Firdaus: Cek Kesehatan Gratis Harus Menjangkau Pelosok Sumbar, Jangan Hanya Berpusat di Kota

Padang, Scientia – Program nasional Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang terus diperluas pemerintah pada 2026 dinilai menjadi momentum memperbaiki sistem pelayanan kesehatan di daerah. Anggota DPRD Sumatera Barat Fraksi PKB, Firdaus, meminta pemerintah daerah memastikan program tersebut benar-benar menjangkau masyarakat hingga wilayah terpencil.

Menurut Firdaus, pemeriksaan kesehatan gratis bukan hanya persoalan mendeteksi penyakit, tetapi bagian dari perubahan paradigma pelayanan kesehatan nasional dari mengobati menjadi mencegah.

“Program kesehatan yang baik bukan hanya hadir ketika masyarakat sudah sakit. Pemerintah harus hadir sejak awal melalui pencegahan dan deteksi dini,” kata Firdaus.

Ia menilai Sumatera Barat memiliki tantangan tersendiri dalam pemerataan layanan kesehatan. Kondisi geografis yang terdiri dari wilayah kepulauan, pegunungan, hingga daerah terpencil membuat akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan masih menjadi pekerjaan besar.

Karena itu, Firdaus mendorong pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota memperkuat peran puskesmas, posyandu, serta tenaga kesehatan di tingkat nagari sebagai ujung tombak pelaksanaan CKG.

“Jangan sampai program nasional yang sangat bagus ini hanya dirasakan masyarakat yang tinggal dekat rumah sakit atau pusat kota. Masyarakat di nagari juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan kesehatan berkualitas,” ujarnya.

Firdaus mengatakan pemerintah daerah perlu menyiapkan strategi jemput bola melalui pelayanan kesehatan bergerak, kerja sama dengan fasilitas kesehatan swasta, serta penguatan tenaga medis di daerah.

Selain pemerataan akses, ia juga mengingatkan pentingnya tindak lanjut setelah pemeriksaan. Menurutnya, hasil skrining kesehatan harus menjadi dasar intervensi medis agar masyarakat yang terdeteksi memiliki penyakit dapat segera memperoleh pengobatan.

“Jangan berhenti pada pemeriksaan saja. Kalau ditemukan penyakit, harus ada sistem rujukan dan pengobatan yang jelas. Tujuan akhirnya adalah masyarakat yang lebih sehat,” katanya.

Firdaus juga meminta pemerintah daerah memastikan integrasi data kesehatan berjalan baik agar kebijakan kesehatan dapat disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.

Ia menilai data kesehatan yang akurat akan membantu pemerintah menentukan prioritas pembangunan, mulai dari kebutuhan tenaga kesehatan, obat-obatan, hingga pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan.

“DPRD akan mengawal agar program nasional ini memberi manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Barat. Kesehatan adalah investasi manusia, bukan sekadar belanja pemerintah,” ujar Firdaus.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan pada 2026 memfokuskan pelaksanaan CKG tidak hanya pada pemeriksaan awal, tetapi juga penanganan hasil pemeriksaan, terutama bagi masyarakat yang terdeteksi mengalami penyakit seperti hipertensi dan diabetes. Hingga awal Juli 2026, puluhan juta masyarakat telah mengikuti program tersebut secara nasional.(yrp)