![Anggota DPRD Sumbar, Donizar.[foto:ist]](https://scientia.id/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261014-WA0017.jpg)
Kondisi tersebut mendorong Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Barat, Donizar, meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota meningkatkan kewaspadaan serta memastikan keselamatan masyarakat menjadi prioritas.
Ia menilai, penanganan kabut asap tidak cukup hanya dilakukan setelah dampaknya dirasakan warga. Pemerintah daerah perlu mengantisipasi risiko kesehatan sejak dini, mulai dari memastikan kesiapan fasilitas kesehatan, ketersediaan masker, hingga kemudahan akses pengobatan bagi masyarakat yang terpapar asap.
“Pemerintah daerah harus memperhatikan keselamatan warga. Kesiapan layanan kesehatan mesti terjamin, terutama bagi masyarakat yang terdampak kabut asap,” kata Donizar.
Menurut dia, anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil harus mendapat perhatian khusus karena membutuhkan perlindungan lebih ketika kualitas udara memburuk. Pemerintah daerah juga perlu menyesuaikan langkah penanganan dengan perkembangan kondisi di lapangan.
“Anak-anak harus menjadi skala prioritas. Termasuk juga lansia dan ibu hamil. Keselamatan masyarakat harus benar-benar diperhatikan,” ujarnya.
Donizar mengatakan, perlindungan masyarakat perlu berjalan beriringan dengan pemantauan kualitas udara dan penyampaian informasi yang jelas mengenai risiko paparan asap. Dengan begitu, warga dapat mengambil langkah pencegahan sebelum gangguan kesehatan semakin meluas.
Ia mengingatkan, masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan atau keluhan kesehatan setelah terpapar asap perlu segera mencari pertolongan medis. Sementara itu, pemerintah daerah diminta memastikan pelayanan kesehatan mampu merespons kemungkinan meningkatnya jumlah warga yang membutuhkan penanganan.
Selain mendesak pemerintah memperkuat perlindungan warga, Donizar yang dikenal dengan slogan Politik Tanggung Jawab itu mengingatkan bahwa pencegahan karhutla harus menjadi tanggung jawab bersama.
Ia meminta masyarakat, pelaku usaha, dan seluruh pihak yang melakukan pembukaan lahan tidak menggunakan cara membakar. Praktik tersebut berisiko memicu kebakaran yang dampaknya tidak hanya dirasakan di lokasi kejadian, tetapi juga dapat meluas ke wilayah lain akibat pergerakan angin.
“Kami mengajak dan meminta masyarakat maupun pihak mana pun untuk tidak melakukan pembakaran dalam membuka lahan,” tegasnya.
Menurut Donizar, kebakaran hutan dan lahan tidak bisa dipandang sebagai persoalan lokal semata. Asap yang dihasilkan dapat melintasi batas administrasi daerah dan mengganggu kesehatan, aktivitas ekonomi, serta kehidupan masyarakat yang berada jauh dari titik kebakaran.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak mengutamakan metode pembukaan lahan tanpa api dan ikut menjaga lingkungan dari potensi kebakaran.
Donizar menilai, upaya pencegahan harus dimulai dari kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran, disertai kepatuhan terhadap aturan serta pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu karhutla.
Menurut dia, langkah pencegahan akan lebih efektif apabila dilakukan sejak awal, sebelum api meluas dan menimbulkan dampak yang harus ditanggung masyarakat.
Donizar juga menyoroti dampak karhutla terhadap keberlangsungan hidup masyarakat, termasuk masyarakat adat yang bergantung pada hutan dan lingkungan sekitarnya.
Baginya, persoalan kebakaran hutan dan lahan bukan semata-mata menyangkut kerusakan lingkungan. Kebakaran juga berpotensi mengancam keselamatan manusia, sumber penghidupan, dan ruang hidup masyarakat.
“Kebakaran merampas ruang hidup masyarakat adat. Partai Kebangkitan Bangsa berdiri bersama masyarakat,” katanya.
Pernyataan itu menegaskan sikap PKB Sumbar yang menempatkan perlindungan masyarakat sebagai bagian penting dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla.
Donizar meminta agar kepentingan warga tidak terabaikan ketika kebakaran terjadi. Penanganan dampak kesehatan harus berjalan seiring dengan upaya menghentikan sumber kebakaran dan melindungi lingkungan yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat.
Ia menilai, masyarakat tidak seharusnya terus menanggung dampak dari kebakaran yang sebenarnya dapat dicegah. Karena itu, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat perlu mengambil peran sesuai tanggung jawab masing-masing.
Sementara itu, berdasarkan pantauan awak media pada Rabu, (14/11), kabut asap telah menyelimuti wilayah Pasaman. Bau asap terasa menyengat hidung dan sejumlah warga mulai menggunakan masker ketika beraktivitas.
Kondisi tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan memburuknya kualitas udara.
Warga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila paparan asap semakin pekat, menggunakan masker yang sesuai, serta segera mencari pertolongan medis jika mengalami gangguan kesehatan. Anak-anak, lansia, dan ibu hamil perlu mendapat perhatian lebih dari keluarga maupun lingkungan sekitar.
Di tengah kondisi itu, Donizar kembali meminta pemerintah daerah memastikan langkah perlindungan berjalan secara nyata, bukan sekadar berupa imbauan. Kesiapan layanan kesehatan, akses terhadap pertolongan medis, dan informasi mengenai kondisi udara perlu menjadi bagian dari respons pemerintah.
Ia juga mengajak masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan dan melaporkan potensi kebakaran kepada pihak berwenang agar dapat segera ditangani.
Bagi Donizar, penanganan kabut asap tidak boleh berhenti pada upaya mengatasi dampak yang sudah muncul. Pencegahan harus dilakukan secara serius agar kebakaran tidak berulang dan masyarakat tidak terus menjadi pihak yang menanggung akibatnya.
“Jangan sampai masyarakat terus menjadi pihak yang menanggung dampak kebakaran. Kita harus bersama-sama mencegah karhutla dan memastikan keselamatan warga menjadi perhatian utama,” ujarnya.(yrp)
