Donizar Minta KONI Sumbar Tak Paksakan Porprov, Jika Anggaran Daerah Belum Beres

Padang, Scientia — Polemik Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI Sumatera Barat 2026 memasuki babak baru. Di tengah kepastian KONI Sumbar mempertahankan jadwal 2-14 Oktober, sejumlah daerah justru meminta pelaksanaan ajang olahraga tersebut ditunda karena persoalan anggaran.

Anggota DPRD Sumatera Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Donizar meminta KONI Sumbar membuka ruang dialog dengan seluruh KONI kabupaten dan kota yang mengalami kendala.

Menurut Donizar, persoalan anggaran tidak bisa dianggap sebagai urusan administratif semata. Setiap daerah membutuhkan kepastian anggaran untuk mengirim atlet, pelatih, ofisial hingga memenuhi kebutuhan kontingen selama pertandingan.

“Mengirim atlet itu kan butuh anggaran. Apakah mungkin itu bisa ditalangi oleh dana pribadi. Lebih penting lagi, apakah jika ditalangi oleh pengurus KONI di daerah tidak bertabrakan dengan regulasi,” ujar Donizar.

Ia mengatakan, KONI Sumbar seharusnya memahami kondisi masing-masing daerah sebelum memastikan pelaksanaan Porprov tetap berjalan sesuai jadwal.

Bagi Donizar, penundaan bukan persoalan yang harus dipertentangkan apabila memang dibutuhkan untuk memastikan seluruh daerah dapat mengikuti pertandingan dengan dukungan anggaran yang sah.

“Yang akan bertanding itu atlet di daerah. Jika mereka tidak bisa ikut di tanggal itu, lalu tetap dipaksakan, kenapa?” katanya.

KONI Sumbar sebelumnya memastikan Porprov XVI tetap digelar pada 2-14 Oktober 2026. Ketua Umum KONI Sumbar Hamdanus menyebut jadwal tersebut telah melalui proses koordinasi dengan pemerintah daerah dan kemudian dituangkan dalam keputusan gubernur.

Namun, pada saat yang sama, persoalan anggaran perubahan masih menjadi dinamika di sejumlah kabupaten dan kota. KONI Sumbar sendiri mengakui adanya persoalan sinkronisasi APBD Perubahan di daerah, meski meminta persiapan Porprov tetap berjalan.

Sejumlah daerah bahkan mulai menyampaikan permintaan penundaan secara terbuka. KONI Pesisir Selatan, misalnya, meminta jadwal Porprov diundur karena waktu pelaksanaan berdekatan dengan proses pengesahan APBD Perubahan. KONI Sawahlunto juga mengusulkan penundaan karena pencairan dana hibah untuk kontingen masih terkendala proses anggaran. Bahkan, terdapat 16 kabupaten dan kota meminta diundur hingga November.

Donizar menilai kondisi tersebut semestinya menjadi alasan bagi KONI Sumbar untuk kembali mempertemukan seluruh pihak. Menurut dia, keputusan mengenai waktu pelaksanaan sebaiknya tidak hanya melihat kesiapan penyelenggara, tetapi juga kemampuan daerah sebagai peserta.

“Sebaiknya KONI Sumbar mengundang KONI di daerah untuk mencarikan solusi dan menjadwalkan waktu terbaik berdasarkan persoalan yang dihadapi daerah,” ujarnya.

Ia menilai kendala yang disampaikan KONI kabupaten dan kota merupakan hal yang wajar. Sebab, penganggaran pemerintah daerah memiliki tahapan dan mekanisme yang harus dipenuhi.

“Mestinya KONI Sumbar harus menghormati kendala daerah. Karena secara teritorial KONI Sumbar tidak memiliki wilayah atau atlet. Yang memiliki itu kabupaten dan kota,” kata Donizar.

Menurut dia, apabila jadwal tetap dipaksakan tanpa menyelesaikan persoalan anggaran, persoalan yang muncul bukan hanya soal keikutsertaan atlet. Ada pula pertanyaan mengenai sumber pembiayaan kontingen dan kepatuhan terhadap aturan penggunaan anggaran pemerintah.

Di sisi lain, KONI Sumbar menyatakan jadwal 2-14 Oktober telah ditetapkan melalui proses regulasi dan koordinasi pimpinan daerah. Pembukaan dijadwalkan berlangsung di Lapangan Merdeka, Kota Solok, pada 2 Oktober, sedangkan penutupan akan digelar di Main Stadium Sikabu, Kabupaten Padang Pariaman, pada 14 Oktober 2026.

Di tengah tarik-menarik antara jadwal dan kesiapan anggaran itu, KONI kabupaten dan kota se-Sumatera Barat juga telah mengirimkan surat audiensi kepada DPRD Sumbar. Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung di ruang rapat Komisi V DPRD Sumbar.

Audiensi itu akan menjadi ruang bagi daerah menyampaikan langsung persoalan yang mereka hadapi sekaligus meminta DPRD Sumbar ikut mencari jalan keluar atas polemik jadwal Porprov.

Bagi Donizar, persoalan utama saat ini bukan sekadar apakah Porprov tetap digelar pada Oktober atau ditunda. Yang lebih penting, seluruh atlet dari kabupaten dan kota dapat bertanding dengan dukungan anggaran yang jelas, sah, dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.(yrp)