Kabupaten Solok, Scientia.id – Memasuki fase pemulihan pascabencana hidrometeorologi, Pemerintah Kabupaten Solok memfokuskan langkah pada penguatan aspek teknis dan administrasi bantuan. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi langsung dengan BPBD Provinsi Sumatera Barat, Rabu (28/01/2026), di Kantor BPBD Sumbar.
Koordinasi tersebut dihadiri Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I., mewakili Bupati Solok, didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok Khairul, S.Sos., beserta jajaran. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Sumbar Dr. Erasukma Munaf, S.T., M.M., bersama Sekretaris BPBD Sumbar Ilham Wahab.
Wakil Bupati Solok menjelaskan, pertemuan ini menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh proses bantuan pascabencana berjalan sesuai ketentuan, terutama terkait pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak.
“Setelah masa tanggap darurat, tantangan utama bukan lagi bantuan darurat, tetapi bagaimana memastikan pemulihan berjalan terencana dan sesuai aturan. Banyak hal teknis yang kami bahas, khususnya terkait data, angka, serta petunjuk teknis yang diminta pemerintah pusat,” ujar Wabup.
Ia menegaskan, validitas dan ketepatan data menjadi faktor krusial agar pengajuan bantuan tidak terhambat di tingkat pusat. Oleh karena itu, koordinasi dengan pemerintah provinsi dinilai strategis untuk menyamakan persepsi dan langkah, terlebih data pengusulan bantuan daerah terdampak akan segera ditindaklanjuti oleh Bappenas.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sumbar Erasukma Munaf menyampaikan bahwa pembahasan tidak hanya mencakup pembangunan huntap, tetapi juga rencana bantuan rumah ibadah terdampak, pembangunan jembatan gantung, serta kebutuhan infrastruktur penunjang lainnya.
Ia juga menyoroti respons cepat pemerintah pusat dalam penanganan bencana di Sumatera Barat, yang menurutnya tidak terlepas dari solidnya komunikasi antara pimpinan daerah, Forkopimda, serta dukungan masyarakat baik di ranah maupun rantau.
“Koordinasi dan kebersamaan menjadi kekuatan kita di Sumatera Barat. Inilah yang membuat proses penanganan bencana dan respons pemerintah pusat berjalan lebih cepat, karena laporan dan komunikasi tersampaikan dengan baik,” kata Erasukma.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayah terdampak, khususnya dalam menyiapkan data teknis serta proposal bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi. “Sinkronisasi antar OPD mutlak diperlukan agar proses rehab dan rekon berjalan efektif dan tepat sasaran,” tegasnya.
Senada dengan itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok Khairul menegaskan bahwa koordinasi ini menjadi pijakan awal dalam menindaklanjuti pengajuan rehabilitasi dan rekonstruksi ke BNPB, sekaligus memastikan daerah memahami mekanisme teknis penerimaan bantuan.
“Kami ingin seluruh proses berjalan sesuai aturan, transparan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak,” ujarnya.
Baca Juga: Pemkab Solok Perkuat Pengelolaan TPA, Dorong Sistem Sampah yang Berkelanjutan
Pertemuan tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam fase pascabencana. Tidak hanya untuk mempercepat penyaluran bantuan, tetapi juga memastikan pemulihan berjalan berkelanjutan dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. (*)
