Reses di Kelurahan Jatu Baru, Ketua DPRD Sumbar: Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Harus Diperkuat

Padang, Scientia.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi mengungkapkan keinginannya untuk memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menurut Muhidi, tantangan sosial kedepan tidak mudah, jika tidak ada bekal keahlian didalam diri akan menjadi masalah baru dikemudian hari.

“Kita menyadari tantangan kedepan masih berat, jika tidak ada skill yang mampuni, khususnya untuk pemuda, maka akan menjadi persoalan baru dikemudian hari,” kata Muhidi saat bertemu masyarakat Kelurahan Jati Baru dalam agenda reses perseorangan DPRD Sumbar, Sabtu (26/10),

Dia mengatakan, untuk membangun Kelurahan Jati Baru tentu harus berkolaborasi, dengan kebersamaan tidak ada suatu pekerjaan yang tidak selesai. Pembangunan hebat, tentunya masyarakat sejahtera. Untuk jangka pendek, kaum perempuan yang ingin mendapatkan pelatihan bisa dilaksanakan, namun harus didata terlebih dahulu.

BACAJUGA

Promo Diskon Hingga 50 Persen, D’COST Resmi Buka Cabang ke-68 di Basko City Mall

Kamis, 29/5/25 | 15:25 WIB

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Padang Terus Meningkat, Nurani Perempuan Soroti Tantangan Penanganan

Rabu, 21/5/25 | 07:49 WIB

“Nantinya kita akan kerjasama dengan dinas terkait untuk merealisasikan, pastinya demi kelurahan Jati Baru yang lebih baik kedepan,” sebutnya.

Dia menyebut, setiap aspirasi yang masuk baik terkait pemenuhan infrastruktur layak pemberdayaan perempuan atau yang lainya akan diakomodir selagi sesuai dengan aturan yang berlaku. “Selagi memenuhi syarat akan diperjuangan hingga terwujud, kinerja pejabat pemerintahan diatur oleh Undang-Undang (UU), oleh sebab itu semua harus seusai regulasi yang ditetapkan,”katanya.

Dia menekankan, perempuan dan generasi muda harus memiliki keahlian nantinya, program-program pemberdayaan harus dilakukan, nantinya akan kerjasama dan juga diklat pelatihan kerja. Jadi program pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan skala prioritas, jika pengajuan untuk fisik maka akan dikerjakan sesuai dengan kewenangan. “Secara keseluruhan, aspirasi yang masuk akan ditampung dan diusakan, semua untuk kepentingan masyarakat,” katanya

Sementara itu, salah seorang masyarakat Jati Baru Marni menyampaikan, kegelisahannya terkait perilaku menyimpang LGBT, menurutnya LGBT merupakan penyakit sosial yang sangat berbahaya dan perlu bersama-sama untuk mencegah nya.

“Jangan sampai berkembang di Sumbar, maka perlu peran-peran strategis pemerintahan daerah,” katanya.

Baca Juga: Reses ke Pasbar, Anggota DPRD Sumbar Syamsul Bahri Fokus Tangani Masalah Masyarakat

Terkait hal tersebut, Muhidi berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) untuk penguatan ekonomi masyarakat yang nantinya bisa menekan angka penyimpangan sosial masyarakat. (*)