Dharmasraya Masuk Forum Nasional, Bupati Annisa Bahas Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu

Dharmasraya, Scientia.id — Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menghadiri Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI di Jakarta, Senin (14/9/2026).

Bupati Annisa hadir didampingi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Dharmasraya, Silaturahim.

Forum tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan dihadiri sejumlah menteri dan Wamen serta kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait turut hadir dalam forum yang membahas penguatan koordinasi penanganan kawasan permukiman kumuh secara terpadu dan berkelanjutan.

BACAJUGA

Hadirkan Internet Lebih Konsisten, XL Ultra 5G+ Jangkau 94% Wilayah Lombok

Kamis, 12/11/26 | 10:40 WIB

Donizar Bantu Rp50 Juta untuk Pembangunan Masjid di Koto Balingka

Kamis, 12/11/26 | 04:12 WIB

Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan seremonial penandatanganan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Sinkronisasi dan Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu.

Rancangan regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan untuk memperkuat sinergi dalam penanganan permukiman kumuh, sehingga tidak lagi menjadi tanggung jawab satu sektor saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh sektor terkait.

Penanganan permukiman kumuh membutuhkan kolaborasi lintas sektor karena mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan kualitas hunian, penyediaan air minum, sanitasi, drainase, persampahan hingga peningkatan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Keikutsertaan Bupati Annisa dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam mendukung peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman di daerah.

Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah serta kolaborasi lintas sektor, penanganan permukiman kumuh diharapkan dapat dilakukan secara lebih terpadu, terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan kawasan permukiman yang layak, sehat, aman dan nyaman bagi masyarakat. (*)