apa pun kondisinya, ini harus menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perbedaan kecepatan pembentukan struktur di sejumlah daerah. Menurut Firdaus, terdapat DPC yang belum memiliki kursi di DPRD, tetapi mampu menyelesaikan kepengurusan lebih cepat dibandingkan daerah yang sudah memiliki perwakilan legislatif.
Kondisi itu, kata dia, seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pengurus. Keberadaan kursi di parlemen semestinya tidak membuat konsolidasi organisasi berjalan lebih lambat.
Bagi Firdaus, kekuatan partai tidak cukup diukur dari keterwakilan di lembaga legislatif. Organisasi yang tertata hingga tingkat paling bawah dibutuhkan agar partai dapat menjaga komunikasi dengan masyarakat, menyerap aspirasi, dan membangun dukungan secara berkelanjutan.
Ia mengingatkan, konsolidasi partai juga tidak boleh hanya bergerak menjelang pemilu. Seluruh kader dan pengurus harus mulai bekerja sejak sekarang, sehingga persiapan menghadapi kontestasi politik tidak dilakukan secara terburu-buru.
“Jangan hanya berjuang untuk internal kita dan jangan pula bergerak hanya pada masa-masa mau pemilu. Start kita itu dari sekarang. Jangan sampai menunggu last minute,” kata Firdaus.
Ia menilai, kebiasaan mengerahkan seluruh energi organisasi menjelang pemilu berisiko membuat kerja politik tidak berjalan maksimal. Sebaliknya, gerakan yang dirintis secara bertahap akan memberikan waktu bagi pengurus untuk membangun jaringan, memperkuat kaderisasi, dan mendekatkan partai dengan masyarakat.
Karena itu, Firdaus berharap DPC menyusun langkah konkret untuk mempercepat penyelesaian kepengurusan DPAC. Setelah struktur di tingkat kecamatan rampung, PKB akan melanjutkan penataan organisasi melalui pembentukan Dewan Pengurus Ranting (DPRT) di tingkat nagari dan wilayah setingkatnya.
Penataan tersebut menjadi bagian dari upaya DPW PKB Sumbar memperkuat mesin partai di seluruh daerah. Dengan struktur yang lengkap dan gerakan yang dimulai lebih awal, PKB mampu membangun konsolidasi yang lebih solid untuk menghadapi tantangan politik mendatang.
“Pekerjaan menuju Pemilu 2029 dengan demikian bukan semata-mata soal menyiapkan calon atau menghitung peluang perolehan kursi. Partai juga harus memastikan organisasi hadir hingga tingkat paling dekat dengan masyarakat, bukan hanya aktif ketika masa kampanye tiba,” katanya.(yrp)
