Padang, Scientia – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong percepatan pemerataan akses keuangan sebagai strategi memperkuat ekonomi masyarakat. Namun, di balik peningkatan akses, tingkat literasi keuangan warga masih tertinggal, menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan, perlu ada keseimbangan antara akses dan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan. “Masyarakat tidak cukup hanya punya akses, tetapi juga harus paham cara mengelola keuangan dengan baik,” kata Mahyeldi saat Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Auditorium Gubernuran Sumbar. Rabu, (4/3)
Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 menunjukkan tingkat inklusi keuangan di Sumatera Barat telah mencapai 76,88 persen. Sementara itu, literasi keuangan baru berada di angka 40,78 persen. Kesenjangan ini dinilai berisiko, karena masyarakat yang memiliki akses tanpa pemahaman rentan terjebak pada produk keuangan yang merugikan.
Mahyeldi menyoroti masih sulitnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kelompok berpenghasilan rendah dalam memperoleh pembiayaan formal. Kondisi ini, menurut dia, membuka ruang bagi praktik pinjaman informal seperti rentenir yang menawarkan kemudahan, tetapi dengan bunga tinggi.
“Kita tidak ingin masyarakat terjebak pinjaman yang memberatkan. Perbankan dan TPAKD harus hadir memberikan solusi pembiayaan yang aman dan terjangkau,” ujarnya.
Ia menegaskan, UMKM tetap menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Karena itu, lembaga keuangan diminta lebih aktif menyediakan skema pembiayaan yang sesuai dengan karakter usaha kecil, termasuk bagi petani dan nelayan di daerah.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat Roni Nazra mengatakan, literasi dan inklusi keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan daerah. Literasi, kata dia, berperan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat mengelola keuangan, sementara inklusi memastikan akses terhadap layanan keuangan yang aman.
“TPAKD sudah terbentuk hingga tingkat kabupaten dan kota. Tantangan berikutnya adalah memastikan program berjalan inovatif, terukur, dan berdampak nyata,” kata Roni.
Dalam rapat pleno tersebut, pemerintah daerah dan OJK juga membahas peta jalan TPAKD 2026–2030. Fokusnya meliputi penguatan tata kelola, integrasi dengan perencanaan pembangunan daerah, serta keberlanjutan program untuk sektor produktif dan kelompok rentan.
Mahyeldi berharap tahun 2026 menjadi momentum penguatan ekonomi kerakyatan di Sumatera Barat melalui perluasan akses pembiayaan yang lebih inklusif. “Akses harus sampai ke akar rumput, tidak hanya di perkotaan, tetapi juga di daerah tertinggal,” ujarnya.(yrp)
