DPRD Padang Dengarkan Penyampaian Usulan Ranperda oleh Wali Kota

Padang, Scientia – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian secara resmi tiga Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran. Senin (14/4).

Sidang itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Muharlion didampingi Wakil Ketua, Mastilizal Aye, Osman Ayub dan Jupri. Serta Sekwan, Hendrizal Azhar. Selain itu dihadiri, Wali Kota Padang Fadly Amran, didampingi Sekdako, Andree H Algamar dan pejabat OPD Pemko Padang.

Ketua DPRD, Muharlion menyampaikan,  ketiga Ranperda tersebut yakni satu, RANPERDA perubahan kedua atas peraturan daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah. Dua, RANPERDA perubahan ketiga atas peraturan daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Padang. Dan tiga, Ranperda penyelenggaraan pangan.

“Berdasarkan agenda maupun jadwal hasil rapat Bamus DPRD masa sidang II tahun 2025 tanggal 17 Februari 2025, maka dijadwalkan rapat paripurna pada hari,” ujar Muharlion.

BACAJUGA

PNM Salurkan Rp12,6 Triliun untuk 384 Ribu Nasabah di Sumbar, Pemprov Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 13/6/26 | 17:46 WIB

Donizar: Negara Wajib Lindungi Kelompok Rentan

Sabtu, 13/6/26 | 17:37 WIB

Sidang tersebut diagendakan guna memenuhi surat Wali Kota Padang Nomor : 100.3.88/Huk-pdg/2025 tanggal 12  april 2025 perihal RANPERDA pemerintah Kota Padang.

“DPRD Kota Padang memandang perlu menindaklanjuti surat tersebut di atas,” ujar Muharlion.

Saat sidang, Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan ketiga Ranperda tersebut. Pertama, perubahan kedua atas peraturan daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah atau lebih umum dikenal sebagai aset daerah.

“Aset daerah merupakan sumber daya yang digunakan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh organisasi perangkat daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pengelolaan barang milik daerah Kota Padang telah diatur dalam peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan pemerintah nomor 28 Tahun 2020 Tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah.

Dengan ditetapkannya peraturan menteri dalam negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Maka peraturan daerah tersebut perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan segera dilakukan perubahan. Di antaranya terhadap ketentuan bidang perencanaan, pemanfaatan,  pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah.

“Perubahan ini bertujuan untuk menyempurnakan pengelolaan barang milik daerah yang lebih efektif dan efisien serta menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pengelolaan aset daerah,” ujarnya.

Penyampaian RANPERDA Kedua yaitu, Perubahan ketiga atas peraturan daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Padang.

Berdasarkan surat  Kementerian Dalam Negeri Nomor : 120/5434/5J tentang pembentukan badan perencanaan, pembangunan, riset, dan inovasi daerah (BRIDA), sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 78 tahun 2021 tentang badan riset dan inovasi nasional dan peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 7 tahun 2023 tentang pedoman, pembentukan, dan nomenklatur badan riset dan inovasi daerah disebutkan bahwa daerah wajib membentuk kelembagaan badan perencanaan, pembangunan, riset, dan inovasi daerah (BRIDA).

Amanat pembentukan BRIDA sebagai perangkat daerah di Pemerintah Kota wajib ditetapkan dalam produk hukum berupa Perda dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari menteri yang membidangi pemerintahan dalam negeri. Ketentuan ini diatur dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) pp 18/2016 tentang perangkat daerah.

BRIDA sendiri merupakan entitas yang dibentuk sebagai salah satu perangkat daerah dalam perangkat daerah pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) perpres 78/2021.

Dalam hal fungsi, BRIDA digabung dengan Bappeda diwadahi dalam satu bidang yang hasilnya yaitu Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida). Pembentukan Bapperida diharapkan mampu merevitalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida Kota Padang dalam menyediakan landasan dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Padang.

Ketiga, Ranperda penyelenggaraan pangan. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

“Pemerintah Kota Padang telah memiliki peraturan daerah nomor 2 tahun 2017 tentang keamanan pangan, namun regulasi tersebut ternyata belum mengakomodir kewenangan pemerintah daerah terkait penyelenggaraan pangan secara keseluruhan,” ujarnya.

Selain itu juga tidak lagi relevan dengan kondisi yang ada saat ini, sehingga diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pangan secara komprehensif yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan serta memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan. Sehingga adanya peraturan daerah tentang penyelenggaraan pangan akan memberikan implikasi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat dan nantinya akan meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka penyelenggaraan pangan di Kota Padang.

Fadly Amran menambahkan, rancangan peraturan daerah ini mengatur penyelenggaraan kemandirian pangan, keterjangkauan pangan, konsumsi pangan dan gizi, penyelenggaraan ketahanan pangan, kerawanan pangan, kemananan pangan, pengawasan dan peran serta masyarakat. Pembentukan rancangan peraturan daerah Kota Padang tentang penyelenggaraan pangan menjadi salah satu rancangan peraturan daerah perlu di prioritaskan sebagai landasan hukum bagi daerah sehingga tidak tumpang tindih dengan hukum positif yang telah ada.

“Perda ini diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum dan kebutuhan hukum termasuk menampung kondisi khusus daerah dalam penyelenggaraan pangan,” ujarnya.

Ketiga Ranperda yang disampaikan tersebut merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah daerah dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pendapatan asli daerah (PAD), dan pemenuhan kewajiban keamanan pangan di Kota Padang. (Pariwara)