Dharmasraya, Scientia.id – Mencuatnya kasus dugaan penyalahgunaan narkotika dan pelecehan seksual di lingkungan RSUD Dharmasraya menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah untuk membenahi sistem pelayanan kesehatan. Tak sekadar menjatuhkan sanksi kepada oknum yang terlibat, Pemkab Dharmasraya bersama Badan Otonom Nahdlatul Ulama (Banom NU) Dharmasraya sepakat mengawal reformasi tata kelola rumah sakit agar kejadian serupa tidak terulang.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam audiensi antara Pemkab Dharmasraya dan Banom NU Dharmasraya di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya, Kamis (12/11/2026). Pertemuan berlangsung dinamis sebagai respons atas keresahan publik menyusul kasus yang mencoreng institusi pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah tersebut.
Audiensi yang difasilitasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) melalui Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas itu dihadiri Sekretaris Daerah Medison, Kepala Dinas Kesehatan Yosta Defina, Direktur RSUD Fitra Neza, Kasat Intelkam Polres Dharmasraya, serta perwakilan Banom NU, GP Ansor dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Banom NU Dharmasraya, di antaranya Frengky, Abdi S. dari GP Ansor serta Gusvi dari PMII, menyampaikan sejumlah tuntutan. Mereka meminta pemerintah daerah bersikap transparan dan tegas, mulai dari kepastian sanksi terhadap oknum pelaku, perlindungan dan pemulihan korban, hingga pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengawasan rumah sakit.
Ketua GP Ansor Kabupaten Dharmasraya, Frengky, mengatakan audiensi tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan persoalan sekaligus menjaga keutuhan NKRI.
Ia menyarankan agar Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diperkuat sehingga mampu menjadi filter untuk mencegah berbagai potensi penyimpangan.
Selain itu, Frengky mengusulkan pembentukan Sentra Pelayanan Pengaduan Independen (SPPI) sebagai wadah masyarakat menyampaikan aspirasi sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen.
“Selain itu, kami juga menekankan perlunya penerapan Early Warning System (EWS) atau sistem pencegahan dini, yang didukung dengan kegiatan monitoring berkala melalui inspeksi mendadak (sidak) setiap bulan atau dua kali dalam sebulan,” katanya.
Menanggapi desakan tersebut, Direktur RSUD Dharmasraya, Fitra Neza, menegaskan manajemen rumah sakit telah mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan secara tidak hormat atau memecat oknum yang terlibat. Sementara proses hukum pidana sepenuhnya diserahkan kepada pihak kepolisian.
Ia juga memastikan hak dan pemulihan korban menjadi prioritas melalui pemberian layanan kesehatan intensif serta pendampingan psikologis atau trauma healing secara berkelanjutan.
Menurutnya, kasus tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi seluruh aspek pelayanan, termasuk menutup celah kelemahan dalam sistem pengawasan internal. Manajemen RSUD juga telah melakukan perombakan SOP serta pembenahan sarana dan prasarana penunjang keamanan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Dharmasraya, Yosta Defina, menyatakan komitmen pihaknya untuk memperketat pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap seluruh tenaga medis, paramedis, maupun pegawai non-ASN di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Dharmasraya, Medison, menyambut baik kritik dari OKP Banom NU ini. Menurutnya, organisasi kemasyarakatan merupakan mitra strategis pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Sebagai langkah konkret, Medison menginstruksikan pelaksanaan audit dan pemeriksaan teknis secara menyeluruh terhadap RSUD Dharmasraya maupun fasilitas kesehatan lainnya. Langkah tersebut ditujukan untuk mengidentifikasi dan menutup setiap potensi kelalaian yang dapat membahayakan masyarakat.
Medison menegaskan, dialog tersebut menjadi titik temu antara pemerintah daerah dan elemen masyarakat sipil untuk mengembalikan kepercayaan publik sekaligus memulihkan marwah pelayanan kesehatan.
Melalui pemantauan berkelanjutan yang difasilitasi Kesbangpol, kolaborasi Pemkab dan Banom NU Dharmasraya diharapkan tidak berhenti pada penyelesaian administratif. Pengawalan tersebut ditargetkan menjadi dorongan nyata bagi terciptanya pelayanan kesehatan yang aman, berintegritas, profesional, dan bebas dari praktik menyimpang di Kabupaten Dharmasraya.
![Ketua OC Musdaprov KNPI Sumbar ke-XVI, Wendi Juli Putra.[foto:ist]](https://scientia.id/wp-content/uploads/2026/11/IMG-20261111-WA0012-350x250.jpg)
