Padang, Scientia.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Sumbar meraih penghargaan sebagai Provinsi dengan Residu Data Pendidikan Terendah yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
Penghargaan tersebut di serahkan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, tertuang dalam Piagam Penghargaan Nomor 9912/MDM.A/PN.04/2025 yang ditandatangani Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Mu’ti di Jakarta (26/6).
Ada tiga indikator utama yang menjadi dasar pendidikan, yakni residu data satuan pendidikan terendah, residu data pen peserta didik terendah, serta residu data pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) terendah.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyambut baik penghargaan ini dan menyebutnya sebagai bukti keberhasilan Pemprov Sumbar dalam menjaga akurasi dan kebersihan data pendidikan.
“Penghargaan ini adalah bukti bahwa kerja sistematik dan kolaboratif menghasilkan dampak nyata. Data pendidikan yang bersih dan akurat adalah pondasi penting dalam merancang kebijakan yang berpihak pada peserta didik, guru dan masa depan pendidikan kita,” ujar Mahyeldi.
Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Dinas Pendidikan Sumbar, mulai dari kepala dinas, Kepala bidang, kepala sekolah, operator dapodik hingga pengawas pendidikan.
“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan. Ini prestasi seluruh masyarakat pendidikan di Sumbar,” kata Mahyeldi.
Mahyeldi menegaskan, penghargaan ini sejalan dengan program unggulan bersama Wakil Gubernur Vasko Ruseimy yakni Gerak Cepat Sumbar Unggul, khususnya dalam bidang pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas layanan dasar.
“Data yang valid memungkinkan kami mengambil keputusan cepat dan tepat. Ini bagian dari upaya membangun Sumbar yang unggul dan berkeadilan,” tambah Mahyeldi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar, Barlius menyebut penghargaan ini merupakan buah dari kerja keras, konsistensi, serta pelatihan berkelanjutan yang dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan di sektor pendidikan.
“Kami terus mendorong sekolah-sekolah untuk memperbarui data secara rutin melalui Dapodik. Dengan data yang rapi dan terintegrasi, intervensi kebijakan akan menjadi lebih terukur,” ujar Barlius.
Ia menambahkan, dengan siapa yang ini Sumatera Barat ingin menjadi salah satu daerah persatuan nasional dalam manajemen data pendidikan. Hal tersebut juga mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan serta percepatan program digitalisasi sekolah di daerah.
“Kita pun semakin yakin bahwa pembangunan sistem pendidikan di Sumatera Barat telah berjalan pada jalur yang tepat,” pungkas Barlius. (Adpsb)
