scientia.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan pentingnya optimalisasi pelayanan publik setelah libur Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah. Ia meminta seluruh instansi pemerintahan, khususnya yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, untuk kembali bekerja secara maksimal dan profesional.
Menurut Muhidi, libur lebaran yang telah dilalui semestinya menjadi momen untuk menyegarkan semangat pengabdian, bukan justru menurunkan produktivitas. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar semangat pelayanan publik justru semakin meningkat pascalibur panjang.
“Setelah merayakan Idulfitri bersama keluarga, saatnya kita kembali menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Saya berharap semua lini pelayanan publik, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dapat langsung bekerja dengan maksimal dan tidak ada penurunan kualitas layanan,” ujar Muhidi di Padang, Senin (7/4).
Ia menambahkan, pelayanan publik merupakan wajah dari kehadiran negara di tengah masyarakat. Oleh karena itu, keterlambatan, kelalaian, maupun sikap tidak profesional dalam melayani masyarakat harus dihindari.
“Jangan sampai masyarakat yang datang dengan harapan tinggi justru kecewa karena lambannya pelayanan. Apalagi, banyak urusan administrasi yang menumpuk usai libur panjang. Ini harus diantisipasi dengan kesiapan dan kedisiplinan aparatur,” tegasnya.
Muhidi juga mengapresiasi sejumlah instansi yang telah bersiap lebih awal untuk memastikan pelayanan tetap berjalan normal di hari pertama kerja. Ia berharap komitmen tersebut dapat menjadi contoh bagi instansi lainnya.
“Momentum Idulfitri ini juga seharusnya memperkuat integritas dan etos kerja aparatur sipil negara. Mari kita layani masyarakat dengan hati, karena pelayanan yang baik adalah bentuk nyata pengabdian kepada bangsa dan daerah,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Ketua DPRD Sumbar itu juga mengingatkan agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan sebelum dan sesudah libur panjang. Evaluasi ini, menurutnya, penting untuk mengidentifikasi kekurangan serta menyusun langkah-langkah perbaikan ke depan.
Muhidi menegaskan bahwa DPRD siap mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik melalui fungsi pengawasan dan anggaran. Ia menyatakan, pelayanan yang cepat, tepat, dan responsif merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang menjadi prioritas pembangunan daerah.
“Kita tidak boleh lengah dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. DPRD akan terus mendorong terciptanya sistem pelayanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat,” kata Muhidi.
Ia juga mengajak masyarakat untuk turut aktif memberikan masukan dan kritik konstruktif terhadap pelayanan publik. Dengan demikian, tercipta partisipasi yang sehat antara pemerintah dan masyarakat dalam mendorong perubahan ke arah yang lebih baik.
Discussion about this post