Wakil Bupati Solok Dorong Investasi Hijau dan Transfer Teknologi dari Korea Selatan

Padang, Scientia.id – Pemerintah Kabupaten Solok melihat penjajakan kerja sama dengan Republik Korea sebagai peluang strategis untuk memperkuat pembangunan berkelanjutan. Kerja sama tersebut diharapkan membuka akses terhadap investasi, teknologi, serta pengetahuan dalam pengelolaan lingkungan.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I. saat mewakili Bupati Solok Jon Firman Pandu, S.H. dalam Audiensi dan Focus Group Discussion (FGD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Delegasi Republik Korea di Istana Gubernur Sumatera Barat, Padang, Selasa (11/8/2026).

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut penjajakan kerja sama dan rencana investasi Republik Korea yang sebelumnya dibahas pada 4 Agustus 2026. Forum itu membahas sejumlah potensi proyek yang dapat dikembangkan di Sumatera Barat, termasuk peluang kerja sama dengan Kabupaten Solok.

BACAJUGA

PKB Salurkan 132 Ribu Liter Air Bersih di Sumsel, Warga: Terima Kasih Gus Muhaimin

Sabtu, 17/10/26 | 22:07 WIB

Gus Muhaimin Serukan Gerakan Kemanusiaan Karhutla: Jangan Hanya Bergerak Saat Daerah Sendiri Tertimpa Bencana

Sabtu, 17/10/26 | 18:36 WIB

H. Candra mengatakan forum tersebut menjadi momentum penting bagi daerah. Terutama untuk mencari solusi atas berbagai persoalan lingkungan melalui dukungan teknologi dan investasi.

“Kita harus mulai melihat persoalan lingkungan bukan hanya sebagai beban pemerintah, tetapi juga sebagai ruang untuk menghadirkan inovasi,” ujar H. Candra.

Menurutnya, persoalan lingkungan dapat menjadi peluang ekonomi apabila dikelola dengan pendekatan yang tepat. Karena itu, Kabupaten Solok terbuka mempelajari berbagai teknologi dan model kerja sama yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan daerah.

Dalam FGD tersebut, sejumlah isu strategis menjadi pembahasan. Di antaranya pengelolaan sampah, ekonomi sirkular, energi terbarukan, pengurangan emisi gas rumah kaca, pemanfaatan gas metana dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), kredit karbon, serta peluang pasar karbon internasional.

H. Candra menilai konsep ekonomi sirkular dapat menjadi salah satu pendekatan dalam mengatasi persoalan sampah. Sampah tidak hanya dipandang sebagai limbah, tetapi juga dapat diolah menjadi energi, bahan baku, maupun produk bernilai ekonomi.

“Kita ingin belajar bagaimana negara yang teknologinya lebih maju mengelola persoalan ini. Bukan sekadar mengangkut dan membuang sampah, tetapi bagaimana sampah bisa menjadi sumber energi dan aktivitas ekonomi baru,” katanya.

Ia menyebut Kabupaten Solok membutuhkan terobosan dalam pengelolaan lingkungan. Hal itu sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan dan tuntutan penerapan prinsip keberlanjutan.

Menurut H. Candra, kerja sama internasional tidak hanya berkaitan dengan masuknya modal. Transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengetahuan juga menjadi bagian penting dari kerja sama tersebut.

“Investasi harus memberikan nilai tambah. Kita harus melihat kelayakannya, dampak lingkungannya, dan manfaat jangka panjangnya,” tegasnya.

Ia mengatakan Kabupaten Solok memiliki sejumlah potensi yang dapat dikembangkan melalui pendekatan pembangunan hijau. Potensi tersebut antara lain sektor pertanian, kawasan hutan, sumber daya alam, serta pengelolaan lingkungan.

Namun, seluruh potensi tersebut perlu dipetakan secara cermat. Tujuannya agar investasi yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

H. Candra juga menegaskan, penjajakan kerja sama tersebut belum dapat dimaknai sebagai kepastian masuknya investasi Republik Korea ke Kabupaten Solok. Saat ini prosesnya masih berada pada tahap identifikasi potensi dan pembahasan awal.

“Setelah FGD, pekerjaan kita adalah melihat apa yang benar-benar bisa dikembangkan di Kabupaten Solok. Potensinya harus dipetakan, kebutuhannya disiapkan, dan kelayakannya dikaji,” ujarnya.

Ia menambahkan, tindak lanjut hasil FGD membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah. Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga melibatkan perangkat daerah yang berkaitan dengan investasi dan lingkungan hidup.

Di antaranya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Keterlibatan kedua instansi tersebut dinilai penting dalam mengidentifikasi peluang investasi dan menyiapkan langkah lanjutan.

Bagi Pemerintah Kabupaten Solok, forum bersama delegasi Republik Korea menjadi pintu awal untuk mempertemukan potensi daerah dengan teknologi dan investasi hijau.

Pengelolaan sampah, energi terbarukan, ekonomi sirkular, dan pasar karbon dinilai tidak lagi sekadar isu masa depan. Berbagai sektor tersebut mulai menjadi bagian penting dari agenda pembangunan daerah.

H. Candra berharap penjajakan kerja sama tersebut dapat menghasilkan peluang yang konkret bagi Kabupaten Solok. Dengan dukungan teknologi, pengetahuan, dan investasi yang tepat, persoalan lingkungan diharapkan dapat diubah menjadi peluang ekonomi baru.

“Kalau ada peluang yang realistis dan memberikan manfaat besar kepada masyarakat, tentu harus kita kawal sampai pada tindak lanjut yang konkret,” tutupnya. (*)