
Dharmasraya, Scientia.id – Kekecewaan mendalam disampaikan Wali Nagari Sipangkur, Kecamatan Tiumang, Arif Gumensa, menyusul dugaan penganiayaan terhadap salah seorang warganya oleh oknum Brimob yang bertugas di lingkungan perusahaan PT Sumbar Andalas Kencana (SAK), serta tuduhan pencurian buah sawit yang disebut-sebut milik warga sendiri.
Arif Gumensa menegaskan, tuduhan dari pihak PT SAK terhadap warganya yang diduga mencuri buah kelapa sawit perlu diluruskan. Menurutnya, buah sawit yang dipersoalkan tersebut merupakan milik warga Nagari Sipangkur sendiri, bukan milik perusahaan sebagaimana yang dituduhkan.
“Kami ingin menyampaikan bahwa tuduhan PT SAK terhadap warga kami yang disebut mencuri buah sawit itu tidak benar. Karena sawit tersebut merupakan milik warga kami sendiri,” tegas Arif, Rabu (18/11/2026)
Selain persoalan tuduhan pencurian sawit, Arif juga menyampaikan kekecewaan mendalam atas dugaan tindakan penganiayaan yang dilakukan oknum Brimob di Camp 55 milik PT SAK.
Menurutnya, peristiwa tersebut telah menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat, khususnya warga SP1 Nagari Sipangkur. Masyarakat merasa khawatir dan tidak nyaman ketika hendak memanen hasil perkebunan sawit milik mereka sendiri.
“Kami sangat kecewa atas kejadian ini. Dampaknya sangat mendalam bagi masyarakat kami, khususnya warga SP1. Kami tidak ingin ke depannya masyarakat merasa was-was ketika memanen sawit miliknya sendiri, tetapi justru dituduh mencuri oleh pihak perusahaan,” ungkapnya.
Arif menyebutkan, kasus dugaan penganiayaan tersebut saat ini telah ditangani oleh pihak Morris Damanseraya. Ia berharap proses penanganan perkara dapat berjalan dengan baik dan memberikan keadilan bagi warganya.
“Kami berharap Morris Damanseraya bersama masyarakat dapat mengawal persoalan ini dalam mencari keadilan bagi warga kami,” ujarnya.
Lebih lanjut, Arif meminta pihak manajemen PT SAK Morotimpe agar bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi. Ia menegaskan, perusahaan harus memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Kami berharap pihak perusahaan PT SAK Muaro Timpe bertanggung jawab atas kejadian ini. Kami ingin masyarakat SP1 dan Nagari Sipangkur merasa aman dan nyaman, tanpa ada rasa takut ketika mengelola maupun memanen hasil perkebunan milik mereka sendiri,” tutup Arif.
Masyarakat berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara adil, transparan, dan tidak merugikan warga, sehingga hubungan antara masyarakat dengan pihak perusahaan tetap terjaga dengan baik. (*)









