Padang,Sumbar-Pertama kali dikunjungi wakil rakyat dari provinsi, masyarakat kelurahan Koto Lalang, Lubuk Kilangan, Kota Padang sampaikan sejumlah aspirasi pada Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, Senin (2/2) di Kantor Lurah Koto Lalang.
Aspirasi tersebut beragam, mulai dari terkait pembangunan fisik, peternakan, pertanian, pemberdayaan SDM, UMKM, pengelolaan sampah dan lainnya.
Ketua Forum Nagari Koto Lalang, Maulana mengatakan kunjungan Evi Yandri menjadi kunjungan pertama kali wakil rakyat dari provinsi.
“Ini pertama kalinya kami dikunjungi DPRD provinsi, biasanya hanya DPRD Padang. Kami berharap kunjungan ini bisa membawa manfaat bagi warga Koto Lalang,” katanya.
![Ketua Bidang Penataan Organisasi, Legislatid dan Eksekutif DPP PKB.[foto : sci yrp]](https://scientia.id/wp-content/uploads/2026/04/IMG_63532-120x86.jpg)
Ia mengatakan pada umumnya masyarakat Koto Lalang petani, sebagian lainnya UMKM dan pedagang kecil.
“Untuk pertanian ada permasalahan saluran irigasi yang rusak. Ada pula yang terban karena banjir, ” katanya.
Ada pula sumber air dari lubuk tangah, tapi pendistribusiannya tidak optimal karena belum dibeton atau belum dipasang batu pondasi. Alhasil panen tidak optimal. Untuk mengatasinya masyarakat sering gotong royong membersihkan endapan.
Selain itu, untuk mencari tambahan penghasilan, para petani menyambi beternak. Oleh karena itu, mereka berharap ada pelatihan untuk membuat pakan ternak.
Untuk UMKM, mereka sulit berkembang karena keterbatasan keahlian dan modal. Usaha diantaranya seperti pembuatan furnitur dari rotan dan keripik.
Selain itu Karang Taruna meminta diberi bantuan ternak bebek. Selama ini mereka sudah beternak bebek dengan merangkul para pemuda. Upaya ini dilakukan dengan harapan para pemuda punya kesibukan dan terhindar dari penyalahgunaan narkoba.
Ada pula anggota LPS yang meminta becak motor (bentor) untuk mengangkut sampah. Mereka hanya memiliki satu unit bentor, sementara anggota LPS ada lima.
Kemudian ada yang meminta pembangunan jalan baru. Lalu anggota posyandu yang mengeluhkan upah yang dipotong. Kemudian pembangunan WC masjid, bantuan pengadaan Al-Quran. Terpenting pula perbaikan kantor lurah.
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri menjelaskan, ia tidak ingin memberikan harapan palsu pada masyarakat. Oleh karena itu ia menjelaskan ada regulasi yang harus dipenuhi dan ada pula pembagian kewenangan pemerintah pusat, kota dan provinsi.
Evi mengatakan Kunjungannya ke Koto Lalang tersebut merupakan kegiatan masa reses dimana wakil rakyat datang ke tengah masyarakat menjemput aspirasi. Lalu aspirasi tersebut diperjuangkan untuk bisa terwujud.
“Setelah saya dengar semua aspirasi yang disampaikan memang kebanyakan merupakan kewenangan pemerintah kota, bukan kewenangan pemerintah provinsi. Tapi itu tidak masalah, itu tergantung niat wakil rakyatnya karena bisa diperjuangkan dengan koordinasi lintas kader partai yang berada di Kabupaten/kota atau pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan ada beberapa aspirasi yang bisa dipenuhi dengan mengikuti regulasi seperti bantuan untuk modal UMKM yang hanya bisa untuk kelompok dan berupa peralatan, bukan modal uang. Begitu pula untuk pertanian atau peternakan, juga hanya bisa melalui kelompok tani.
“Jadi tetap bisa kita penuhi, tapi bantu penuhi syarat regulasinya, silakan hubungi staf saya untuk tindak lanjut,” ujar Evi lagi sambil memperkenalkan sejumlah stafnya untuk masing-masing urusan, misalnya terkait pertanian, peternakan, UMKM dan lainnya.
Begitu pula untuk bentor, ia mengatakan bisa diberikan. Namun Evi juga mengajak masyarakat untuk memikirkan bahwa pengangkutan sampah bukan solusi akhir. Ia meminta masyarakat aktifkan bank sampah dan daur ulang.
Untuk permintaan pembangunan jalan baru yang disebutkan sudah ada kesepatakan warga mau merelakan tanah/bangunan perlu dilengkapi dengan dokumen.
“Jika memang sudah selesai urusan pembebasan lahannya pemerintah provinsi akan melakukan betonisasi jalan,” paparnya lagi.
Untuk pembangunan kantor lurah, kata Evi, bisa dilakukan dengan bantuan khusus kabupaten kota (BKK) dengan berkoordinasi dengan pemerintah kota. Sementara pembangunan WC masjid bisa dengan dana hibah dari dana provinsi.
Untuk sebagian aspirasi lain, Evi Yandri memberikan langsung bantuan tunai dari kantong pribadinya. Diantaranya Rp 1 juta untuk kader posyandu yang mengeluhkan upah, Rp2 juta untuk pembelian Alquran dan Rp1 juta untuk TPA/TPQ.
Dana yang diberikan langsung saat itu juga oleh staf Evi Yandri disambut riang gembira oleh masyarakat. “Kami tak menyangka langsung dikasih dananya,” ujar salah satu kader posyandu gembira.
Untuk diketahui, pelaksanaan kegiatan tersebut Evi Yandri didampingi perwakilan dari sejumlah OPD provinsi, diantaranya Dinas PSDA, Dinas BMKCTR, Dinas Perkimtan, Dinas perikanan dan kelautan, Dinas perkebunan tanaman pangan hokoltura. Hadir pula Camat Lubuk kilangan dan Lurah Koto Lalang. Sementara masyarakat yang hadir berkisar 100 orang.
“Untuk aspirasi yang membutuhkan regulasi dam kelengkapan persyaratan harap ditunggu dan lengkapi syaratnya ke staf yang sudah saya kenalkan tadi. Untuk yang diluar kewenangan provinsi akan kami koordinasikan dengan pemerintah kota. Insyallah tidak ada harapan palsu tapi sesuai kewenangan pemerintah provinsi,” papar Evi Yandri lagi
![Ketua Bidang Penataan Organisasi, Legislatid dan Eksekutif DPP PKB.[foto : sci yrp]](https://scientia.id/wp-content/uploads/2026/04/IMG_63532-350x250.jpg)
Discussion about this post