Jumat, 20/11/26 | 02:27 WIB
  • Dapur Redaksi
  • Disclaimer
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Tentang Kami
Scientia Indonesia
  • BERITA
    • UTAMA
    • DAERAH
    • NASIONAL
    • INTERNASIONAL
    • HUKUM
    • DESTINASI
    • HIBURAN
  • LITERASI
    • ARTIKEL
    • CERPEN
    • KLINIK BAHASA
    • KREATIKA
    • PUISI
  • RENYAH
  • TIPS
No Result
View All Result
  • BERITA
    • UTAMA
    • DAERAH
    • NASIONAL
    • INTERNASIONAL
    • HUKUM
    • DESTINASI
    • HIBURAN
  • LITERASI
    • ARTIKEL
    • CERPEN
    • KLINIK BAHASA
    • KREATIKA
    • PUISI
  • RENYAH
  • TIPS
No Result
View All Result
Scientia Indonesia
No Result
View All Result
  • BERITA
  • LITERASI
  • RENYAH
  • TIPS
Home DAERAH

Ketua Komisi III DPRD Padang Helmi Moesim Tegaskan Perlintasan Liar Kereta Api dievaluasi Karena Bahayakan masyarakat

Jumat, 08/5/26 | 15:21 WIB
Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim, menjelaskan   agenda rapat bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan tindak lanjut dari hasil pembahasan di Badan Musyawarah DPRD Kota Padang.
Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim, menjelaskan agenda rapat bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan tindak lanjut dari hasil pembahasan di Badan Musyawarah DPRD Kota Padang.

Padang, Scientia—- – Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim, menjelaskan agenda rapat bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan tindak lanjut dari hasil pembahasan di Badan Musyawarah DPRD Kota Padang.

Komisi III mengundang Dinas PUPR, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk membahas sejumlah persoalan yang ditemukan di lapangan.

Menurut Helmi, salah satu fokus utama pembahasan adalah operasional mini asphalt mixing plant atau alat produksi aspal yang sebelumnya telah dianggarkan pada APBD Perubahan 2025.

Pengadaan alat tersebut bertujuan, mempercepat penanganan jalan berlubang di Kota Padang.

“Selama ini ketika ada jalan berlubang, Dinas PUPR harus membeli aspal dari pihak ketiga. Akibatnya pelayanan kepada masyarakat sering terlambat karena harus menunggu produksi dan antrean dari pihak luar. Karena itu, kami mendorong adanya inovasi dengan menghadirkan mini asphalt mixing plant sendiri,” ujarnya.

BACAJUGA

Gelar SKP, Firdaus Bekali Kader PKB Jadi Solusi

Gelar SKP, Firdaus Bekali Kader PKB Jadi Solusi

Jumat, 20/11/26 | 01:27 WIB
Sultan Alif Baloen: Maju sebagai Calon Ketua KNPI Sumbar Bukan untuk Tawar-Menawar Jabatan

Sultan Alif Baloen: Maju sebagai Calon Ketua KNPI Sumbar Bukan untuk Tawar-Menawar Jabatan

Kamis, 19/11/26 | 21:44 WIB

Komisi III telah melakukan kunjungan lapangan, melihat langsung operasional alat tersebut.

Saat ini alat sudah mulai beroperasi, namun kapasitas produksinya belum maksimal.

“Kalau beroperasi optimal, kapasitasnya bisa mencapai 15 ton per hari. Sekarang baru sekitar 3 sampai 4 ton karena masih ada beberapa infrastruktur dan sarana pendukung yang perlu dibenahi,” katanya.

Helmi menambahkan, fasilitas tersebut nantinya dipindahkan ke lokasi yang lebih representatif milik Dinas PUPR agar operasional lebih maksimal dan mampu mempercepat pelayanan perbaikan jalan di Kota Padang.

Selain membahas produksi aspal, Komisi III juga menyoroti banyaknya baliho dan media promosi di jalur utama Kota Padang yang kondisinya dinilai membahayakan masyarakat.

“Kami melihat banyak baliho yang konstruksinya, sudah rapuh dan berpotensi membahayakan pengguna jalan maupun masyarakat di sekitarnya. Karena itu kami memanggil Bapenda, PUPR, dan DLH untuk membahas penertibannya,” jelas Helmi.

Menurutnya, Bapenda memiliki kewenangan terkait pajak reklame, sementara Dinas PUPR berkaitan dengan perizinan dan konstruksi, sedangkan DLH menangani reklame yang berada di taman kota atau jalur hijau.

Ia meminta, OPD terkait melakukan inventarisasi terhadap baliho yang rusak, mati izin, atau tidak lagi digunakan.

Jika pemilik tidak melakukan perbaikan, maka baliho tersebut diminta dibongkar demi keselamatan masyarakat.

“Kalau sudah tidak layak dan membahayakan, harus dilakukan penertiban. Selain menjaga keselamatan, ini juga untuk menjaga estetika Kota Padang,” katanya.

Helmi juga mengusulkan , agar baliho kosong yang tidak digunakan dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan pemerintah kepada masyarakat, seperti ajakan menjaga kebersihan, hemat air, atau imbauan strategis lainnya.

“Daripada dibiarkan kosong dan kumuh, lebih baik dimanfaatkan untuk pesan-pesan edukasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Komisi III DPRD Kota Padang juga membahas , persoalan perlintasan sebidang kereta api yang saat ini menjadi perhatian masyarakat.

Helmi menyebut, pemerintah pusat melalui Balai dan Kementerian Perhubungan masih menanggung operasional penjagaan perlintasan hingga Desember 2026.

“Untuk tahun 2027, akan ada kesepakatan bersama antara pemerintah daerah yang dilalui jalur kereta api, seperti Kota Padang, Padang Pariaman, dan Kota Pariaman,” katanya.

Ia meminta, Dinas Perhubungan melakukan inventarisasi terhadap seluruh perlintasan sebidang, baik yang resmi maupun yang liar.

Menurutnya, perlintasan liar harus dievaluasi karena dapat membahayakan masyarakat.

“Kalau memang tidak resmi dan terlalu rapat jaraknya, tentu harus ditertibkan. Tetapi untuk perlintasan resmi yang memang dibutuhkan masyarakat, Komisi III siap memberikan dukungan, termasuk terkait penambahan anggaran penjaga perlintasan,” tutupnya.(Ade)

ShareTweetShareSend
Berita Sebelum

Wali Kota Padang Kunjungi Menteri Ekonomi Kreatif RI Garap Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Berita Sesudah

Ketua DPRD Padang Muharlion Serap Aspirasi Warga Batang Kabung Ganting dalam Reses di Masjid Jihad

Berita Terkait

Gelar SKP, Firdaus Bekali Kader PKB Jadi Solusi

Gelar SKP, Firdaus Bekali Kader PKB Jadi Solusi

Jumat, 20/11/26 | 01:27 WIB

Padang, Scientia – Kaderisasi partai politik tidak cukup hanya melahirkan anggota yang loyal terhadap organisasi. Lebih dari itu, kader dituntut...

Sultan Alif Baloen: Maju sebagai Calon Ketua KNPI Sumbar Bukan untuk Tawar-Menawar Jabatan

Sultan Alif Baloen: Maju sebagai Calon Ketua KNPI Sumbar Bukan untuk Tawar-Menawar Jabatan

Kamis, 19/11/26 | 21:44 WIB

Padang, Scientia - Sultan Alif Baloen menegaskan keputusannya mengikuti kontestasi Ketua DPD KNPI Sumatera Barat bukan untuk kepentingan tawar-menawar jabatan...

Sengketa Lahan Sport Center Dharmasraya, Penggugat Pertanyakan Dasar Penerbitan 350 Sertifikat

Sengketa Lahan Sport Center Dharmasraya, Penggugat Pertanyakan Dasar Penerbitan 350 Sertifikat

Rabu, 18/11/26 | 20:47 WIB

Dharmasraya, Scientia.id - Sengketa penguasaan dan pendaftaran tanah yang mencakup kawasan Sport Center Dharmasraya terus bergulir di meja hijau. Dalam...

Sengketa Tanah Ulayat 5.000 Hektare di Dharmasraya, Tergugat Disebut Hanya Akui 18 Hektare

Sengketa Tanah Ulayat 5.000 Hektare di Dharmasraya, Tergugat Disebut Hanya Akui 18 Hektare

Rabu, 18/11/26 | 20:27 WIB

Dharmasraya, Scientia.id – Sengketa dugaan penguasaan tanah ulayat seluas sekitar 5.000 hektare di Jao, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, mulai mengerucut...

Empat Kecamatan di Dharmasraya Bersaing Kuat Rebut Juara Umum MTQ Tingkat Kabupaten

Empat Kecamatan di Dharmasraya Bersaing Kuat Rebut Juara Umum MTQ Tingkat Kabupaten

Rabu, 18/11/26 | 19:18 WIB

Dharmasraya, Scientia.id – Persaingan memperebutkan gelar juara umum Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-XIII tingkat Kabupaten Dharmasraya diperkirakan berlangsung ketat. Empat...

Banjir Hantam Sejumlah Wilayah di Kabupaten Dharmasraya

Banjir Hantam Sejumlah Wilayah di Kabupaten Dharmasraya

Rabu, 18/11/26 | 19:15 WIB

Dharmasraya, Scientia.id – Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, memerintahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk bergerak cepat melakukan penanganan...

Berita Sesudah
Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, komitmen menyerap langsung kebutuhan masyarakat melalui kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2026 yang digelar di Masjid Jihad, Komplek Jihad Persada RW 010, Sabtu (2/5/2026).

Ketua DPRD Padang Muharlion Serap Aspirasi Warga Batang Kabung Ganting dalam Reses di Masjid Jihad

POPULER

  • Sumbar Tetapkan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi hingga 18 Januari 2027

    Sumbar Tetapkan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi hingga 18 Januari 2027

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pria ini Taklukan Lele Raksasa Ukurannya Nyaris Tiga Meter

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Sumbang 12 untuk Puti Bungsu Minangkabau

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kecewanya Wali Nagari Sipangkur Atas Dugaan Penganiayaan Oknum Brimob kepada Warganya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Child Grooming sebagai Bentuk Frasa “Manipulasi Anak”

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Waspada Psikolog Gadungan, HIMPSI Sumbar Imbau Masyarakat Cek Keabsahan dan Legalitas

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Enam Balon Ketua KNPI Sumbar Serahkan Berkas, Satu Mundur, Tiga Penuhi Syarat Rekomendasi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Scientia Indonesia

PT. SCIENTIA INSAN CITA INDONESIA 2026

Navigate Site

  • Dapur Redaksi
  • Disclaimer
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Tentang Kami

Follow Us

No Result
View All Result
  • BERITA
    • UTAMA
    • DAERAH
    • NASIONAL
    • INTERNASIONAL
    • HUKUM
    • DESTINASI
    • HIBURAN
  • LITERASI
    • ARTIKEL
    • CERPEN
    • KLINIK BAHASA
    • KREATIKA
    • PUISI
  • RENYAH
  • TIPS

PT. SCIENTIA INSAN CITA INDONESIA 2026