Honorer Tidak di PHK, Remun Dosen Aman

Jakarta, Scientia – Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani mengatakan, tidak akan ada PHK bagi tenaga honorer yang ada di instansi pemerintah, termasuk di delaerah. Sebab, anggaran untuk belanja gaji honorer tidak disentuh atau dikurangi. Begitu juga dengan tunjangan kinerja atau Remun untuk dosen.

Remun dosen katanya, tetap ada dan diberikan sesuai ketentuan yang telah diterapkan. Jumlah dosen penerima remun ada sekitar 97.000 orang, baik di PTNBH, PTBLU maupun Satker.

Walaupun begitu, perguruan tinggi tetap terimbas rekonstruksi keuangan yang dilakukan pemerintah. Namun efisiensi tertuju pada kegiatan yang dinilai tidak begitu urgen seperti perjalanan dinas, atk, monitoring, seminar, perayaan hari besar serta lainnya.

“Kami akan melakukan penelitian mana saja anggaran yang harus refocusing,” ujar Sri Mulyani kepada media di Jakarta.

BACAJUGA

Firdaus : Welly Suhery, Kader PKB untuk Masyarakat Pasaman

Jumat, 30/5/25 | 16:05 WIB

Firman Ucapkan Selamat Atas Pelantikan Firdaus Sebagai Ketua DPW PKDP Sumbar

Selasa, 13/5/25 | 14:45 WIB

Selain tidak ada PHK bagi honorer dan pemberian Tukin bagi dosen, Sri Mulyani juga menyampaikan beberapa poin lain seperti pemberian beasiswa yang terus berlanjut atau tidak dikurangi. Rekonstruksi anggaran bertujuan untuk mengefektifkan penggunaan APBN yang berjumlah 3.600 Triliun itu, hanya 300 triliun yang dilakukan efisiensi. Pemanfaatannya juga untuk kepentingan dan pelayanan publik. Artinya hasil efisiensi sebanyak 300 Triliun itu tidak hilang begitu saja.

Sementara itu, Anggota DPRD Sumbar, Firdaus melihat pentingnya keutuhan informasi yang harus disampaikan pemerintah kepada masyarakat. Jika tidak, masyarakat akan bingung dan galau atas setiap kebijakan yang tidak disampaian secara menyeluruh atau utuh. Terutama mereka yang berhubungan langsung dengan keuangan pemerintah, seperti ASN, Dosen, maupun tenaga honorer.

“Contohnya tenaga honorer, mereka sudah bertahun tahun mengabdi kepada pemerintah. Jika di PHK tentu kasihan, mereka punya keluarga dan anak. Pemerintah harus peka terkait masalah ini,” ujar Firdaus yang juga ketua DPW PKB Sumbar.