Yusri Latif Minta Pemko Padang Segera Atasi Titik-Titik Kemacetan

Padang, Scientia — Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi PKB, Yusri Latif, meminta Pemerintah Kota Padang segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kemacetan yang semakin sering terjadi di sejumlah ruas jalan. Menurut dia, persoalan lalu lintas tidak bisa dipandang sebagai dampak sementara pembangunan, melainkan harus dikelola agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian kota.

Latif mengatakan kemacetan kini mulai menjadi keluhan utama warga, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja. Sejumlah kawasan yang menjadi pusat aktivitas perdagangan, pendidikan, dan pemerintahan mengalami kepadatan kendaraan hampir setiap hari.

“Jangan sampai masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam di jalan. Kemacetan bukan hanya membuat perjalanan menjadi lebih lama, tetapi juga berdampak terhadap produktivitas masyarakat dan biaya ekonomi,” kata Latif.

Menurut dia, proyek pembangunan dan revitalisasi yang sedang berlangsung di Kota Padang memang penting untuk meningkatkan kualitas infrastruktur. Namun, pemerintah harus memastikan pekerjaan tersebut tidak menimbulkan persoalan baru berupa kemacetan yang berkepanjangan.

Belakangan Pemerintah Kota Padang memberlakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Pasar Raya sebagai bagian dari pelaksanaan proyek revitalisasi yang berlangsung hingga akhir Desember 2026. Kebijakan itu diambil untuk menjaga kelancaran arus kendaraan selama pekerjaan konstruksi berlangsung.

Latif menilai rekayasa lalu lintas harus dievaluasi secara berkala. Pemerintah perlu mendengarkan masukan masyarakat, pengemudi angkutan umum, pelaku usaha, hingga pedagang yang merasakan langsung dampak perubahan arus kendaraan.

“Kalau di lapangan masih ditemukan titik-titik kemacetan yang parah, tentu harus segera dicari solusinya. Evaluasi jangan menunggu proyek selesai,” ujarnya.

Ia juga mendorong Dinas Perhubungan bersama kepolisian memperkuat pengaturan lalu lintas di simpang-simpang padat, terutama pada jam sibuk. Selain itu, informasi mengenai perubahan arus kendaraan harus disampaikan secara luas agar masyarakat dapat menyesuaikan rute perjalanan.

Menurut Latif, pengaturan parkir di badan jalan juga perlu menjadi perhatian. Kendaraan yang berhenti sembarangan kerap mempersempit ruas jalan dan memperburuk kemacetan, terutama di kawasan perdagangan.

DPRD Kota Padang, kata dia, akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dalam mengatasi persoalan lalu lintas. Pengawasan tersebut tidak hanya menyangkut pelaksanaan proyek pembangunan, tetapi juga efektivitas rekayasa lalu lintas yang diterapkan.

“Kami mendukung pembangunan kota. Tetapi pembangunan harus tetap memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Jangan sampai manfaat yang ingin dicapai justru tertutup oleh persoalan kemacetan yang tidak segera ditangani,” kata Latif.

Ia berharap pemerintah mampu menghadirkan solusi jangka pendek maupun jangka panjang melalui penguatan manajemen lalu lintas, peningkatan transportasi publik, serta penataan kawasan perkotaan yang lebih terintegrasi.

“Bagi masyarakat, yang terpenting adalah mereka tetap bisa beraktivitas dengan lancar. Itu harus menjadi ukuran keberhasilan setiap kebijakan transportasi di Kota Padang,” ujarnya.(yrp)