Sabtu, 21/11/26 | 05:37 WIB
  • Dapur Redaksi
  • Disclaimer
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Tentang Kami
Scientia Indonesia
  • BERITA
    • UTAMA
    • DAERAH
    • NASIONAL
    • INTERNASIONAL
    • HUKUM
    • DESTINASI
    • HIBURAN
  • LITERASI
    • ARTIKEL
    • CERPEN
    • KLINIK BAHASA
    • KREATIKA
    • PUISI
  • RENYAH
  • TIPS
No Result
View All Result
  • BERITA
    • UTAMA
    • DAERAH
    • NASIONAL
    • INTERNASIONAL
    • HUKUM
    • DESTINASI
    • HIBURAN
  • LITERASI
    • ARTIKEL
    • CERPEN
    • KLINIK BAHASA
    • KREATIKA
    • PUISI
  • RENYAH
  • TIPS
No Result
View All Result
Scientia Indonesia
No Result
View All Result
  • BERITA
  • LITERASI
  • RENYAH
  • TIPS
Home DAERAH

APBD Padang 2027 Rp2,83 Triliun, Fraksi PKB: Jangan Hanya Kejar Serapan Anggaran

Senin, 31/8/26 | 21:44 WIB

Padang, Scientia — Fraksi PKB DPRD Kota Padang menyetujui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Namun, persetujuan itu disertai catatan agar anggaran tidak sekadar terserap, melainkan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pandangan akhir Fraksi PKB disampaikan oleh Yosrizal Effendi, dalam rapat paripurna DPRD Kota Padang. Senin, (31/8)

Berdasarkan postur KUA-PPAS 2027, total pendapatan daerah Kota Padang diproyeksikan Rp2,737 triliun. Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,155 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp1,581 triliun.

Dari PAD, pendapatan pajak daerah menjadi penyumbang terbesar dengan proyeksi Rp988,465 miliar. Kemudian retribusi daerah Rp124,879 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp27,125 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp65,419 miliar.

BACAJUGA

Tim Pemenangan Sultan Alif Baloen Optimis Menang

Tim Pemenangan Sultan Alif Baloen Optimis Menang

Jumat, 20/11/26 | 21:13 WIB
Gelar SKP, Firdaus Bekali Kader PKB Jadi Solusi

Gelar SKP, Firdaus Bekali Kader PKB Jadi Solusi

Jumat, 20/11/26 | 01:27 WIB

Sementara pendapatan transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat sebesar Rp1,456 triliun dan transfer antardaerah sebesar Rp125,395 miliar.

Di sisi belanja, Pemerintah Kota Padang merencanakan pengeluaran sebesar Rp2,831 triliun. Angka ini membuat postur anggaran mengalami defisit sekitar Rp93,4 miliar.

Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama.

Dari total belanja Rp2,831 triliun, belanja operasi mencapai Rp2,640 triliun. Komponen terbesar berasal dari belanja pegawai yang mencapai Rp1,574 triliun.

Selain itu, belanja barang dan jasa dialokasikan sebesar Rp943,998 miliar. Belanja bunga Rp45,442 juta, belanja subsidi Rp60,112 miliar, belanja hibah Rp54,267 miliar dan belanja bantuan sosial Rp7,936 miliar.

Sementara itu, belanja modal dialokasikan Rp183,325 miliar. Anggaran tersebut terdiri atas belanja modal tanah Rp325 juta, peralatan dan mesin Rp37,224 miliar, gedung dan bangunan Rp67,084 miliar, serta jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp74,104 miliar.

Sisanya berupa belanja modal aset tetap lainnya Rp4,077 miliar dan aset lainnya sekitar Rp509 juta.

Postur ini menjadi penting karena Fraksi PKB meminta setiap belanja diarahkan kepada program yang mempunyai dampak langsung dan indikator keberhasilan yang jelas.

“Belanja pemerintah harus diarahkan kepada program yang memberikan outcome dan manfaat nyata, bukan hanya mengejar penyerapan anggaran,” kata Yosrizal.

Banjir Diminta Jadi Prioritas

Salah satu perhatian utama fraksi adalah persoalan banjir. Fraksi PKB meminta penanganan banjir menjadi salah satu prioritas APBD 2027.

Menurut PKB, penanganan banjir tidak cukup dilakukan ketika bencana sudah terjadi. Pemerintah perlu memperkuat langkah pencegahan melalui normalisasi drainase, peningkatan kapasitas saluran, pemeliharaan drainase, normalisasi sungai, penyediaan kawasan resapan, pengendalian tata ruang hingga sistem peringatan dini.

Fraksi menilai pendekatan tersebut diperlukan agar anggaran penanganan banjir tidak bersifat sporadis dan hanya menjadi respons ketika hujan deras melanda.

Selain itu, persoalan sampah juga diminta mendapat perhatian lebih serius. Fraksi PKB mengingatkan agar anggaran persampahan tidak hanya habis untuk pengangkutan. Pemerintah diminta memperkuat pengurangan sampah sejak dari sumbernya.

Langkah yang didorong antara lain pemilahan sampah, penguatan bank sampah, pengolahan serta peningkatan nilai ekonomi sampah.

Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak hanya dipandang sebagai persoalan kebersihan kota, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menciptakan aktivitas ekonomi masyarakat.

Kemudian, Fraksi PKB juga menyoroti program pemberdayaan UMKM. Pemerintah diminta tidak menjadikan bantuan sebagai ukuran keberhasilan program. Pengembangan UMKM harus menggunakan pendekatan berkelanjutan, mulai dari modal, pelatihan, pendampingan, legalitas, digitalisasi hingga akses pasar.

Indikator keberhasilan pun harus dibuat konkret, seperti peningkatan omzet, bertambahnya jumlah usaha yang naik kelas dan penyerapan tenaga kerja.

Selanjutnya, data KUA-PPAS menunjukkan pendapatan daerah sebesar Rp2,737 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp2,831 triliun. Dengan demikian terdapat defisit sebesar Rp93,400 miliar. Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp93,400 miliar.

Penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp97,036 miliar, seluruhnya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Sementara pengeluaran pembiayaan sebesar Rp3,635 miliar digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Setelah memperhitungkan pembiayaan tersebut, total APBD Kota Padang 2027 tercatat Rp2,834 triliun.

Seterusnya Fraksi PKB juga memberikan masukan mengenai prioritas anggaran, dengan mengingatkan Pemerintah Kota Padang agar setiap kebijakan dan pelaksanaan program tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Yosrizal menilai kepatuhan terhadap aturan penting untuk mencegah munculnya persoalan hukum bagi penyelenggara pemerintahan di kemudian hari.

“Konsistensi pedoman itu harus tetap kita pakai dan dipatuhi demi kesempurnaan dan kesuksesan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Padang,” ujarnya.

Terakhir, fraksi PKB juga meminta pemerintah memastikan setiap perangkat daerah menyusun program berdasarkan kebutuhan masyarakat, indikator kinerja dan kemampuan keuangan daerah.(yrp)

Tags: Fraksi PKBKUA PPAS Kota Padnag tahub 2027pemko padang
ShareTweetShareSend
Berita Sebelum

ASN Sumbar Borong Prestasi Nasional dan Regional, Sekda: Jangan Sampai Masyarakat Kecewa

Berita Sesudah

Anak Muda Enggan Jadi Petani, HKTI Sumbar Dorong Pertanian Jadi Profesi Menjanjikan

Berita Terkait

Tim Pemenangan Sultan Alif Baloen Optimis Menang

Tim Pemenangan Sultan Alif Baloen Optimis Menang

Jumat, 20/11/26 | 21:13 WIB

Padang, Scientia – Tim pemenangan Sultan Alif Baloen mulai memanaskan persaingan perebutan kursi Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)...

Gelar SKP, Firdaus Bekali Kader PKB Jadi Solusi

Gelar SKP, Firdaus Bekali Kader PKB Jadi Solusi

Jumat, 20/11/26 | 01:27 WIB

Padang, Scientia – Kaderisasi partai politik tidak cukup hanya melahirkan anggota yang loyal terhadap organisasi. Lebih dari itu, kader dituntut...

Sultan Alif Baloen: Maju sebagai Calon Ketua KNPI Sumbar Bukan untuk Tawar-Menawar Jabatan

Sultan Alif Baloen: Maju sebagai Calon Ketua KNPI Sumbar Bukan untuk Tawar-Menawar Jabatan

Kamis, 19/11/26 | 21:44 WIB

Padang, Scientia - Sultan Alif Baloen menegaskan keputusannya mengikuti kontestasi Ketua DPD KNPI Sumatera Barat bukan untuk kepentingan tawar-menawar jabatan...

Sengketa Lahan Sport Center Dharmasraya, Penggugat Pertanyakan Dasar Penerbitan 350 Sertifikat

Sengketa Lahan Sport Center Dharmasraya, Penggugat Pertanyakan Dasar Penerbitan 350 Sertifikat

Rabu, 18/11/26 | 20:47 WIB

Dharmasraya, Scientia.id - Sengketa penguasaan dan pendaftaran tanah yang mencakup kawasan Sport Center Dharmasraya terus bergulir di meja hijau. Dalam...

Sengketa Tanah Ulayat 5.000 Hektare di Dharmasraya, Tergugat Disebut Hanya Akui 18 Hektare

Sengketa Tanah Ulayat 5.000 Hektare di Dharmasraya, Tergugat Disebut Hanya Akui 18 Hektare

Rabu, 18/11/26 | 20:27 WIB

Dharmasraya, Scientia.id – Sengketa dugaan penguasaan tanah ulayat seluas sekitar 5.000 hektare di Jao, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, mulai mengerucut...

Empat Kecamatan di Dharmasraya Bersaing Kuat Rebut Juara Umum MTQ Tingkat Kabupaten

Empat Kecamatan di Dharmasraya Bersaing Kuat Rebut Juara Umum MTQ Tingkat Kabupaten

Rabu, 18/11/26 | 19:18 WIB

Dharmasraya, Scientia.id – Persaingan memperebutkan gelar juara umum Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-XIII tingkat Kabupaten Dharmasraya diperkirakan berlangsung ketat. Empat...

Berita Sesudah
Anak Muda Enggan Jadi Petani, HKTI Sumbar Dorong Pertanian Jadi Profesi Menjanjikan

Anak Muda Enggan Jadi Petani, HKTI Sumbar Dorong Pertanian Jadi Profesi Menjanjikan

POPULER

  • Child Grooming sebagai Bentuk Frasa “Manipulasi Anak”

    Child Grooming sebagai Bentuk Frasa “Manipulasi Anak”

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pria ini Taklukan Lele Raksasa Ukurannya Nyaris Tiga Meter

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • “Yes-Man” Bukan Jaminan Promosi: Pakar Sebut Seni Menolak Pekerjaan Adalah Kunci Produktivitas

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Puisi-puisi Arza Kailla Chaerani

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Cahaya dari Surau Tuo

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Sultan Alif Baloen: Maju sebagai Calon Ketua KNPI Sumbar Bukan untuk Tawar-Menawar Jabatan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Perbedaan Awalan ber- dan me-

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Scientia Indonesia

PT. SCIENTIA INSAN CITA INDONESIA 2026

Navigate Site

  • Dapur Redaksi
  • Disclaimer
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Tentang Kami

Follow Us

No Result
View All Result
  • BERITA
    • UTAMA
    • DAERAH
    • NASIONAL
    • INTERNASIONAL
    • HUKUM
    • DESTINASI
    • HIBURAN
  • LITERASI
    • ARTIKEL
    • CERPEN
    • KLINIK BAHASA
    • KREATIKA
    • PUISI
  • RENYAH
  • TIPS

PT. SCIENTIA INSAN CITA INDONESIA 2026