Kuota Pupuk Subsidi Dharmasraya Bertambah, Dinas Pertanian: Distribusi Aman dan Tepat Sasaran

Dharmasraya, Scientia.id — Kabar baik bagi para petani di Kabupaten Dharmasraya. Pemerintah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya mengumumkan bahwa kuota pupuk bersubsidi jenis NPK mengalami penambahan, sebagai upaya mendukung keberhasilan Program Ketahanan Pangan Nasional yang dicanangkan Presiden RI.

Penambahan ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya, Darisman, melalui Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (Kabid PSP), Hendri.

“Kuota pupuk bersubsidi tahun ini untuk 11 kecamatan di Dharmasraya mencapai total 4.716 ton. Terdiri dari pupuk urea sebanyak 1.696 ton, dan pupuk NPK yang awalnya 3.020 ton kini bertambah menjadi 4.069 ton,” ujar Hendri, Rabu (6/8/2025).

BACAJUGA

Pemko Padang Gelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila

Rabu, 03/6/26 | 15:28 WIB

Pemko Padang Serahkan Sertifikat Stratifikasi Standar UKS/M Bagi 13 Sekolah di Kota Padang

Rabu, 03/6/26 | 15:19 WIB

Pupuk tersebut nantinya akan disalurkan melalui enam distributor resmi dan didistribusikan langsung kepada petani melalui 24 kios penyaluran yang tersebar di berbagai kecamatan.

Hendri juga menjelaskan bahwa hingga akhir Juni 2025, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi telah mencapai 761,8 ton untuk urea dan 1.867,8 ton untuk pupuk NPK. Jumlah ini disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan luas lahan dan jumlah petani di masing-masing kecamatan.

“Pendistribusian dilakukan berdasarkan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), jadi benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan,” tambahnya.

Terkait harga, Dinas Pertanian menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 2.250 untuk pupuk urea dan Rp 2.300 untuk pupuk NPK, sesuai regulasi dari pemerintah pusat.

Tak hanya memastikan ketersediaan, Dinas Pertanian juga menegaskan bahwa proses distribusi pupuk bersubsidi diawasi secara ketat. Hendri menyebutkan pengawasan turut melibatkan aparat penegak hukum.

“Dalam pendistribusian ini kami juga melibatkan Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Dharmasraya. Dengan begitu, kami pastikan pupuk subsidi sampai ke tangan petani yang berhak tanpa adanya penyelewengan,” tegasnya.

Langkah ini diharapkan memberikan jaminan kepada petani dalam merawat tanaman padi secara optimal, tanpa harus khawatir kekurangan pupuk, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di wilayah Dharmasraya. (tnl)