Yusri Latif Beri Dukungan dan Rekomendasi Penanganan Krisis Air Bersih

Padang, Scientia – Ketua DPC PKB Kota Padang yang juga anggota DPRD Kota Padang, Yusri Latif, menyampaikan dukungan penuh sekaligus sejumlah rekomendasi konkret terkait penanganan krisis air bersih yang tengah dialami masyarakat Kota Padang dan daerah sekitarnya akibat bencana cuaca ekstrem.

Latif menegaskan bahwa air bersih merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda, terlebih saat ribuan warga menghadapi dampak banjir dan kerusakan infrastruktur. Ia mendorong PDAM Kota Padang bergerak cepat dan memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan suplai air bersih tetap terjaga.

“Situasi ini membutuhkan kecepatan dan ketepatan. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih, apalagi di tengah kondisi darurat seperti sekarang,” ujar Latif, Jumat (28/11).

Latif mengapresiasi upaya awal yang dilakukan PDAM untuk menyalurkan air menggunakan armada tangki serta memperbaiki jaringan pipa yang rusak. Namun ia menilai langkah tersebut perlu ditingkatkan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata.

Menurutnya, pemerintah kota dan PDAM harus memastikan koordinasi berjalan setiap jam, bukan hanya setiap hari, mengingat kerusakan infrastruktur air cukup luas dan memengaruhi distribusi di berbagai kecamatan.

“Kita mendukung penuh setiap langkah yang sudah dilakukan. Tapi kecepatan distribusi air harus ditingkatkan, dan PDAM harus mengantisipasi daerah-daerah yang rawan luput dari layanan,” tegasnya.

Dalam keterangannya, Latif juga menyebut ada beberapa hal yang mesti menjadi prioritas teknis bagi PDAM dalam melaksanakan upaya tersebut. Yaitu pertama, menyiapkan armada mobil tangki di titik-titik padat penduduk seperti Kuranji, Pauh, Nanggalo, dan Lubuk Begalung.

“Armada ini harus tersebar dan merata, sebab semua masyatakat Kota Padang terdampak bencana alam,” katanya.

Kerdua, penyusunan jadwal distribusi air yang diumumkan secara terbuka, agar warga dapat mempersiapkan diri dan tidak terjadi penumpukan. Ketiga, perbaikan cepat pada pipa utama dan instalasi pengolahan air, termasuk pengerahan tenaga teknis tambahan jika diperlukan.

Keempat, pembentukan posko pengaduan air bersih di tiap kecamatan untuk mengakomodasi laporan warga secara langsung tanpa menunggu antrean panjang. Terakhir, moordinasi intens antara PDAM, BPBD, camat, lurah, dan relawan, agar penyaluran air lebih tepat sasaran, terutama di wilayah yang aksesnya terganggu akibat banjir dan longsor.

Latif juga menilai bahwa pemerintah kota perlu memberikan informasi berkala terkait perkembangan perbaikan jaringan dan ketersediaan air. Transparansi informasi dinilai penting agar warga tidak panik dan dapat mengatur kebutuhan harian mereka.

“Kita harus memastikan tidak ada warga yang menggunakan air tidak layak konsumsi karena putus asa. Ini berbahaya, terutama untuk anak-anak dan lansia,” ujarnya.

Latif juga memastikan pihaknya akan mengawasi dan memastikan setiap kebijakan terkait pemulihan air bersih berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Ia membuka ruang komunikasi bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau laporan terkait distribusi air.

“Kami di DPRD siap mendorong percepatan, termasuk menyediakan dukungan anggaran jika dibutuhkan. Yang terpenting, masyarakat tidak boleh ditinggalkan dalam situasi ini,” kata Latif.

Ia masyarakat untuk memperkuat solidaritas dan saling membantu antarwarga sembari menunggu layanan air bersih kembali normal.

“Bencana ini kita hadapi bersama, dan pemulihan juga harus dilakukan bersama. PKB Kota Padang berkomitmen hadir untuk masyarakat,” tutur Latif.(yrp)