Padang Panjang, Scientia.id — Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, berdialog langsung dengan seniman, perupa dan pegiat budaya Sumatera Barat (Sumbar) guna menyerap aspirasi terkait pengembangan seni rupa serta perlindungan warisan budaya yang rentan terdampak bencana. Dialog tersebut berlangsung di Aie Angek Cottage, Padang Panjang, Selasa (24/12/2025) lalu, di sela kunjungan kerja Menteri Kebudayaan ke sejumlah lokasi terdampak bencana di Sumbar.
Dalam pertemuan tersebut, para seniman menyampaikan beragam persoalan yang hingga kini masih dihadapi di daerah. Mulai dari polemik pembangunan fasilitas kebudayaan yang terhenti, keterbatasan ruang pertunjukan dan galeri seni, hingga minimnya dukungan berkelanjutan terhadap ekosistem seni rupa. Para peserta dialog menegaskan bahwa kualitas seni rupa Sumatera Barat setara dengan daerah lain di tingkat nasional, namun belum didukung oleh infrastruktur yang memadai.
Kepala UPTD Taman Budaya Sumbar, M. Devid, menyampaikan bahwa pembangunan gedung Taman Budaya Sumbar perlu segera dilanjutkan setelah terhenti selama beberapa tahun terakhir. Terhentinya pembangunan tersebut berdampak langsung pada aktivitas berkesenian dan kebudayaan yang sebelumnya rutin digelar.
“Sekarang para seniman dan budayawan kebingungan mau berkegiatan di mana karena ruangnya tidak tersedia,” ujar Devid di hadapan Menteri Kebudayaan.
Ia menambahkan, kebutuhan paling mendesak saat ini adalah penyelesaian ruang pertunjukan representatif yang mampu menampung sekitar 150 hingga 200 penonton. Selama ini, kegiatan seni dilaksanakan di lantai IV Gedung A Taman Budaya atau memanfaatkan ruang galeri dan ruangan yang tidak dirancang khusus untuk pertunjukan.
Senada dengan itu, maestro lukis Sumatera Barat, Hamzah, meminta perhatian pemerintah pusat terhadap minimnya ruang pameran seni rupa di Sumbar. Menurutnya, Sumatera Barat memiliki banyak pelukis dan perupa andal di tingkat nasional, namun belum didukung oleh sarana pameran yang layak.
“Sumatera Barat kekurangan ruang pameran yang representatif untuk lukisan, patung, instalasi, dan karya seni rupa lainnya. Padahal kita punya potensi besar. Kita bisa seperti Yogyakarta, Bali, atau Surabaya, asalkan didukung sarana dan prasarana,” ujar Hamzah, yang juga dosen ISI Padang Panjang dan pendiri Komunitas Tambo Art.
Kurator Komunitas Seni Belanak, Iswandi, menambahkan perlunya penyelenggaraan agenda seni berskala besar di Sumbar, seperti ArtJog di Yogyakarta. Ia mengusulkan agar nama-nama besar perupa Minangkabau, diangkat menjadi tema utama event seni rupa berskala nasional di Ranah Minang.
“Kita punya tokoh besar dalam sejarah seni lukis Indonesia. Nama mereka layak diangkat menjadi event besar yang berkelanjutan,” katanya.
Selain persoalan seni rupa, dialog juga menyoroti kondisi manuskrip dan naskah kuno Minangkabau yang banyak tersimpan di surau-surau tua, terutama di kawasan tepi sungai yang rawan bencana. Para pegiat budaya menilai bahwa meskipun pendataan, digitalisasi, dan penyusunan metadata telah dilakukan, perlindungan fisik manuskrip dan relokasi tempat penyimpanan masih menjadi kebutuhan mendesak.
“Manuskrip ini telah berusia ratusan tahun dan sudah lama berada dalam kondisi terancam. Tanpa perlindungan fisik dan relokasi yang memadai, kita berisiko kehilangan warisan budaya yang sangat penting,” ujar pakar kajian manuskrip, Prof. Pramono.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemajuan kebudayaan di daerah, termasuk penguatan pada pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan. Selain itu, Fadli Zon juga meminta para seniman untuk memanfaatkan penggunaan Dana Indonesiana sebagai instrumen pendanaan kebudayaan.
“Pemerintah telah menyiapkan Dana Indonesiana untuk mendukung ekosistem kebudayaan, termasuk seni rupa, manuskrip, dan kegiatan budaya di daerah. Dana ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seniman dan komunitas budaya,” ujar Fadli.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pemajuan kebudayaan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait, serta komunitas budaya menjadi kunci agar program dan pendanaan kebudayaan benar-benar berdampak.
“Pemajuan kebudayaan tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi agar dukungan kebijakan dan pendanaan tepat sasaran dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dialog tersebut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Direktur Sarana dan Prasarana Kementerian Kebudayaan Feri Arlius; Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumbar Nurmatias; Kepala Taman Budaya Sumbar M. Devid; Kepala Galeri Taman Budaya Sumbar; Kurator Komunitas Seni Belanak Iswandi; budayawan Mak Katik; Prof. Pramono; Kurator Galeri Nasional Dio Pamola; Penulis dan Peneliti budaya Ramono Aryo; serta perwakilan Komunitas Tambo Art dan para seniman, budayawan, serta sastrawan se-Sumatera Barat.
Baca Juga: Gempuran Hiburan Modern, Dendang Saluang Kian Terlupakan
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan penting dalam penguatan kebijakan pemajuan kebudayaan, khususnya di daerah, agar seni rupa dan warisan budaya Sumatera Barat dapat berkembang dan berkontribusi lebih luas di tingkat nasional.(*/ram)
