Padang, Scientia — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menawarkan diri menjadi host region atau tuan rumah Indian Ocean High-Level Forum 2027. Tak sekadar menggelar forum internasional, Sumbar ingin menjadikan pertemuan tersebut sebagai pintu masuk bagi daerah untuk membangun jejaring ekonomi dan kerja sama langsung dengan negara-negara di kawasan Samudra Hindia.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyampaikan tawaran itu saat menerima kunjungan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Santo Darmosumarto di Istana Gubernuran, Senin, 10 Agustus 2026.
Mahyeldi mengatakan Sumbar mengusulkan tema “One Ocean, Boundless Opportunities — Satu Samudra, Peluang Tanpa Batas.” Tema tersebut, kata dia, menggambarkan posisi Sumbar yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia sekaligus memiliki potensi ekonomi, pariwisata, budaya, dan sumber daya kelautan yang dapat dikembangkan melalui kerja sama kawasan.
“Sumatera Barat memiliki posisi strategis di pantai barat Indonesia, berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, serta memiliki kekayaan budaya, pariwisata, ekonomi, sumber daya kelautan, dan masyarakat yang terbuka terhadap dunia,” ujar Mahyeldi.
Menurut dia, forum tersebut tidak semestinya berhenti sebagai agenda diplomatik atau konferensi internasional yang berlangsung beberapa hari. Sumbar ingin forum itu menjadi platform yang mempertemukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, investor, akademisi, organisasi internasional, komunitas, dan masyarakat.
“Jika disetujui, kami akan gagas forum ini bukan sekadar konferensi, tetapi international platform yang mempertemukan berbagai pihak,” katanya.
Mahyeldi menyebut sejumlah isu yang dapat menjadi fokus forum, mulai dari tata kelola laut, ekonomi biru, keberlanjutan lingkungan, konektivitas dan perdagangan, hingga kemitraan antardaerah dan antarnegara.
Ia berharap pertemuan tersebut menghasilkan kerja sama yang dapat diukur, bukan berhenti pada pertukaran gagasan. Bentuknya antara lain investasi, perdagangan, business matching, pengembangan ekonomi biru, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, inovasi, hingga konektivitas maritim.
Gubernur juga ingin kerja sama negara-negara anggota Indian Ocean Rim Association (IORA) tidak hanya berlangsung di tingkat pemerintah pusat. Menurut dia, pemerintah daerah dan masyarakat perlu mendapatkan ruang lebih besar untuk membangun hubungan langsung dengan mitra di kawasan Samudra Hindia.
“Kerja sama kawasan Samudra Hindia harus memberikan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah juga perlu memiliki ruang untuk membangun jejaring dan kolaborasi secara langsung dengan berbagai daerah dan pemangku kepentingan di negara-negara kawasan,” ujarnya.
Mahyeldi menilai posisi Indonesia dalam IORA memberikan peluang bagi Sumbar untuk mengambil peran lebih besar. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri organisasi tersebut dan memiliki wilayah yang luas dengan garis pantai yang menghadap Samudra Hindia.
“Sumatera Barat siap mengambil bagian dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai regional convener sekaligus menjadi salah satu pintu gerbang kolaborasi di kawasan Samudra Hindia,” kata dia.
Tawaran Sumbar tersebut mendapat respons positif dari Kementerian Luar Negeri. Santo Darmosumarto mengapresiasi inisiatif dan berbagai gagasan kerja sama yang disampaikan pemerintah provinsi.
Menurut Santo, Kementerian Luar Negeri siap mendukung berbagai kegiatan yang digagas Sumbar untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara di kawasan Samudra Hindia.
Ia mengatakan, pada 2027 Kementerian Luar Negeri juga akan memulai sejumlah kegiatan workshop terkait pengembangan kemitraan negara-negara anggota IORA. Fokusnya antara lain pariwisata, penanggulangan bencana, dan ekonomi biru.
“Pada saat yang sama, kami juga mendapatkan informasi dan siap untuk memberikan dukungan bagi berbagai kerja sama, berbagai kegiatan, berbagai forum yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, termasuk forum kerja sama di antara para pimpinan pemerintah daerah yang ada di kawasan Indian Ocean,” ujar Santo.
Santo menilai penguatan kerja sama tersebut dapat memperluas hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Samudra Hindia. Ruang kolaborasi juga dapat diperluas dengan melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.
Bagi Sumbar, rencana menjadi tuan rumah forum tersebut sekaligus menjadi upaya mengubah posisi geografis di pantai barat Indonesia menjadi modal diplomasi ekonomi. Pemerintah provinsi berharap Samudra Hindia tidak hanya dipandang sebagai batas wilayah, tetapi sebagai jalur baru untuk membuka investasi, perdagangan, pariwisata, pengetahuan, dan kerja sama antarmasyarakat.
Pertemuan Gubernur Mahyeldi dengan Santo Darmosumarto turut dihadiri Direktur KSIA Aspasaf Kementerian Luar Negeri Febrian Irawati Mamesah, Asisten Deputi Hubungan Antarlembaga Internasional Kementerian Pariwisata Zulkifli Harahap, Kepala Biro Umum Andre Algamar, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Lila Yanwar, Asisten Administrasi Pemerintahan Sumbar Medi Iswandi, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumbar Luhur Budianda.(yrp)
