Dharmasraya, Scientia.id – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyepakati langkah-langkah strategis untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian distribusi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugas an (JBKP) di Kabupaten Dharmasrayqraa.
Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam rapat koordinasi yang digelar di Pulau Punjung, Kamis (11/6/2026), sebagai tindak lanjut Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 1/INST-2026 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian JBT dan JBKP.
Rapat dipimpin Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani dan dihadiri Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya Indra Gunawan, Dandim 0310/Sawahlunto-Sijunjung yang diwakili Danramil Koto Baru Kapten CKE Jarman, serta dimoderatori Sekretaris Daerah Medison.
Dalam paparannya, Medison menyampaikan urgensi penguatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi serta memaparkan draf Surat Keputusan penyempurnaan struktur Satgas Pengawasan dan Pengendalian JBT dan JBKP.
Rapat menyepakati penambahan beberapa unsur dalam struktur Satgas, yakni Komandan Brimob sebagai Penasehat/Pengarah, Wakapolres sebagai Wakil Penanggung Jawab Pelaksana, serta PT Pertamina Patra Niaga sebagai anggota Satgas.
Bupati Annisa Suci Ramadhani menegaskan bahwa pengawasan harus memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pemeriksaan tidak hanya berpedoman pada nomor polisi kendaraan, tetapi juga harus memeriksa dokumen kendaraan, termasuk STNK.
“Sebelum pelaksanaan di lapangan, Satgas perlu melakukan sosialisasi kepada pemilik dan pengelola SPBU serta berkoordinasi dengan Pertamina agar terdapat kesamaan persepsi dan mekanisme pengawasan,” ujar Annisa.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya Indra Gunawan mengusulkan agar pengawasan dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari unsur Polri, TNI, dan Satpol PP. Ia juga menekankan pentingnya laporan harian dari petugas Satgas sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan, serta meminta pemeriksaan kendaraan dilakukan secara humanis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro menjelaskan bahwa antrean di SPBU umumnya dipengaruhi keterlambatan pasokan dari depo BBM. Ia juga menyampaikan bahwa dengan mempertimbangkan keterbatasan personel, pola pengawasan melalui patroli dan pemantauan berkala dinilai lebih efektif dibandingkan penempatan personel secara tetap pada setiap SPBU.
Melalui penguatan pengawasan ini, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya bersama Forkopimda berkomitmen memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan tertib, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan yang berlaku. (*)
