Dharmasraya, Scientia.id — Dua dekade lebih berdiri sebagai kabupaten otonom, Kabupaten Dharmasraya masih belum memiliki Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Ketika kemarau panjang akibat El Nino datang mengeringkan sumber-sumber air warga, ketiadaan sistem layanan air bersih terintegrasi ini meledak menjadi krisis nyata yang memaksa pemerintah daerah bergerak ekstra cepat.
Di tengah situasi pelik tersebut, Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, mengakui bahwa kebutuhan akan sistem penyediaan air bersih yang terintegrasi kini menjadi hal yang sangat mendesak.
“Air bersih dinilai bukan sekadar kebutuhan sehari-hari, tetapi merupakan hak dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) Dharmasraya,” ungkapnya, Senin (14/9/2026).
Beberapa pekan terakhir, masyarakat di sejumlah wilayah harus menghadapi kekeringan akibat musim kemarau panjang. Kondisi tersebut semakin terasa karena tidak seluruh masyarakat memiliki kemampuan untuk membuat sumur bor dengan kedalaman yang memadai.
Selama ini, sebagian masyarakat masih bergantung pada sumur galian dangkal maupun sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) secara swadaya. Ketergantungan tersebut membuat masyarakat rentan ketika terjadi kemarau ekstrem seperti yang berlangsung tahun ini.
“Di usia 22 tahun ini, kita harus jujur bahwa Kabupaten Dharmasraya belum memiliki PDAM yang seharusnya dapat mengelola sistem perpipaan dan pengolahan air bersih secara terintegrasi,” terangnya dalam pemaparan terkait penanganan krisis air bersih.
Menghadapi kondisi tersebut, kata Annisa, Pemkab Dharmasraya terus melakukan langkah cepat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Armada tangki air dikerahkan untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah-wilayah yang mengalami krisis. Selain itu, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan puluhan sumur bor darurat di sejumlah titik yang dinilai mengalami krisis air.
“Langkah tersebut menjadi solusi jangka pendek untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan pasokan air bersih selama kemarau panjang berlangsung,” ujarnya.
Di sisi lain, Annisa mulai menyiapkan solusi jangka panjang melalui pembangunan sistem perpipaan dan pengolahan air bersih yang terintegrasi.
Annisa menilai keberadaan PDAM menjadi salah satu kebutuhan strategis agar pengelolaan air bersih dapat dilakukan secara lebih terencana, berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak masyarakat.
Hal tersebut, dijelaskan Annisa, sejumlah fondasi menuju pembentukan sistem tersebut telah mulai dibangun.
Pertama, dari sisi infrastruktur, empat Water Treatment Plant (WTP) utama yang berada di Pulau Punjung, Sitiung, Sungai Duo dan Koto Baru yang sebelumnya mengalami kerusakan berat, kini telah selesai diperbaiki.
Kedua, dari sisi dukungan anggaran pusat, Pemkab Dharmasraya memperoleh anggaran sebesar Rp20 miliar pada tahun ini untuk optimalisasi jaringan pada WTP Pulau Punjung.
Ketiga, dari sisi kesiapan kelembagaan, pemerintah daerah menyebut lembaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah resmi dibentuk tahun ini sebagai salah satu payung hukum dalam proses pengoperasian layanan air minum.
Ke depan, pemerintah daerah akan memfokuskan perhatian pada kelanjutan pendirian kelembagaan PDAM, memperluas jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ke kecamatan lain, serta memaksimalkan WTP yang telah memiliki jaringan SPAM.
Selain itu, pembangunan dan perluasan SPAM baru juga akan diarahkan ke wilayah-wilayah yang hingga kini belum terjangkau layanan air bersih.
“Fokus utama ke depan adalah meneruskan pendirian kelembagaan PDAM, memperluas jaringan SPAM ke kecamatan lain dan memaksimalkan WTP pada wilayah yang sudah memiliki jaringan SPAM,” tegasnya.
Ia menyadari pembangunan infrastruktur air bersih secara terintegrasi membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
Annisa menyebutkan keterbatasan fiskal daerah menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi.
“Karena itu, Pemkab Dharmasraya terus mengawal peluang tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat, termasuk menjajaki skema pembiayaan lain seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU),” bebernya.
Upaya tersebut diharapkan dapat mempercepat terwujudnya sistem pelayanan air bersih yang lebih kuat, terintegrasi dan mampu menjangkau masyarakat secara luas.
“PR membenahi pelayanan dasar Kabupaten Dharmasraya masih banyak. Semoga upaya ini dipermudah Allah SWT,” pungkasnya. (*)
