Dharmasraya, Scientia.id — Masyarakat Nagari Lubuk Besar dan Nagari Alahan Nan Tigo, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, menggelar aksi unjuk rasa di PT Tidar Kerinci Agung (TKA), Senin (12/1/2026).
Aksi tersebut diikuti sekitar seribu empat ratus massa yang terdiri dari kaum emak-emak, pemuda, serta tokoh masyarakat dari dua nagari.
Massa aksi mendatangi dan berorasi di depan kantor PT TKA. Dalam orasinya, perwakilan masyarakat Bendrianto Sutan menyampaikan tiga tuntutan utama kepada perusahaan.
Pertama, meminta PT TKA memberikan hak masyarakat berupa kebun plasma minimal 20 persen dari lahan inti Hak Guna Usaha (HGU) seluas lebih kurang 2.400 hektare.
Kedua, menuntut perusahaan menghentikan pembuangan limbah yang mencemari aliran sungai.
Ketiga, meminta PT TKA menerima tandan buah segar (TBS) sawit milik masyarakat.
Bendrianto menjelaskan, kewajiban pembangunan kebun plasma tersebut telah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 43/HGU/KEM-ATR/BPN/VII/2022 tentang Perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT Tidar Kerinci Agung di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, yang ditetapkan di Jakarta pada 19 Juli 2022 dan ditandatangani oleh Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto.
Dalam SK tersebut ditegaskan bahwa PT TKA wajib menyelesaikan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat dan sertifikasi hak atas tanah plasma paling lama tiga tahun sejak keputusan perpanjangan HGU didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya. Apabila dalam jangka waktu tersebut perusahaan tidak memperoleh lahan untuk kebun masyarakat, maka lahan pembangunan kebun plasma harus dialokasikan dari kebun inti HGU.
Ketentuan tersebut juga diperkuat melalui Surat Keterangan Bupati Dharmasraya Nomor 503/242/DPMPTSP/X-2021 tertanggal 5 Oktober 2021, yang menyebutkan bahwa apabila dalam tiga tahun sejak HGU diterbitkan perusahaan tidak mendapatkan lahan untuk pembangunan kebun masyarakat, maka lahan tersebut diambil dari kebun inti HGU PT TKA.
“Berikan hak masyarakat plasma minimal 20 persen dari lahan inti HGU lebih kurang 2.468,29166 hektare dari luas HGU perusahaan 12.341,4583 hektare yang tertuang dalam SK HGU Nomor 04 Tahun 1986 dan Sertifikat HGU Nomor 03,” tegas Bendrianto.
Ia menambahkan, batas waktu tiga tahun tersebut telah berakhir pada 5 Oktober 2025. Namun hingga kini PT TKA dinilai belum menyelesaikan pembangunan kebun plasma masyarakat maupun menyerahkan lahan dari kebun inti HGU.
Menanggapi aksi tersebut, Bupati Dharmasraya melalui Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Yefrinaldi, menyampaikan bahwa sejak awal sikap Bupati Dharmasraya jelas, yakni meminta perusahaan memenuhi janji dan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk kewajiban plasma masyarakat dalam perpanjangan HGU.
“Sebelumnya pemerintah daerah sudah memanggil pihak perusahaan dan juga menghadap ke Kementerian ATR/BPN serta Kementerian Pertanian untuk meminta tindak lanjut terkait kewajiban plasma ini,” ujarnya.
Ia menegaskan, menindaklanjuti aksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya akan berupaya memfasilitasi pertemuan antara masyarakat, perusahaan, serta pihak-pihak berwenang yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan, termasuk Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat.
Sementara itu, General Affair PT TKA, Syaiful R, menyatakan bahwa pihak perusahaan akan mengikuti seluruh proses sesuai regulasi yang berlaku. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Dharmasraya yang bersedia memfasilitasi mediasi antara perusahaan, masyarakat, dan kementerian terkait.
“Kami dari PT TKA taat pada regulasi yang ada. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati Annisa yang bersedia memfasilitasi mediasi bersama masyarakat dan Kementerian ATR/BPN serta pihak terkait lainnya, hingga nantinya didapatkan kesepakatan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pada saat mediasi nantinya, PT TKA akan menghadirkan pimpinan perusahaan yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.
Aksi tersebut akhirnya dilanjutkan dengan audiensi antara perwakilan masyarakat dan pihak PT TKA yang menghasilkan beberapa kesepakatan.
Pertama, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya akan memfasilitasi pertemuan seluruh pihak terkait, termasuk masyarakat Nagari Lubuk Besar dan Alahan Nan Tigo, PT TKA, kementerian, lembaga negara, serta Gubernur Sumatera Barat, paling cepat pada Jumat, 16 Januari 2026, atau selambat-lambatnya dua minggu sejak aksi berlangsung.
Kedua, Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya membacakan surat dari Kementerian ATR/BPN Kanwil Provinsi Sumatera Barat yang pada intinya menyatakan bahwa apabila PT TKA tidak menyelesaikan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat dan sertifikasi hak atas tanah plasma, maka perpanjangan HGU dapat dibatalkan oleh Menteri ATR/BPN.
Ketiga, terkait limbah pabrik yang mencemari sungai, Bupati Dharmasraya menyampaikan bahwa permasalahan tersebut telah ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan PT TKA telah dikenakan sanksi berupa denda.
Keempat, PT TKA menyatakan bersedia menerima TBS sawit masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harga yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat.
Baca Juga: Sungai Suir Berubah Hitam Kecoklatan, Warga Duga Akibat Limbah PT TKA
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan masyarakat melalui kuasa hukumnya serta pihak PT TKA, yakni Nadar, S.Ag dan Syaiful R. Penandatanganan disaksikan oleh Asisten II Kabupaten Dharmasraya Yefrinaldi, Kapolres Dharmasraya AKP Kartyama Widyarso Wardoyo, serta Camat Asam Jujuhan Mashuri Thaib. (tnl)
