Harlah ke-28 PKB, Cak Imin Dorong Arah Baru Ekonomi: Saatnya Kekayaan Alam Dinikmati Rakyat

Jakarta, Scientia – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan partainya akan memperkuat komitmen untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional melalui arah baru amanat ekonomi konstitusi. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan memanasnya situasi geopolitik dunia, PKB menilai Indonesia harus mengandalkan kekuatan sendiri agar mampu berdiri mandiri.

Pernyataan itu disampaikan Muhaimin dalam puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (23/7) malam.

Menurut Muhaimin, arah baru ekonomi yang diperjuangkan PKB berangkat dari amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan nasional.

“Tujuan utama kita bernegara tidak lain adalah mengembalikan hak-hak ekonomi rakyat agar kesejahteraan dapat segera terwujud,” kata Muhaimin.

BACAJUGA

PKB Matangkan Konsolidasi, Pengurus dan Legislator Sumbar Ikuti Bimtek Nasional

Kamis, 23/7/26 | 23:57 WIB

Bawaslu Agam Ajak Pelajar Tolak Politik Uang, Ingatkan Bibit Korupsi Berawal dari Pemilu

Kamis, 23/7/26 | 23:34 WIB

Ia mengatakan selama lebih dari dua dekade Indonesia terlalu bergantung pada mekanisme pasar global. Kondisi itu, menurutnya, membuat bangsa ini kurang memberi perhatian terhadap pengelolaan kekayaan alam yang dimiliki sendiri.

“Tanpa kita sadari, kita abai menata dan mengelola kekuatan kita sendiri. Padahal sumber daya alam Indonesia sangat melimpah dan seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.

Muhaimin menyatakan PKB mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang dinilai mulai mengubah arah kebijakan ekonomi dengan menempatkan pengelolaan sumber daya alam sebagai fondasi kedaulatan ekonomi nasional.

Ia menilai perubahan tersebut bukan sekadar slogan, melainkan sudah mulai terlihat melalui berbagai kebijakan konkret pemerintah.

Namun, kata Muhaimin, upaya itu harus diperkuat dengan pembenahan regulasi. PKB mencatat sedikitnya 108 undang-undang perlu direvisi agar cita-cita membangun kedaulatan ekonomi benar-benar dapat diwujudkan.

“Regulasi harus disempurnakan supaya kekayaan negeri ini benar-benar bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia sendiri,” katanya.

PKB, lanjut Muhaimin, berkomitmen mengawal agenda tersebut bersama pemerintah. Ia menegaskan partainya akan terus mendukung kebijakan Presiden Prabowo dalam membangun ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan keadilan.

Menurutnya, selama ini berbagai kebijakan ekonomi lebih banyak berorientasi pada angka pertumbuhan, sementara manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat luas.

“Pertumbuhan ekonomi penting, tetapi tidak boleh mengabaikan pemerataan dan keadilan. Dua hal itu harus berjalan beriringan,” ujarnya.

Muhaimin juga menyoroti perubahan arah politik anggaran pemerintah yang dinilai mulai menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu contohnya adalah rencana pembangunan sekitar 5.000 jembatan di berbagai daerah yang selama ini belum tersentuh pembangunan.

“Politik anggaran harus benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung. Itulah yang akan terus didukung PKB,” katanya.

Ia menambahkan, semangat tersebut lahir dari aspirasi para ulama dan kiai yang sejak lama menginginkan agar hasil pembangunan ekonomi dapat dirasakan hingga ke desa-desa dan pelosok Nusantara.

Menutup pidatonya, Muhaimin mengajak seluruh elemen bangsa meninggalkan ketergantungan terhadap kekuatan pasar global dan kembali menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai orientasi utama pembangunan nasional.

“Semoga 28 tahun PKB membawa partai ini semakin bermanfaat, semakin berkah, dan terus berkontribusi bagi kemajuan bangsa,” katanya.(yrp)