Pemprov Sumbar Sebut Kasus Tambang Emas Ilegal di Solok Wewenang Pusat

SOLOK, Scientia – Tercatat 25 korban tragedi longsor di kawasan tambang emas ilegal di Kabupaten Solok, yakni 13 dinyatakan meninggal dan 12 luka-luka.

Terkait tragedi nahas tambang emas ilegal ini, Plt Gubenur Sumbar, Audy Joinaldy menyebut pengawasan sepenuhnya di bawah kendali pemerintah pusat. Sementara Pemprov Sumbar hanya memiliki wewenang mengawasi tambang galian C.

“Kita di provinsi memang tidak memiliki tugas untuk mengawasi tambang di luar galian C,” sebut Audy saat membesuk korban di RSUD setempat, Sabtu (28/9) kemarin.

BACA JUGA: Daftar Nama 25 Korban Tambang Emas Ilegal di Solok

BACAJUGA

Kabut Asap Kembali Mengancam, Bupati Dharmasraya Tetapkan Siaga Satu Karhutla

Rabu, 09/9/26 | 21:10 WIB

Fraksi PDIP-PKB Kritik Ketergantungan Fiskal Sumbar pada Dana Pusat

Senin, 07/9/26 | 10:31 WIB

Ia tak menampik keberadaan dan aktivitas tambang ilegal sering menjadi lokasi terjadi bencana longsor dan menimbulkan korban jiwa. Namun semua tambang mineral, logam, batu bara, hingga minyak, kewenangan pemerintah pusat.

Audy menerangkan, tambang tersebut merupakan tambang rakyat yang dijalankan secara mandiri oleh warga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Oleh karena itu, pengawasan lebih lanjut harus melibatkan pemerintah pusat.

“Pengawasan ini harus dilakukan koordinator inspektur tambang dari pusat. Kasus seperti ini tidak boleh dibiarkan karena semakin memicu terjadinya bencana dan sangat merugikan masyarakat,” ujarnya.

BACA JUGA: Pemprov Sumbar Serahkan Bantuan bagi Korban Tambang Ilegal di Solok 

Dalam kesempatan yang sama, pihaknya melalui OPD dan lembaga terkait juga memberikan bantuan kepada korban dan ahli waris. Seperti Bantuan logistik oleh Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPBD Sumbar, dan santunan dari Baznas.

“Baznas ada bantuan Rp5 juta untuk ahli waris korban meninggal dunia, dan Rp3 juta untuk korban luka berat. Dinkes dan Dinsos Sumbar juga segera diajukan rekomendasi penyaluran bantuan senilai Rp15 untuk korban meninggal dunia,” jelasnya.

Turut hadir, Staf Ahli Bidang PKSDM, Maswar Dedi, Kadinkes Sumbar Lila Yanwar, Kadinsos Sumbar Syaifullah, Kalaksa BPBD Sumbar Rudy Rinaldy, Kabiro Adpim Sumbar Mursalim, Kadis ESDM Sumbar Heri Martinus, Kaban Kesbangpol Sumbar Erinaldi, dan Plh Kabiro Umum Sumbar Noly Mardianto.