DPRD Sumbar Dorong Ranperda Jalan Provinsi Jadi Solusi Infrastruktur dan Ketimpangan Wilayah

PADANG — Persoalan jalan rusak, ketimpangan pembangunan antarwilayah, hingga lemahnya pengawasan kendaraan bertonase berlebih menjadi sorotan utama dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat terkait pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Jalan Provinsi, Senin (11/5/2026).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sumbar Muhidi itu juga membahas tanggapan gubernur terhadap Ranperda Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan serta Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Dalam forum tersebut, mayoritas fraksi DPRD menilai persoalan infrastruktur jalan di Sumatera Barat tidak lagi sekadar isu teknis pembangunan, tetapi telah berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, distribusi barang, konektivitas wilayah, hingga keselamatan masyarakat.

Muhidi dalam sambutannya menegaskan, pembangunan infrastruktur yang merata menjadi bagian penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang pada triwulan I tahun 2026 tercatat tumbuh 5,07 persen.

BACAJUGA

Bupati Solok Lepas Kontingen Jambore Nasional XII Kwarcab 0302 Gerakan Pramuka Kabupaten Solok

Senin, 10/8/26 | 18:14 WIB

Doni Harsiva Yandra Sosialisasikan Perda Penanggulangan Bencana, Masyarakat Diajak Tingkatkan Kesiapsiagaan

Sabtu, 08/8/26 | 09:11 WIB

“Pertumbuhan ekonomi ini harus dijaga dengan pembangunan yang merata dan didukung infrastruktur yang memadai agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Muhidi.

Fraksi-fraksi DPRD Sumbar secara bergantian menyampaikan kritik dan masukan terhadap kondisi jalan provinsi yang dinilai masih menghadapi banyak persoalan mendasar.

Fraksi PDI Perjuangan-PKB menyoroti belum meratanya pembangunan infrastruktur hingga wilayah terisolir seperti Kepulauan Mentawai. Fraksi ini juga meminta pembangunan jalan daerah disinkronkan dengan proyek strategis nasional agar manfaat pembangunan lebih terasa.

Sementara Fraksi NasDem menilai lemahnya pengawasan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) menjadi salah satu penyebab utama cepat rusaknya jalan di Sumbar.

Fraksi Golkar bahkan menilai persoalan jalan bukan hanya soal anggaran, tetapi juga lemahnya penegakan aturan dan kurangnya fasilitas keselamatan jalan seperti rambu dan penerangan.

Di sisi lain, Fraksi PKS menekankan pentingnya Ranperda Jalan Provinsi memperhatikan aspek mitigasi bencana mengingat Sumatera Barat merupakan daerah rawan bencana alam.

“Jalan bukan hanya soal konektivitas, tetapi juga jalur evakuasi dan akses penyelamatan masyarakat saat terjadi bencana,” menjadi salah satu poin yang ditekankan fraksi tersebut.