KONI Kabupaten dan Kota se-Sumbar Usulkan PORPROV Ditunda

Padang, Scientia — 16 KONI kabupaten dan kota se-Sumatera Barat mengalami berbagai kendala menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang bakal digelar pada 2 hingg 14 Oktober mendatang. Mereka mengusulkan penundaan atau pergeseran waktu pelaksanaan Porprov pada 10 hingga 22 November 26.

Usulan tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama Ketua Umum KONI Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Keputusan itu merupakan hasil rapat koordinasi yang digelar pada 4 September lalu di Luminos Coffee & Resto, Padang.

Alasan utama penundaan bukan penolakan terhadap Porprov, melainkan persoalan kesiapan administrasi, anggaran, pengadaan, kontingen, hingga kebutuhan teknis pertandingan.

Dalam surat tersebut, para ketua KONI menyatakan pelaksanaan Porprov membutuhkan kesiapan menyeluruh, termasuk atlet, pelatih, official, perangkat pertandingan, sarana-prasarana, transportasi, akomodasi, serta dukungan pembiayaan yang memadai.

Persoalan pendanaan juga menjadi salah satu titik krusial. Pembiayaan kontingen kabupaten dan kota bersumber dari hibah serta organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintah daerah masing-masing. Proses pencairannya harus mengikuti tahapan administrasi dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Sejumlah daerah mengaku belum memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan proses tersebut apabila Porprov tetap digelar pada awal Oktober.

KONI Padang Pariaman, misalnya, menyebut persiapan kontingennya belum matang. Pembahasan Perubahan APBD di daerah itu baru dijadwalkan diketok pada 29 September 2026. Karena itu, Padang Pariaman mengusulkan pelaksanaan Porprov digeser ke pertengahan November.

Kondisi serupa disampaikan KONI Agam. Proses pengadaan dinilai membutuhkan waktu cukup panjang sehingga mereka mengusulkan penundaan hingga awal Desember.

KONI Tanah Datar juga menyampaikan kekhawatiran terhadap waktu pengadaan. Meskipun pembahasan APBD Perubahan yang semula dijadwalkan 29 September dipercepat menjadi 17 September, mereka tetap meminta waktu pelaksanaan digeser ke akhir November atau awal Desember.

Sementara itu, KONI Kabupaten Lima Puluh Kota mengusulkan pelaksanaan pada 1 Desember 2026. Solok Selatan juga menghendaki penundaan hingga akhir November atau awal Desember.

KONI Kota Pariaman menyatakan sangat setuju jika Porprov ditunda. Mereka mengusulkan pertengahan November atau awal Desember, dengan mempertimbangkan jadwal pengesahan APBD Perubahan yang diperkirakan pada 16 September.

Dukungan penundaan juga datang dari Pasaman Barat, Dharmasraya, Padang Panjang, Kabupaten Solok, serta sejumlah daerah lainnya.

KONI Kota Sawahlunto, meski mengaku kontingennya telah siap dan memasuki tahap akhir persiapan, tetap berharap Porprov digeser ke pertengahan November.

Sementara itu, Kota Payakumbuh dan Kota Solok menyatakan pada prinsipnya siap apabila Porprov tetap digelar sesuai jadwal 2 Oktober. Namun, keduanya menyatakan mengikuti keputusan bersama apabila forum KONI kabupaten/kota menyepakati penundaan.

KONI Padang, Pesisir Selatan, dan sejumlah daerah yang mengikuti rapat secara daring juga menyatakan mengikuti kesepakatan bersama forum.

Namun, tidak semua daerah meminta penundaan.

KONI Kota Bukittinggi menyatakan siap mengikuti Porprov sesuai jadwal semula. Bukittinggi bahkan telah menyelesaikan pembahasan APBD Perubahan. Meski demikian, Bukittinggi menyatakan tetap akan mengikuti keputusan forum bersama. Sikap serupa disampaikan KONI Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Sijunjung.

Mentawai menjadi salah satu daerah yang paling terdampak jika terjadi perubahan jadwal. KONI setempat menyebut peralatan pertandingan telah dipesan dan sejumlah kebutuhan telah dipersiapkan untuk pelaksanaan pada Oktober.

Hotel untuk penginapan kontingen juga telah dipesan. Jika jadwal berubah, Mentawai memperkirakan akan menanggung denda pembatalan sekitar 30 persen.

Selain akomodasi, perubahan jadwal juga berpotensi mempengaruhi transportasi laut. Penundaan dapat mengubah jadwal kapal yang menjadi sarana utama mobilisasi kontingen dari Mentawai.

Karena itu, persoalan penundaan Porprov tidak hanya menyangkut kesiapan daerah yang belum siap, tetapi juga risiko kerugian bagi daerah yang telah menyelesaikan persiapan.

Dalam surat bersama itu, para ketua KONI menegaskan bahwa penundaan yang diusulkan bukan bentuk penolakan terhadap Porprov XVI. Penyesuaian waktu disebut sebagai langkah untuk memastikan seluruh daerah memiliki ruang yang cukup menyelesaikan persiapan secara administratif dan teknis.

Mereka juga menilai pelaksanaan kegiatan tanpa kesiapan yang memadai dapat menimbulkan persoalan administratif maupun hukum, terutama berkaitan dengan penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah pemerintah daerah.

Karena itu, penyesuaian jadwal dinilai dapat memberikan waktu bagi masing-masing KONI untuk menyelesaikan penetapan atlet dan pelatih, pemusatan latihan, pengadaan perlengkapan, transportasi, akomodasi, kesiapan venue, official, hingga penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Forum KONI kabupaten/kota kemudian meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan KONI Sumbar mempertimbangkan usulan perubahan jadwal tersebut melalui mekanisme yang berlaku.

Jika disetujui, jadwal yang diusulkan adalah 10–22 November 2026, atau mundur sekitar satu setengah bulan dari jadwal semula.(yrp)