Padang, Scientia—- Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, mengikuti Rapat Evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak Pascabencana Hidrometeorologi yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, Senin (6/7).
Rapat yang digelar secara virtual ini diikuti 42 kepala daerah dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir 2025.
Turut mendampingi Maigus Nasir di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, yakni Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, Kepala Dinas Sosial Eri Sendjaya, serta Camat Pauh Yandry, Camat Nanggalo David Ferdinand, Camat Koto Tangah Rio Ebu Pratama, dan Camat Kuranji Rozaldi Rosman.
Dalam arahannya, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan, penyaluran bantuan stimulan untuk rumah rusak ringan dan sedang ditargetkan rampung pada 2026, sedangkan penyelesaian rumah rusak berat melalui pembangunan hunian tetap (Huntap) ditargetkan selesai pada 2027.
Selain percepatan penyaluran bantuan, Suharyanto mengungkapkan pemerintah pusat tengah mengusulkan kenaikan bantuan pembangunan Huntap mandiri dari Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit karena besaran bantuan saat ini dinilai belum mencukupi untuk membangun rumah yang layak.
Menanggapi arahan Kepala BNPB, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, menegaskan Pemerintah Kota (Pemko) Padang berkomitmen mempercepat seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Senada dengan itu, Kalaksa BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, menyampaikan seluruh bantuan stimulan bagi 55 penerima bantuan rumah rusak ringan dan sedang telah disalurkan.
Pemko Padang juga telah mengajukan enam kepala keluarga (KK) tambahan sebagai penerima bantuan tahap berikutnya, disusul pembangunan 23 unit Huntap mandiri yang masih dalam proses pemeriksaan Inspektorat BNPB.
Hendri mengungkapkan, kebutuhan Huntap di Kota Padang mencapai 523 unit.
Dari jumlah tersebut, sekitar 240 unit direncanakan dibangun melalui dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi, 183 unit oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sedangkan sisanya akan dipenuhi melalui dukungan BNPB.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, penyaluran bantuan stimulan dan Dana Tunggu Hunian (DTH) di sejumlah daerah terdampak bencana masih jauh dari target.
“Karena itu, kami harus mempercepat realisasi bantuan agar masyarakat terdampak segera menerima haknya,” katanya.
“Sambil menunggu keputusan tersebut, pembangunan Huntap harus tetap berjalan, dan BNPB siap membantu penyediaan keramik melalui dukungan para donatur dengan biaya pengiriman ditanggung pemerintah daerah,” ujarnya.
“Kami juga meminta pemerintah daerah mempercepat pembangunan Huntap serta memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan lancar,” katanya.
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengatakan, percepatan penyaluran bantuan menjadi prioritas agar masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian dan kembali menempati hunian yang layak. Untuk itu, OPD terkait bersama camat dan lurah harus bergerak cepat.
Kalaksa BPBD Kota Padang Hendri Zulviton mengatakan, saat ini, pembangunan 85 unit Huntap terpusat oleh Yayasan Buddha Tzu Chi telah berjalan, sedangkan pembangunan 183 unit Huntap oleh Kementerian PKP di kawasan Lambung Bukit dijadwalkan dimulai pada Agustus 2026.
“Dengan progres tersebut, kami optimistis seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang dapat diselesaikan sesuai target BNPB pada 2027,” ujarnya.(Ade)
