Tekanan Fiskal dan Beban Pascabencana, DPRD Sumbar Kawal RKPD 2027

PADANG — DPRD Provinsi Sumatera Barat berkomitmen mengawal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di tengah tekanan keuangan daerah dan tingginya kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, mengatakan perencanaan pembangunan tidak boleh sekadar selaras dengan kebijakan nasional, tetapi harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“RKPD tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif. Program yang disusun harus tepat sasaran dan memberikan dampak nyata, terutama dalam pemulihan pascabencana dan penguatan ekonomi daerah,” ujarnya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Sumbar 2027, Rabu (8/4) di Kantor Gubernur Sumbar.

Ia menjelaskan, penyusunan RKPD 2027 dihadapkan pada tantangan berat, terutama akibat meningkatnya tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik.

BACAJUGA

Jenguk Bocah Korban Penganiayaan, Wabup Solok: Perlindungan Anak Jadi Prioritas

Jumat, 01/5/26 | 09:27 WIB

Dari Politisi ke Negarawan, Halim Iskandar Tekankan Arah Kaderisasi PKB di Muscab Sumbar

Senin, 13/4/26 | 22:57 WIB

Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya keuangan daerah, sehingga pemerintah dituntut lebih selektif dan efisien dalam mengalokasikan anggaran.

Di sisi lain, Sumatera Barat membutuhkan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologis tahun 2025, dengan estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp22 triliun dari total kerugian sebesar Rp33,5 triliun.

“Ini bukan angka kecil. Dibutuhkan terobosan kebijakan dan sinergi semua pihak agar proses pemulihan dan pembangunan tetap berjalan optimal,” tegasnya.

Untuk itu, DPRD Sumbar mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

DPRD memastikan akan terus mengawal proses perencanaan agar menghasilkan kebijakan yang implementatif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menekankan tahun 2027 menjadi titik balik bagi Ranah Minang untuk keluar dari rutinitas administratif menuju pola kerja kolaboratif.

Dengan semangat “Serempak Bergerak”, Pemerintah Provinsi Sumbar menargetkan investasi mencapai Rp13,3 triliun pada tahun tersebut guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih progresif.

Mahyeldi mengakui, fondasi ekonomi Sumatera Barat saat ini tengah diuji akibat rentetan bencana hidrometeorologis. Hingga akhir 2025, total kerugian tercatat mencapai Rp33,55 triliun, dengan wilayah terdampak utama seperti Kota Padang, Kabupaten Agam, dan Padang Pariaman yang berkontribusi lebih dari 40 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi.