Oleh: M. Subarkah dan Maharani Syifa Ramadhan
(Mahasiswa Program Magister Linguistik Universitas Andalas dan Mahasiswi Program Magister Sastra Universitas Padjajaran)
Bahasa sering kali kita anggap sebagai sesuatu yang sederhana, sekadar alat untuk menyampaikan pesan. Kita berbicara, menulis, lalu selesai. Namun, benarkah sesederhana itu? Dalam kenyataannya, bahasa tidak pernah benar-benar netral. Ia membawa cara pandang, kepentingan, bahkan ideologi tertentu. Salah satu contoh yang menarik untuk kita cermati adalah pergeseran penggunaan kata “rakyat” menjadi “masyarakat.” Sekilas, perubahan ini tampak biasa saja. Kedua kata tersebut sama-sama merujuk pada sekumpulan orang dalam suatu wilayah atau komunitas. Namun, jika kita perhatikan lebih dalam, pergeseran ini bukan hanya soal pilihan diksi, melainkan perubahan cara kita memahami realitas sosial.
Dalam kajian linguistik, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai cermin realitas, tetapi juga sebagai alat yang membentuk realitas itu sendiri. Cara kita menamai sesuatu akan memengaruhi cara kita memahaminya. Ketika suatu kelompok disebut dengan istilah tertentu, persepsi kita terhadap kelompok tersebut ikut terbentuk, misalnya, kata “rakyat” sering kali membawa nuansa kolektif yang kuat. Ia mengandung makna kedekatan, kebersamaan, bahkan perjuangan. Sebaliknya, kata “masyarakat” terdengar lebih netral, lebih formal, dan cenderung administratif. Ia tidak langsung memunculkan emosi atau keberpihakan tertentu. Di sinilah kita mulai melihat bahwa bahasa tidak hanya mendeskripsikan dunia, tetapi juga “mengatur” cara kita melihat dunia tersebut.
Kata “rakyat” memiliki akar historis yang panjang dalam konteks politik dan sosial, terutama di Indonesia. Ia sering digunakan dalam wacana perjuangan, baik pada masa kolonial maupun setelah kemerdekaan. Kita mengenal ungkapan seperti “demi rakyat,” “kedaulatan rakyat,” atau “suara rakyat.” Dalam konteks ini, “rakyat” bukan sekadar kumpulan individu, tetapi sebuah entitas yang memiliki posisi tertentu dalam relasi kekuasaan. Ia sering diposisikan sebagai pihak yang harus diperjuangkan, dilindungi, atau bahkan dibela dari ketidakadilan.
Kata ini juga memiliki daya emosional yang kuat. Ketika seorang pemimpin menggunakan kata “rakyat,” ia seolah-olah sedang membangun kedekatan dengan publik. Ada kesan bahwa ia berada di pihak yang sama dengan orang-orang yang dipimpinnya. Namun, justru karena kekuatan emosional dan politisnya, kata “rakyat” juga bisa menjadi alat retorika. Ia bisa digunakan untuk menarik simpati, membangun legitimasi, atau bahkan menutupi kepentingan tertentu.
Berbeda dengan “rakyat”, kata “masyarakat” lebih sering muncul dalam konteks formal dan institusional. Kita menemukannya dalam dokumen kebijakan, laporan penelitian, hingga pemberitaan media: “partisipasi masyarakat,” “ketertiban masyarakat,” “kesejahteraan masyarakat.” Kata ini terdengar lebih objektif dan ilmiah. Ia tidak membawa muatan emosional yang kuat. Dalam banyak kasus, penggunaan “masyarakat” dianggap lebih aman karena tidak terlalu politis.
Namun, justru di sinilah letak persoalannya. Netralitas yang ditawarkan oleh kata “masyarakat” bisa menjadi semu. Dengan menggunakan istilah yang terdengar netral, relasi kuasa yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat bisa menjadi tidak terlihat. Misalnya, ketika kita mengatakan “masyarakat terdampak kebijakan,” kita tidak selalu melihat siapa yang sebenarnya paling dirugikan. Apakah semua orang terdampak secara setara? Ataukah ada kelompok tertentu yang lebih rentan? Kata “masyarakat” cenderung meratakan perbedaan tersebut.
Pergeseran dari “rakyat” ke “masyarakat” tidak bisa dilepaskan dari perubahan cara berpikir dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam banyak konteks modern, terutama dalam birokrasi dan kebijakan publik, bahasa cenderung bergerak ke arah yang lebih teknokratis, lebih netral, lebih formal, dan lebih “aman.” Bahasa yang teknokratis ini sering kali menghindari istilah-istilah yang terlalu emosional atau politis. Akibatnya, kata “rakyat” yang sarat makna digantikan oleh “masyarakat” yang lebih steril.
Namun, pergeseran ini membawa konsekuensi. Ketika bahasa menjadi terlalu netral, kritik bisa menjadi tumpul. Ketimpangan sosial bisa tampak seolah-olah tidak ada. Konflik yang sebenarnya nyata bisa tersembunyi di balik kata-kata yang terdengar rapi. Dalam konteks ini, bahasa tidak lagi menjadi alat untuk mengungkap realitas, tetapi justru bisa menjadi alat untuk menyamarkan realitas.
Jika kita perhatikan media massa atau pidato resmi, kita akan sering menemukan penggunaan kata “masyarakat” dibandingkan dengan “rakyat.” Misalnya, dalam berita: “Pemerintah mengimbau masyarakat untuk menjaga ketertiban.” Kalimat tersebut terdengar netral dan wajar. Namun, bayangkan jika kata “masyarakat” diganti dengan “rakyat.” Akan ada nuansa yang berbeda. Kalimat itu akan terasa lebih politis, lebih dekat dengan relasi antara pemerintah dan yang diperintah. Begitu pula dalam percakapan sehari-hari. Kita mungkin lebih sering menggunakan kata “masyarakat” karena dianggap lebih sopan atau lebih formal. Tanpa sadar, kita ikut mereproduksi cara pandang yang lebih netral dan kurang berpihak.
Menyadari bahwa bahasa mengandung ideologi bukan berarti kita harus selalu curiga terhadap setiap kata. Namun, kesadaran ini penting agar kita tidak menerima begitu saja apa yang kita dengar atau baca. Ketika kita mendengar kata “masyarakat,” kita bisa bertanya: siapa yang sebenarnya dimaksud? Apakah semua orang benar-benar terwakili? Atau ada kelompok tertentu yang justru tidak terlihat? Begitu pula ketika kita menggunakan kata “rakyat,” kita perlu memahami konteksnya. Apakah kata tersebut digunakan untuk memperjuangkan sesuatu, atau justru sekadar menjadi alat retorika? Dengan kesadaran ini, kita tidak hanya menjadi pengguna bahasa, tetapi juga pembaca yang kritis terhadap bahasa.
Pada akhirnya, pergeseran dari “rakyat” ke “masyarakat” mengajarkan kita bahwa bahasa bukan sekadar soal kata, tetapi soal cara kita memahami dunia. Perubahan kecil dalam diksi bisa mencerminkan perubahan besar dalam cara berpikir dan cara kita melihat relasi sosial. Mungkin kita tidak bisa sepenuhnya menghindari penggunaan kata yang lebih netral seperti “masyarakat.” Namun, yang terpenting adalah kesadaran di balik penggunaannya. Kita perlu tetap peka bahwa di balik setiap kata, ada makna, ada kepentingan, dan ada ideologi yang bekerja. Karena itu, pertanyaannya bukan lagi sekadar kata mana yang benar, tetapi ketika kita berbicara, ideologi apa yang sedang kita bawa?
