Bukittinggi, Scientia.id – Pemerintah Kota Bukittinggi menerima empat penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bukittinggi. Penghargaan itu, diterima Wali Kota Bukittinggi, diwakili Asisten I Setdako, di Aula KPPN Bukittinggi Kamis (22/8/2024).
Kepala KPPN Bukittinggi Khairil Indra, menjelaskan, KPPN Bukittinggi melaksanakan Stakeholder’s Forum Konsultasi Publik dan KPPN Bukittinggi Award.
Kegiatan ini diikuti 41 dari 176 Satker Kementrian atau Lembaga yang ada di wilayah kerja KPPN Bukittinggi.
“KPPN Bukittinggi ditunjuk sebagai Kuasa Anggaran merupakan Wakil Menteri Keuangan RI di daerah sekaligus Bendaharawan Umum Pemerintah / Trade insurance bukan hanya sebagai juru bayar bagi satker Kementrian / Lembaga termasuk Pemerintah Daerah namun lebih itu memberikan layanan keuangan pada masyarakat distribusi, alokasi dan stabilitas yang saat ini KPPN Bukittinggi kelola Rp. 7,4 Trilyun,” jelasnya.
Pemerintah Kota Bukittinggi pada acara ini, menerima empat penghargaan. Pertama, penghargaan atas kecepatan penurunan inflasi secara signifikan, Penghargaan atas program bantuan sosial, penghargaan atas program pemberdayaan UMKM dan penghargaan atas kerjasama yang baik sebagai mitra KPPN Bukittinggi.
Wali Kota Bukittinggi, melalui Asisten 1 Setdako Bukittinggi, Isra Yonza, menyampaikan, Pemko Bukittinggi berkomitmen mendukung pengurangan kemiskinan termasuk peningkatan pelaku UMKM. Hal ini tentu membutuhkan sinergi dan dukungan dari berbagai pihak.
“Kita juga mendorong kemajuan UMKM dengan berbagai program, termasuk bekerjasama dengan Kadin dan terutama bagaimana para pelaku UMKM dapat dibantu dengan permodalan yang mudah, melalui Tabungan Utsman,” ungkap Isra.
Untuk mengendalikan inflasi, Pemko Bukittinggi juga melakukan sejumlah program, seperti operasi pasar dan bazar murah. Sementara itu, untuk bantuan sosial, Pemko Bukittinggi juga terus memperhatikan kesejahteraan warga, terutamanya bagi yang membutuhkan.
Baca Juga: Bukittinggi Jadi Tuan Rumah Jamda Tingkat Sumbar dan Hapram ke-63
“Kita punya data DTKS, yang selalu diupdate oleh kader PSM kita. Sesuai arahan Bapak Wali Kota Bukittinggi, APBD kita sejak tiga tahun terakhir memang diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat. Termasuk penganggaran untuk bantuan sosial. Jadi, bantuan dari Kemensos disalurkan, yang tidak tercover oleh Kemensos, kita bantu dengan APBD,” tegasnya. (*)
Discussion about this post