
Dharmasraya, Scientia.id – Sengketa dugaan penguasaan tanah ulayat seluas sekitar 5.000 hektare di Jao, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, mulai mengerucut di meja mediasi Pengadilan Negeri Pulau Punjung.
Perbedaan klaim luas lahan antara pihak penggugat dan tergugat menjadi sorotan setelah pihak tergugat disebut hanya mengakui penguasaan lahan seluas 18 hektare.
Persoalan tersebut mencuat dalam sidang keempat perkara Nomor 16/Pdt.G/2026/PN PPj, dengan agenda penyampaian resume mediasi, Rabu (18/11/2026).
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini diajukan oleh Mukhlis, Samsuherdi, Jamaluddin, dan Musliadi melalui kuasa hukum Kantor Hukum Law Firm Pas & Partners, Adv. Arce Sagitarius, S.H., M.AD.
Kuasa hukum penggugat menyampaikan bahwa resume mediasi telah diserahkan kepada hakim mediator, pihak tergugat, serta turut tergugat. Seluruh pihak yang dipanggil disebut hadir dalam agenda persidangan tersebut.
Dalam keterangannya, pihak penggugat menyebut kuasa hukum tergugat, Aziz Zamzami, telah menyerahkan resume tanggapan dan menyampaikan bahwa luas tanah yang diakui pihaknya bukan 5.000 hektare, melainkan hanya 18 hektare.
“Sekarang tinggal dibuktikan, apakah benar hanya 18 hektare atau justru mencapai 5.000 hektare. Pihak tergugat juga harus membuktikan pengakuan 18 hektare tersebut, bukan sekadar menyampaikan secara lisan,” ungkap pihak kuasa hukum penggugat.
Pihak penggugat menegaskan belum dapat menerima begitu saja pengakuan tersebut karena pembuktian terkait luas dan penguasaan lahan belum disampaikan secara lengkap oleh pihak tergugat.
Sementara itu, perwakilan penggugat, Gusnila Rita, mengatakan persoalan tanah di Jao tersebut telah lama menjadi perhatian masyarakat, khususnya warga Kecamatan Timpeh dan umumnya masyarakat Dharmasraya.
Menurutnya, keberadaan PT Diteq selama ini diketahui masyarakat telah menguasai lahan dalam jumlah ribuan hektare. Namun, dalam proses gugatan, pihak tergugat disebut hanya mengakui penguasaan seluas 18 hektare.
“Kami menggugat karena ingin mempertanyakan dan memperjuangkan kembali hak masyarakat atas tanah tersebut. Kalau memang hanya 18 hektare, tentu itu yang harus dibuktikan. Kami berharap hak masyarakat bisa dikembalikan kepada wilayah yang berhak,” ujarnya.
Gusnila Rita berharap proses hukum melalui pendampingan kuasa hukum dapat memperjuangkan hak masyarakat yang terdampak, khususnya masyarakat Timpeh dan pihak-pihak yang merasa memiliki hak atas tanah ulayat tersebut.
Agenda mediasi selanjutnya dijadwalkan pada 25 November 2026 dengan agenda penyampaian resume tanggapan dari pihak tergugat.
Perbedaan angka antara klaim sekitar 5.000 hektare dan pengakuan 18 hektare kini menjadi salah satu pokok persoalan yang menunggu kejelasan melalui proses mediasi maupun pembuktian di persidangan.
Sengketa ini diharapkan dapat diselesaikan secara adil dengan mengedepankan bukti kepemilikan, riwayat penguasaan, serta hak-hak masyarakat atas tanah ulayat yang dipersoalkan. (*)









