Pengawasan MBG Dipersoalkan, Donizar: Pemda Hanya Kebagian Menyelesaikan Masalah

Padang, Scientia — Persoalan dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menyoroti celah pengawasan program tersebut di daerah. Anggota DPRD Sumatera Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Donizar, menilai pemerintah daerah justru berada dalam posisi sulit karena diminta bertanggung jawab ketika muncul masalah, tetapi tidak memiliki kewenangan dalam mengawasi proses penyediaan makanan.

Menurut Donizar, persoalan utama bukan hanya pada makanan yang diduga menyebabkan gangguan kesehatan siswa, tetapi juga pada mekanisme pengawasan sejak proses pengadaan bahan, pengolahan hingga makanan siap disajikan kepada penerima manfaat.

Ia mengatakan tidak jelasnya kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan intervensi terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membuat pengawasan menjadi rumit. Sebab, menurut dia, hubungan kerja SPPG berlangsung secara vertikal dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di tingkat provinsi hingga tingkat pusat.

“Rumitnya persoalan keracunan MBG itu, karena tidak ada kewenangan lembaga pemerintahan untuk menindaklanjuti, apalagi menghentikan. Hubungan kerjanya berjalan vertikal,” ujar Donizar di Kantor DPW PKB Sumbar. Kamis, (17/9)

Kondisi tersebut, kata Donizar, menimbulkan persoalan ketika terjadi insiden di lapangan. Masyarakat cenderung meminta pemerintah daerah maupun DPRD turun tangan, sementara lembaga yang menjalankan program secara langsung memiliki struktur komando tersendiri.

Anggota Komisi V DPRD Sumbar itu menilai, posisi pemerintah daerah menjadi dilematis. Di satu sisi, daerah berada paling dekat dengan masyarakat dan harus merespons ketika terjadi persoalan. Di sisi lain, daerah tidak memiliki ruang pengawasan yang memadai terhadap dapur penyedia MBG.

“Lucunya di situ. Pemerintahan di daerah hanya bertugas menyelesaikan masalah saja. Sedangkan dalam pengawasan tidak dilibatkan,” katanya.

Ia juga menyoroti kewajiban pemerintah daerah memberikan izin operasional bagi pelaksanaan program MBG. Menurut Donizar, pelibatan pemerintah daerah semestinya tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi juga mencakup mekanisme pengawasan yang jelas.

Persoalan lainnya, Donizar menilai, BGN perlu lebih terbuka mengenai penyelenggaraan MBG. Informasi mengenai bahan makanan, proses memasak, standar kebersihan, hingga mekanisme pengawasan, menurutnya, penting diketahui masyarakat.

Transparansi tersebut diperlukan untuk membangun kepercayaan publik terhadap program yang menyasar anak-anak sekolah tersebut.

“Sederhananya, transparansi informasi. Bahkan orang-orang di SPPG atau dapur bisa mengusir orang yang ingin memperoleh informasi,” katanya.

Menurut Donizar, keterbukaan justru dapat menjadi cara untuk mencegah munculnya kecurigaan masyarakat. Jika standar pengolahan dan pengawasan dapat diketahui secara terbuka, masyarakat memiliki dasar untuk menilai bahwa makanan yang diberikan kepada anak-anak mereka telah memenuhi ketentuan.

Sebaliknya, dugaan keracunan dapat memengaruhi kepercayaan orang tua terhadap program MBG. Kekhawatiran itu dinilai wajar karena penerima manfaat program merupakan anak-anak yang berada di sekolah.

“Siapa yang tidak menyayangi anaknya, apalagi jika keracunan,” katanya.

Karena itu, Donizar meminta BGN memperkuat pengendalian terhadap seluruh dapur penyedia MBG. Pengawasan, menurutnya, tidak cukup dilakukan setelah muncul persoalan, tetapi harus berjalan sejak bahan makanan diterima, proses penyimpanan, pengolahan, pengemasan hingga makanan dikonsumsi siswa.

Ia juga meminta dapur yang terbukti tidak mampu menjalankan standar operasional ditindak secara tegas. Evaluasi terhadap pengelola SPPG dinilai penting agar kasus serupa tidak berulang.

“Perbaiki manajemen dan pengelolaannya, itu sangat penting,” tegasnya.

Donizar menekankan, keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan MBG. Katanya, besarnya cakupan program tidak boleh mengabaikan aspek keamanan pangan.

“Mencegah lebih baik daripada mengobati,” katanya.(yrp)