Negeri Petro Dolar, Antara Jargon Mentereng dan Kenyataan Pahit di Lembaran RPJMN

Sungguh elok nian negeri Dharmasraya, Bumi Ranah Cati Nan Tigo, yang masyhur dengan julukan Petro Dolar. Sebuah sebutan yang begitu gagah, seolah kas daerahnya mengalir deras bak minyak bumi yang tak pernah kering. Apalagi, selama kampanye Pilkada lalu, jargon dekat dengan pusat dan butuh pusat serta didukung oleh pusat begitu mesra didendangkan. Masyarakat pun terbuai, membayangkan kucuran dana dari Jakarta akan semanis gula aren.

Namun, sayang seribu sayang, kenyataan memang seringkali lebih pahit dari empedu. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 telah terbit, menjadi kitab suci pembangunan nasional lima tahun ke depan. Dibuka lembar demi lembar, dicari nama Ranah Cati Nan Tigo, bak mencari jarum dalam tumpukan jerami. Hasilnya? Zonk! Kosong melompong. Negeri Petro Dolar, yang katanya dekat dengan pusat itu, ternyata hanya sebatas angan dan retorika kampanye belaka.

Tentu saja, masyarakat Dharmasraya yang menjadi korban. Janji-janji manis tentang pembangunan yang didukung pusat kini terasa seperti dongeng pengantar tidur yang tak pernah terwujud. Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Annisa Suci Ramadhani dan Leli Arni, yang gagah berani menumbangkan Kotak Kosong dengan perolehan suara yang cukup signifikan, kini harus menghadapi kenyataan pahit ini. Waktu satu bulan pasca penetapan KPU Dharmasraya, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk melobi dan mengkonsolidasikan program daerah ke pusat, agaknya berlalu begitu saja. Mungkin terlalu asyik merayakan kemenangan, sampai lupa bahwa mendekati pusat itu butuh aksi nyata, bukan sekadar yel-yel.

BACAJUGA

Efisiensi di Negeri Petro Dolar: Jalan Penuh Lubang, Jembatan Reyot Vs Mobil Dinas Baru yang Lukai Rasa Keadilan

Sabtu, 12/7/25 | 15:47 WIB

Jembatan Kayu Sungai Panonggahan Nagari Panyubarangan di Timpeh Dharmasraya Rusak Parah, Warga Resah

Rabu, 09/7/25 | 18:14 WIB

Ironisnya, Tim Transisi yang dibentuk jauh sebelum pelantikan, dengan tugas mulia memastikan peralihan kepemimpinan berjalan lancar dan menyusun rekomendasi strategis, justru menjadi bulan-bulanan publik. Bagaimana mungkin sebuah tim yang katanya ahli dan strategis, bisa kecolongan sedemikian rupa?

Apakah mereka terlalu fokus pada seremonial peralihan kekuasaan, sampai lupa mengawal kepentingan daerah di tingkat nasional? Krisis kepercayaan publik pun tak terhindarkan. Mungkin, tim ini lebih piawai dalam berfoto bersama daripada menyusun proposal pembangunan yang memukau para pembuat kebijakan di Jakarta.

Lebih menggelikan lagi pernyataan dari seorang Anggota DPRD Dharmasraya, yang dengan entengnya mengatakan bahwa DPRD tidak memiliki peran langsung terhadap RPJMN. Ini sungguh pernyataan yang mencengangkan! Bukankah fungsi dewan itu pengawasan? Apakah selama ini para wakil rakyat terhormat ini hanya duduk manis menerima laporan tanpa pernah mempertanyakan sejauh mana usulan daerah diperjuangkan di tingkat provinsi dan pusat? Jangan-jangan, selama ini mereka hanya sibuk membahas anggaran makan minum dan perjalanan dinas, sampai lupa bahwa ada amanah besar yang diemban.

Namun, yang lebih mencengangkan lagi adalah pengakuan Kepala Bapperida Dharmasraya, yang menyatakan bahwa tidak masuk RPJMN itu Bukan Hal Baru! Ternyata, penyakit ini sudah menahun. Sebuah tradisi yang sungguh menyedihkan. Apakah selama ini pemerintah daerah Dharmasraya hanya pasrah menunggu keajaiban datang dari langit? Tanpa ada inisiatif proaktif untuk manjuluak atau memburu program-program pusat, daerah ini hanya bisa gigit jari. Ini seperti seorang nelayan yang hanya menunggu ikan datang sendiri ke perahunya, tanpa pernah menebar jala.

Kini, harapan terakhir Pemerintah Daerah Dharmasraya hanya bertumpu pada program Renstra dan Renja kementerian, itupun kalau adabelas kasihan untuk memasukkan Lokpri (Lokasi Prioritas) pembangunan kawasan. Sebuah harapan yang sangat tipis, mengingat semuanya harus selaras dengan RPJMD Provinsi Sumatra Barat. Pertanyaannya, berapa banyak alokasi dana APBD Provinsi yang akan mengalir ke Negeri Petro Dolar untuk mewujudkan visi dan misi Duo Bundo Kanduang ini? Jangan-jangan, dana yang dijanjikan hanya cukup untuk membangun beberapa meter jalan atau sekadar pelatihan UMKM yang pesertanya itu-itu saja.

Baca Juga: Jiwa Merah Putih, Iman di Jiwa: PPI Dharmasraya Pererat Silaturrahmi di Bulan Ramadan

Sungguh ironis nasib Negeri Petro Dolar. Jargonnya selangit, kenyataannya sebatas bumi. Dekat dengan pusat katanya, buktinya jauh panggang dari api. Mungkin, ke depannya, para pemimpin Dharmasraya perlu belajar lebih giat tentang seni melobi dan bernegosiasi di tingkat nasional. Jangan hanya mengandalkan kedekatan yang tak berwujud. Sebab, membangun daerah itu butuh kerja keras, inisiatif, dan tentu saja, masuk dalam kitab suci pembangunan nasional. Kalau tidak, Negeri Petro Dolar hanya akan terus menjadi cerita pilu di balik gemerlap jargon kampanye.

Penulis:

Suhendri

(Sekretaris PMII Dharmasraya)