Komisi IV DPRD Bengkulu Kunker ke DPRD Sumbar

Scientia.id – Sebagai Plt Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Maifrizon menerima kunjungan Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Jumat, 14 Maret 2025.

“Terimakasih sudah memilih DPRD Sumbar sebagai lokasi kunjungan. Kami harap, kita dapat sharing informasi,” kata Plt Sekwan Maifrizon.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, menjelaskan, salah satu aspek utama yang dipelajari adalah alokasi Biaya Tidak Terduga (BTT) yang di anggarkan Pemprov dan DPRD Sumbar dalam kesiapsiagaan bencana.

“Di Sumbar, BPBD menganggarkan dana khusus untuk kesiapsiagaan bencana. Ini mencakup fasilitas tanggap darurat saat curah hujan tinggi serta program penanggulangan banjir. Mereka juga menyiapkan alokasi dana pasca-bencana yang digunakan untuk perbaikan infrastruktur darurat, termasuk pembangunan jembatan sementara bekerja sama dengan Dinas PUPR,” ujar Usin.

Usin menegaskan bahwa alokasi dana untuk mitigasi bencana tidak boleh mengalami efisiensi berlebihan, sebab bencana dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa bisa diprediksi, terutama gempa bumi yang merupakan ancaman utama di Bengkulu.

BACAJUGA

Syafni Nola Putri Sambut Wali Nagari Definitif Aie Dingin, Harapkan Perubahan Setelah Lima Tahun Dipimpin Pj

Rabu, 04/11/26 | 22:19 WIB

Firdaus Sosialisasikan Perda Koperasi dan Usaha Kecil

Senin, 19/10/26 | 15:40 WIB

“Kesiapsiagaan terhadap bencana alam harus menjadi prioritas, baik dalam bentuk pencegahan maupun penanggulangan. Untuk banjir, mitigasi harus diperkuat agar dampaknya dapat diminimalisir,” tambahnya.

DPRD Bengkulu juga menyoroti program hibah dari BPBD yang dialokasikan untuk proyek infrastruktur di beberapa daerah di Bengkulu.

Sakit lutut & sendi akan hilang jika anda lakukan ini tiap pagi

Beberapa proyek yang masuk dalam perhatian, antara lain rekonstruksi jalan di Kabupaten Lebong serta pembangunan satu unit jembatan di Kabupaten Seluma.

Komisi IV DPRD Bengkulu akan terus berkoordinasi dengan BPBD dan Dinas PUPR untuk memastikan program hibah ini berjalan sesuai rencana pada tahun anggaran 2025.

Salah satu poin yang masih dikaji adalah apakah program hibah tersebut memerlukan dana pendamping dari BPBD Provinsi Bengkulu.

“Kami akan mengonfirmasi lebih lanjut apakah pendanaan proyek infrastruktur ini membutuhkan dana pendamping dari BPBD provinsi,” kata Usin

DPRD Bengkulu berharap dapat mengadopsi strategi yang diterapkan di Sumatera Barat guna memperkuat sistem kesiapsiagaan bencana di Bengkulu.