PADANG, Scientia.id — Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026, dengan menyoroti sejumlah persoalan strategis mulai dari menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatnya ketergantungan terhadap dana transfer pusat, penutupan defisit hingga percepatan pemulihan pascabencana.
Pandangan umum tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Senin (7/9/2026), sebagai bagian dari tahapan pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026. Dalam pandangan fraksi, DPRD tidak hanya melihat perubahan postur anggaran dari sisi angka, tetapi juga mempertanyakan sejauh mana perubahan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Dalam Ranperda Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dari Rp6,294 triliun menjadi Rp6,610 triliun atau bertambah Rp315,84 miliar atau 5,02 persen. Namun, kenaikan tersebut terutama ditopang oleh peningkatan Dana Transfer Keuangan ke Daerah (TKD) sebesar 19,64 persen.
Di sisi lain, PAD justru mengalami penurunan 8,73 persen atau sekitar Rp306,57 miliar, menjadi Rp3,206 triliun. Kondisi ini menjadi perhatian hampir seluruh fraksi karena menunjukkan masih besarnya ketergantungan fiskal Sumbar terhadap pemerintah pusat.
Sementara itu, belanja daerah meningkat cukup signifikan dari Rp6,409 triliun menjadi Rp6,979 triliun atau bertambah Rp570,02 miliar. Salah satu kenaikan terbesar terdapat pada belanja modal yang mencapai Rp941,95 miliar, naik hampir 100 persen atau Rp470,82 miliar. Dengan struktur tersebut, Ranperda Perubahan APBD 2026 masih menyisakan defisit murni sebesar Rp176,56 miliar.
Fraksi PKS melalui juru bicara Syofian Hendri, S.Pd.I., MM., meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan penjelasan lebih mendalam terhadap penurunan sejumlah target penerimaan pajak. Salah satunya Pajak Air Permukaan (PAP) yang diturunkan dari Rp594 miliar menjadi Rp210 miliar. PKS juga mempertanyakan penurunan target Pajak Alat Berat dari Rp10 miliar menjadi Rp1 miliar.
Menurut PKS, penyesuaian target memang harus dilakukan berdasarkan kondisi riil dan kemampuan pemungutan. Namun, penurunan target dalam jumlah besar perlu disertai penjelasan mengenai potensi yang sebenarnya tersedia serta strategi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan.
Fraksi PKS juga mendorong adanya terobosan dalam optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Di sisi lain, fraksi memberikan apresiasi terhadap kinerja retribusi jasa umum yang pada semester I telah mencapai hampir 60 persen dan mendorong agar perangkat daerah yang mampu meningkatkan pendapatan diberikan dukungan anggaran secara proporsional.
Sorotan juga diberikan terhadap kenaikan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi yang melonjak dari sekitar Rp136 miliar menjadi Rp522 miliar. Dengan waktu pelaksanaan anggaran yang tersisa sekitar empat bulan, PKS mengingatkan pemerintah agar percepatan pembangunan tidak mengorbankan kualitas pekerjaan maupun menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Fraksi tersebut juga meminta penjelasan terkait meningkatnya SiLPA Dana Earmark berdasarkan hasil audit BPK yang mencapai Rp284,67 miliar.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar menempatkan persoalan kemandirian fiskal sebagai salah satu perhatian utama. Melalui juru bicara yang mewakili Ketua Fraksi Golkar Yogi Pratama, SE., fraksi menilai meningkatnya porsi dana transfer di tengah penurunan PAD perlu menjadi bahan evaluasi serius dalam pengelolaan keuangan daerah.
Golkar meminta Pemprov Sumbar menyusun langkah konkret untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, termasuk melakukan penertiban terhadap tunggakan pajak kendaraan dinas dan ASN.
Fraksi Golkar juga menyoroti kembali target PAP dan Pajak Alat Berat. Menurut fraksi, penetapan target awal harus didasarkan pada data potensi yang akurat sehingga ketika dilakukan perubahan tidak menimbulkan kesan bahwa target sebelumnya tidak disusun berdasarkan perhitungan yang memadai.
Selain pendapatan, Golkar mempertanyakan realisasi belanja modal yang pada semester I baru mencapai 4,68 persen. Dengan adanya tambahan belanja modal sebesar Rp470,82 miliar, pemerintah diminta memberikan pemetaan yang jelas terkait status kontrak dan kesiapan masing-masing proyek agar tidak terjadi gagal serap pada akhir tahun anggaran.
Persoalan defisit murni Rp176,56 miliar juga menjadi perhatian Golkar. Pemerintah daerah diminta menjelaskan secara terbuka sumber penutupan defisit tersebut serta bagaimana pemanfaatan SiLPA Tahun Anggaran 2025.
Fraksi Gerindra melalui juru bicara Dr. Ir. H. Indra Catri, MT., menekankan bahwa perubahan APBD harus mampu memperkecil kesenjangan antara perencanaan anggaran dengan manfaat nyata yang diterima masyarakat, terutama masyarakat yang masih menghadapi dampak bencana.
Gerindra mempertanyakan sumber penutup defisit murni Rp176,56 miliar dan meminta agar langkah rasionalisasi belanja tidak dilakukan dengan mengurangi pelayanan dasar masyarakat.
Selain itu, Gerindra mendorong Pemprov Sumbar menyelesaikan berbagai kewajiban daerah, termasuk utang belanja, pekerjaan lintas tahun dan kewajiban bagi hasil pajak kepada kabupaten dan kota yang telah diverifikasi secara legal dan teknis.
Belanja Tidak Terduga (BTT) juga menjadi perhatian. Di tengah kebutuhan pemulihan pascabencana, khususnya di Pasaman dan sejumlah wilayah terdampak lainnya, BTT justru mengalami penurunan 18,85 persen, dari Rp25 miliar menjadi Rp20,28 miliar. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapatkan penjelasan dari pemerintah.
Gerindra juga meminta adanya koreksi terhadap sejumlah ketidaksesuaian persentase kenaikan SiLPA dan pencatatan nominal defisit dalam dokumen Ranperda. Ketelitian dokumen anggaran dinilai penting karena menjadi dasar pengambilan keputusan sekaligus bagian dari kredibilitas pengelolaan keuangan daerah.
Fraksi Partai Demokrat melalui Ketua Fraksi Doni Harsiva Yandra, S.IP., M.E., menekankan pentingnya penerapan prinsip Performance Based Budgeting, Risk Based Budgeting, serta Value for Money dalam perubahan anggaran.
Demokrat secara khusus menyoroti persoalan database Pajak Air Permukaan. Dengan target PAP yang dipangkas hingga 64,65 persen, pemerintah dinilai perlu membangun satu basis data yang terintegrasi mengenai objek dan potensi PAP. Penagihan aktif kepada perusahaan yang memanfaatkan air permukaan juga dinilai perlu diperkuat.
Pada sektor infrastruktur, Demokrat mendorong percepatan pembangunan jalan dan irigasi berdasarkan indikator kerusakan yang objektif. Pengawasan terhadap kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih atau Over Dimension Over Loading (ODOL) juga harus diperketat agar anggaran perbaikan infrastruktur tidak terus terkuras akibat kerusakan berulang.
Dalam bidang pendidikan, Demokrat meminta transparansi terkait daya tampung dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), termasuk persoalan di SMAN 1 Gunung Talang, Kabupaten Solok. Fraksi menegaskan bahwa kebijakan penerimaan peserta didik harus menjamin hak anak memperoleh pendidikan secara adil.
Demokrat juga meminta penyelesaian pemeriksaan kasus disiplin ASN dilakukan secara profesional. Sementara dalam bidang sosial ekonomi, program pengentasan kemiskinan diarahkan agar lebih berbasis pemberdayaan UMKM dan penguatan ketahanan pangan masyarakat.
Sementara itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui juru bicara H. Daswippetra, SE., M.Si., Dt. Manjinjiang Alam, menilai penurunan target PAD menjadi persoalan serius. PPP menyebut proyeksi PAD 2026 sebagai salah satu yang terendah dalam 10 tahun terakhir dan mengaitkannya dengan lemahnya perencanaan pendapatan.
Karena itu, PPP mendorong evaluasi terhadap tata kelola pendapatan sekaligus penyegaran pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerimaan daerah apabila diperlukan.
PPP juga memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan dana pengembalian TKD yang berkaitan dengan daerah terdampak bencana. Dana tersebut diminta benar-benar diarahkan untuk rehabilitasi dan pemulihan pascabencana, bukan digunakan untuk kegiatan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat terdampak, seperti renovasi ruang kerja, kantor maupun taman.
Persoalan kelangkaan solar di sejumlah SPBU Sumbar juga disampaikan PPP. Fraksi meminta Pemprov Sumbar lebih aktif berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan baik dan kebutuhan masyarakat serta sektor produktif tidak terganggu.
Di sisi pembiayaan, PPP mempertanyakan urgensi penyertaan modal kepada BUMD sebesar Rp92 miliar. Pemerintah diminta menjelaskan target, manfaat serta imbal hasil yang diharapkan dari penambahan modal tersebut sehingga kebijakan tersebut benar-benar memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
Berbagai pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan Perubahan APBD 2026 tidak semata-mata berkaitan dengan penyesuaian angka pendapatan dan belanja. DPRD Sumbar meminta perubahan anggaran menjadi instrumen untuk memperbaiki kualitas perencanaan, meningkatkan penerimaan daerah, mempercepat pembangunan dan memastikan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Persoalan kemandirian fiskal menjadi salah satu benang merah pandangan fraksi. Penurunan PAD di tengah kenaikan TKD dinilai perlu menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki basis data potensi penerimaan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mencari sumber-sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat dan dunia usaha.
Pada saat yang sama, besarnya tambahan belanja modal harus diikuti kesiapan pelaksanaan. DPRD mengingatkan agar percepatan serapan anggaran tidak hanya mengejar realisasi secara administratif, tetapi tetap memperhatikan kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran, transparansi serta kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa.
Isu pemulihan bencana juga menjadi perhatian penting. DPRD meminta pemerintah memastikan anggaran yang tersedia benar-benar diarahkan untuk memperbaiki infrastruktur, memulihkan aktivitas ekonomi dan membantu masyarakat terdampak agar proses pemulihan tidak berjalan lamban.
Setelah penyampaian pandangan umum, kelima fraksi—PKS, Golkar, Gerindra, Demokrat dan PPP—pada prinsipnya dapat menerima Ranperda Perubahan APBD Sumbar Tahun Anggaran 2026 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Namun, penerimaan tersebut disertai sejumlah catatan dan pertanyaan yang harus dijawab Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara komprehensif, rasional dan berbasis data.
DPRD Sumbar menegaskan fungsi penganggaran dan pengawasan akan terus dijalankan untuk memastikan perubahan APBD 2026 tidak hanya menghasilkan penyesuaian angka dalam dokumen anggaran, tetapi memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik, pemulihan pascabencana, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.(*)
