Padang, Scientia — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rico Alviano, meminta pengurus Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB se-Sumatera Barat mulai menyiapkan kader potensial untuk menghadapi Pemilu 2029. Ia menargetkan PKB tidak lagi sekadar menjadi partai pelengkap, tetapi mampu merebut kursi pimpinan DPRD di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi.
Pesan itu disampaikan Rico saat mengukuhkan pengurus DPC PKB se-Sumatera Barat di ZHM Premiere Hotel, Selasa, (13/10). Rico hadir mewakili Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar untuk menyampaikan amanat kepada pengurus yang baru dikukuhkan untuk masa bakti 2026–2031.
“Target kita jelas, di Sumatera Barat PKB tidak lagi jadi partai pelengkap. Kita harus merebut kursi pimpinan DPRD kabupaten dan kota maupun provinsi,” kata Rico dalam sambutannya.
Untuk mencapai target tersebut, Rico meminta pengurus DPC segera memulai penjaringan calon anggota legislatif. Menurut dia, proses pencalonan perlu dimulai sejak 2027 agar partai memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan kader yang berkualitas sebelum memasuki tahapan Pemilu 2029.
Ia menekankan, penjaringan calon legislator tidak boleh semata-mata mempertimbangkan kemampuan finansial. PKB, kata dia, perlu memberi ruang kepada kader yang memiliki kapasitas, potensi, serta kemauan untuk bekerja bagi masyarakat.
“Mulai hari ini, DPC harus meluncurkan kick-off pencalegan. Pada 2027 kita bentuk kader-kader yang memiliki minat dan potensial, bukan hanya sekadar punya uang,” ujarnya.
Rico juga mengingatkan pengurus agar tidak menjadikan konsolidasi organisasi sebagai pekerjaan yang hanya dilakukan menjelang pemilu. Penguatan struktur partai dan kaderisasi, menurut dia, harus berlangsung terus-menerus untuk membangun basis dukungan yang kuat di tengah masyarakat.
Ia menilai, peluang PKB untuk berkembang di Sumatera Barat tidak cukup hanya ditopang oleh aktivitas politik saat pemilu. Partai harus menunjukkan keberpihakan melalui kerja nyata dan perjuangan kebijakan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Rico mencontohkan sejumlah isu yang diperjuangkan Fraksi PKB di DPR RI, di antaranya Rancangan Undang-Undang tentang Pesantren, pupuk bersubsidi, serta upaya memperjuangkan biaya haji yang terjangkau.
Ia meminta pengurus DPC menyampaikan perjuangan tersebut kepada masyarakat dengan tetap mengedepankan informasi yang akurat. Dengan begitu, masyarakat dapat memahami peran partai melalui kerja legislasi dan perjuangan aspirasi, bukan hanya melalui kampanye politik.
“PKB harus hadir di tengah masyarakat. Kita berharap PKB jangan hanya ada saat pemilu,” kata Rico.
Selain memperkuat organisasi dan menyiapkan calon legislator, Rico mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam berpolitik. Menurut dia, persaingan politik yang semakin keras tidak boleh membuat PKB meninggalkan prinsip kesantunan dan persatuan.
Ia meminta seluruh pengurus menjalankan politik yang tidak memecah belah masyarakat. Nilai-nilai yang diwariskan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, terutama penghormatan terhadap kemanusiaan, harus menjadi pegangan dalam membesarkan partai.
“Di tengah politik yang keras, PKB tetap harus menjadi partai yang santun, tidak memecah belah, sesuai dengan pesan Gus Dur. Memanusiakan manusia di Sumatera Barat, kita buktikan PKB bisa besar dengan cara yang beradab,” ujarnya.
Rico juga menyatakan kesiapannya menjadi penghubung aspirasi pengurus PKB di Sumatera Barat dengan pemerintah pusat melalui Fraksi PKB di DPR RI. Ia mempersilakan DPC menyampaikan kebutuhan dan program yang dapat diperjuangkan di tingkat nasional.
Menurut dia, komunikasi antara pengurus daerah dan perwakilan partai di pusat perlu diperkuat agar aspirasi masyarakat Sumatera Barat dapat diperjuangkan melalui jalur politik dan kebijakan.
“Sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PKB, saya berkomitmen menjadi jembatan aspirasi DPC se-Sumatera Barat di pusat. Pintu fraksi selalu terbuka untuk program-program yang akan disampaikan,” katanya.
Di akhir sambutannya, Rico mengucapkan selamat bekerja kepada seluruh ketua dan pengurus DPC PKB se-Sumatera Barat serta pengurus DPW Perempuan Bangsa Sumatera Barat untuk masa bakti 2026–2031.
Ia berharap kepengurusan baru mampu memperkuat konsolidasi, memperluas keterlibatan masyarakat, dan menyiapkan kader yang kompetitif untuk menghadapi Pemilu 2029.
“Mari kita buat PKB menjadi rumah besar bagi seluruh rakyat di Sumatera Barat,” ujarnya.(yrp)
