Oleh: Muhammad Zakwan Rizaldi
(Mahasiswa Prodi Sastra Indonesia & Anggota Labor Penulisan Kreatif Universitas Andalas)
Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II di Jakarta selama ini lebih sering dipahami sebagai peristiwa penting dalam sejarah politik dan kebangsaan Indonesia. Peristiwa tersebut dianggap sebagai tonggak persatuan bangsa yang menyatukan berbagai suku, daerah, dan latar belakang sosial ke dalam satu kesadaran nasional. Namun, perhatian terhadap Sumpah Pemuda sebagai peristiwa yang berpengaruh besar dalam perkembangan bahasa dan sastra Indonesia masih relatif terbatas. Padahal, pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan menjadi dasar penting bagi tumbuhnya sastra Indonesia modern yang berbeda secara mendasar dari sastra daerah dan sastra Melayu klasik sebelumnya (Jassin, 1963: 45). Dalam konteks ini, Sumpah Pemuda tidak hanya melahirkan identitas politik bangsa, tetapi juga membuka ruang kebudayaan baru bagi perkembangan sastra nasional.
Sebelum Sumpah Pemuda, kehidupan sastra di wilayah Nusantara berkembang melalui berbagai tradisi lokal yang memiliki ciri dan fungsi masing-masing. Bahasa Melayu memiliki peran penting sebagai bahasa pergaulan dan bahasa tulis, terutama di daerah pesisir seperti Riau, Malaka, dan Sumatra Timur. Di lingkungan Kerajaan Riau Lingga, lahir karya-karya penting seperti Tuhfat al-Nafis dan Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Haji yang berisi ajaran moral, agama, dan panduan hidup masyarakat. Karya-karya tersebut menunjukkan bahwa sastra pada masa itu lebih menekankan fungsi pendidikan dan nasihat daripada ekspresi pribadi pengarang atau kritik sosial yang terbuka (Siregar, 1964: 78). Sastra berfungsi sebagai alat penjaga nilai dan tatanan sosial yang sudah mapan.
Keberadaan percetakan lokal di Pulau Penyengat sejak akhir abad ke-19 turut membantu penyebaran karya sastra Melayu ke wilayah yang lebih luas. Aktivitas percetakan ini menjadikan bahasa Melayu semakin kuat sebagai bahasa sastra tulis. Namun, bahasa Melayu masih dipahami sebagai bahasa daerah yang digunakan oleh kelompok tertentu, khususnya masyarakat Melayu. Bahasa ini belum diposisikan sebagai bahasa yang mewakili seluruh penduduk Nusantara atau sebagai simbol persatuan bangsa. Dengan demikian, sastra Melayu sebelum 1928 belum memiliki arah kebangsaan yang jelas dan masih terikat pada konteks lokal serta struktur sosial tradisional (Muhri, 2017: 21).
Perubahan mulai terlihat setelah berdirinya Balai Pustaka pada tahun 1917. Lembaga penerbitan ini didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk menyediakan bacaan bagi masyarakat pribumi. Melalui Balai Pustaka, penulis pribumi memperoleh kesempatan untuk menerbitkan novel dan cerita pendek dalam bahasa Melayu. Meskipun demikian, isi karya sastra yang diterbitkan berada dalam pengawasan ketat, terutama dalam hal tema dan pandangan politik. Karya-karya yang mengandung kritik terbuka terhadap kolonialisme tidak diizinkan terbit. Namun, kehadiran Balai Pustaka tetap memperkenalkan bentuk sastra modern yang berbeda dari hikayat dan syair tradisional, terutama melalui penggunaan alur cerita yang lebih realistis dan tokoh yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Kongres Pemuda II tahun 1928 membawa perubahan besar dengan menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Keputusan ini menjadikan bahasa yang sebelumnya dikenal sebagai bahasa Melayu memperoleh makna baru sebagai bahasa bangsa. Bahasa Indonesia kemudian dipahami sebagai alat komunikasi bersama sekaligus sebagai simbol persatuan nasional. Keputusan tersebut juga mencabut bahasa Melayu dari kedudukan regionalnya dan menempatkannya dalam kerangka kebangsaan yang lebih luas (Teeuw, 1984: 123). Dalam bidang sastra, perubahan ini sangat penting karena pengarang mulai menulis dengan kesadaran bahwa karya mereka ditujukan kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Setelah Sumpah Pemuda, sastra Indonesia mulai berkembang dengan arah yang lebih jelas dan tujuan yang lebih luas. Karya sastra tidak lagi hanya mencerminkan kehidupan kelompok tertentu, tetapi berusaha menggambarkan persoalan bangsa, perubahan sosial, dan pencarian identitas nasional. Bahasa Indonesia menjadi sarana utama untuk menyampaikan gagasan, perasaan, dan kritik terhadap kondisi masyarakat. Perubahan ini menunjukkan bahwa sastra berperan penting dalam membentuk kesadaran kebangsaan melalui penggunaan bahasa yang sama oleh berbagai kelompok masyarakat.
Perkembangan tersebut semakin terlihat dengan munculnya kelompok Pujangga Baru pada awal tahun 1930-an. Melalui majalah Pujangga Baru, para penulis seperti Sutan Takdir Alisjahbana, Sanusi Pane, dan Amir Hamzah mendorong sastra Indonesia ke arah yang lebih modern. Sastra dipandang sebagai ruang untuk mengekspresikan pemikiran, perasaan, dan pandangan hidup individu. Kritik terhadap karya-karya Balai Pustaka menunjukkan adanya perbedaan pandangan tentang arah sastra Indonesia, khususnya terkait kebebasan pengarang dan peran sastra dalam perubahan masyarakat.
Bahasa Indonesia dalam karya-karya Pujangga Baru digunakan untuk menyuarakan semangat pembaruan dan kemerdekaan berpikir. Sastra tidak lagi berfungsi semata-mata sebagai alat pendidikan moral, tetapi juga sebagai sarana untuk membahas perubahan sosial, kebudayaan, dan hubungan manusia dengan zaman modern. Dalam konteks ini, bahasa Indonesia menjadi medium penting untuk membentuk subjek modern yang sadar akan dirinya dan lingkungannya. Hal ini menunjukkan bahwa setelah Sumpah Pemuda, sastra Indonesia menjadi bagian penting dari proses pembentukan identitas bangsa.
Peringatan Bulan Bahasa dan Sastra Indonesia yang dilakukan setiap bulan Oktober merupakan kelanjutan dari semangat Sumpah Pemuda. Melalui berbagai kegiatan kebahasaan dan kesusastraan, bahasa Indonesia terus diperkenalkan dan dipelihara sebagai bahasa persatuan. Kegiatan seperti lomba menulis, pembacaan puisi, dan diskusi sastra menjadi sarana untuk menegaskan kembali peran bahasa Indonesia dalam kehidupan budaya bangsa. Dengan demikian, Bulan Bahasa tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga berfungsi sebagai ruang refleksi atas perkembangan bahasa dan sastra Indonesia.
Dalam kajian sejarah sastra, Sumpah Pemuda sering dipandang sebagai batas penting antara sastra sebelum dan sesudah lahirnya kesadaran kebangsaan. Sebelum 1928, sastra lebih banyak terikat pada tradisi dan nilai lama, sedangkan setelahnya sastra mulai mengangkat persoalan individu, masyarakat, dan perubahan zaman. Perbedaan ini menunjukkan perubahan cara pandang pengarang terhadap bahasa dan peran sastra dalam kehidupan sosial.
Perubahan arah sastra tersebut semakin kuat pada Angkatan 1945. Karya-karya Chairil Anwar memperlihatkan penggunaan bahasa Indonesia yang lebih bebas, padat, dan berani. Bahasa Indonesia digunakan untuk menyampaikan semangat perjuangan, kegelisahan, dan pencarian makna hidup pada masa penjajahan dan perang. Bahasa yang telah diakui sejak Sumpah Pemuda memberi kekuatan simbolik tersendiri bagi ekspresi sastra pada masa ini.
Sumpah Pemuda merupakan peristiwa penting yang mengubah arah perkembangan bahasa dan sastra Indonesia. Pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan memberi dasar yang kuat bagi lahirnya sastra Indonesia modern. Melalui sastra, bahasa Indonesia terus berkembang sebagai sarana untuk menyampaikan pengalaman sosial, budaya, dan sejarah bangsa Indonesia.
