Senin, 01/6/26 | 10:04 WIB
  • Dapur Redaksi
  • Disclaimer
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Tentang Kami
Scientia Indonesia
  • BERITA
    • UTAMA
    • DAERAH
    • NASIONAL
    • INTERNASIONAL
    • HUKUM
    • DESTINASI
    • HIBURAN
  • LITERASI
    • ARTIKEL
    • CERPEN
    • KLINIK BAHASA
    • KREATIKA
    • PUISI
  • RENYAH
  • TIPS
No Result
View All Result
  • BERITA
    • UTAMA
    • DAERAH
    • NASIONAL
    • INTERNASIONAL
    • HUKUM
    • DESTINASI
    • HIBURAN
  • LITERASI
    • ARTIKEL
    • CERPEN
    • KLINIK BAHASA
    • KREATIKA
    • PUISI
  • RENYAH
  • TIPS
No Result
View All Result
Scientia Indonesia
No Result
View All Result
  • BERITA
  • LITERASI
  • RENYAH
  • TIPS
Home TERAS

Yusri Latif Minta Pemerintah Lebih Serius Bantu UMKM Kota Padang

Jumat, 27/6/25 | 22:28 WIB

Anggota DPRD Kota Padang, Yusri Latif. [foto : ist]
Anggota DPRD Kota Padang, Yusri Latif. [foto : ist]
Padang, Scientia – Anggota DPRD Kota Padang, Fraksi PKB Yusri Latif, meminta pemerintah lebih serius dalam membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di Kota Padang. Hal ini ia sampaikan bertepatan dengan peringatan Hari UMKM Internasional yang jatuh pada 27 Juni.

Menurut Latif, UMKM adalah kekuatan utama ekonomi rakyat. Namun sayangnya, para pelaku UMKM di Padang masih menghadapi banyak kesulitan dan belum mendapatkan dukungan yang maksimal dari pemerintah.

Latif melihat, tersapat tiga persoalan utama yang masih membelenggu pelaku UMKM di Padang. Pertama, masalah permodalan. Banyak pelaku usaha kecil yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya.

“Banyak pelaku UMKM yang tidak tahu caranya mengajukan pinjaman seperti KUR, bahkan takut karena diminta jaminan atau takut bunganya. Pemerintah harus bantu mereka, bukan cuma kasih informasi, tapi juga dampingi langsung,” tegas Yusri.

BACAJUGA

Padati One Day With BTPN Syariah, Ratusan Pencaker di Padang Antusias Jadi Pemberdaya

Padati One Day With BTPN Syariah, Ratusan Pencaker di Padang Antusias Jadi Pemberdaya

Kamis, 21/5/26 | 19:39 WIB
DPRD Sumbar Nilai Ranperda Pendidikan dan Perlindungan Petani Mendesak Diperkuat

DPRD Sumbar Nilai Ranperda Pendidikan dan Perlindungan Petani Mendesak Diperkuat

Rabu, 13/5/26 | 14:39 WIB

Masalah kedua adalah rendahnya pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Banyak UMKM belum masuk ke platform digital, seperti marketplace atau media sosial, baik untuk jualan maupun untuk transaksi.

“Sekarang semua serba online. Tapi pelaku UMKM kita banyak yang belum tahu caranya jualan di internet. Padahal, pasar digital itu luas. Ini harus jadi perhatian pemerintah,” jelasnya.

Masalah ketiga adalah soal legalitas usaha. Masih banyak pelaku UMKM yang belum punya NIB (Nomor Induk Berusaha) atau izin usaha lainnya, sehingga sulit mengakses bantuan atau ikut dalam pameran resmi.

“Mereka ini ada yang sudah usaha bertahun-tahun, tapi belum punya izin. Pemerintah harus jemput bola, bantu mereka urus NIB, jangan tunggu mereka datang ke kantor,” tambahnya.

Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Provinsi Sumbar memang sudah menjalankan beberapa program untuk membantu UMKM. Di antaranya, pelatihan dan pendampingan usaha, fasilitasi izin usaha dan sertifikasi halal, bantuan modal lewat KUR, serta promosi produk lokal lewat pameran.

Namun, Latif menilai program-program itu masih bersifat umum dan belum menyentuh langsung kebutuhan pelaku usaha.

“Banyak kegiatan yang hanya seremonial. Setelah pelatihan, pelaku usaha ditinggal begitu saja. Harusnya ada pendampingan lanjutan, supaya ilmu yang didapat bisa dipraktikkan dengan baik,” katanya.

Di momen Hari UMKM Internasional ini, Latif mendorong agar pemerintah lebih hadir dan benar-benar melihat kondisi UMKM di lapangan.

“Jangan cuma hadir waktu ada pameran atau pembukaan acara. Pemerintah harus betul-betul membantu, dari soal modal, izin usaha, sampai cara jualan online. Kalau UMKM kuat, ekonomi rakyat juga kuat,” pungkasnya. (yrp)

Tags: Anggita DPRD PadangUMKMYusri Latif
ShareTweetShareSend
Berita Sebelum

Terpilih, Sugiono Pimpin IPSI Dharmasraya 2025-2029

Berita Sesudah

Jembatan Penghubung Nagari Panyubarangan dan Kecamatan Timpeh Rusak, Hambat Aktivitas Ekonomi

Berita Terkait

Padati One Day With BTPN Syariah, Ratusan Pencaker di Padang Antusias Jadi Pemberdaya

Padati One Day With BTPN Syariah, Ratusan Pencaker di Padang Antusias Jadi Pemberdaya

Kamis, 21/5/26 | 19:39 WIB

Ratusan lulusan dari berbagai kampus mengikuti One Day With BTPN Syariah di UIN IB Padang, Kamis (21/5). (Foto/Scientia: Wahyu Amuk)....

DPRD Sumbar Nilai Ranperda Pendidikan dan Perlindungan Petani Mendesak Diperkuat

DPRD Sumbar Nilai Ranperda Pendidikan dan Perlindungan Petani Mendesak Diperkuat

Rabu, 13/5/26 | 14:39 WIB

PADANG — DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan jawaban atas tanggapan Gubernur terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) prakarsa DPRD melalui...

Wakil Ketua DPRD Sumbar Dukung Padang Menuju Kota Gastronomi Dunia UNESCO 2027

Wakil Ketua DPRD Sumbar Dukung Padang Menuju Kota Gastronomi Dunia UNESCO 2027

Selasa, 12/5/26 | 14:37 WIB

PADANG, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria mendukung langkah strategis Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk menembus jejaring UNESCO Creative Cities...

Ketua DPRD Sumbar Mulai Kaji Gagasan Daerah Istimewa Minangkabau Bersama Tim Ahli DPRD Sumbar.

Ketua DPRD Sumbar Mulai Kaji Gagasan Daerah Istimewa Minangkabau Bersama Tim Ahli DPRD Sumbar.

Senin, 11/5/26 | 14:35 WIB

PADANG — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi bersama tenaga ahli DPRD mulai mengkaji gagasan pengajuan Daerah Istimewa Minangkabau (DIM)....

Penanganan Pascabencana Sumbar Butuh Rp17,9 Triliun, Doni Harsiva Yandra Soroti Kesiapan APBD 2027

Penanganan Pascabencana Sumbar Butuh Rp17,9 Triliun, Doni Harsiva Yandra Soroti Kesiapan APBD 2027

Senin, 11/5/26 | 14:33 WIB

PADANG — Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Doni Harsiva Yandra menegaskan pentingnya fokus Pemerintah Provinsi Sumbar terhadap penanganan...

DPRD Sumbar Dorong Ranperda Jalan Provinsi Jadi Solusi Infrastruktur dan Ketimpangan Wilayah

DPRD Sumbar Dorong Ranperda Jalan Provinsi Jadi Solusi Infrastruktur dan Ketimpangan Wilayah

Senin, 11/5/26 | 14:31 WIB

PADANG — Persoalan jalan rusak, ketimpangan pembangunan antarwilayah, hingga lemahnya pengawasan kendaraan bertonase berlebih menjadi sorotan utama dalam Rapat Paripurna...

Berita Sesudah
Jembatan Penghubung Nagari Panyubarangan dan Kecamatan Timpeh Rusak, Hambat Aktivitas Ekonomi

Jembatan Penghubung Nagari Panyubarangan dan Kecamatan Timpeh Rusak, Hambat Aktivitas Ekonomi

POPULER

  • Diksi Cantik sebagai Identitas Perempuan di Instagram

    Apakah Kata “bapak” dan “ibu” Harus Ditulis dalam Huruf Kapital ?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kue Asida: Makanan Para Raja Riau yang Hampir Punah

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Perbedaan Awalan ber- dan me-

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kebebasan Perempuan dalam Film “Gowok” Analisis Semiotika Christian Metz

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Sumbang 12 untuk Puti Bungsu Minangkabau

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Manusia yang Selalu Kekurangan Tiga Puluh Peso

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Child Grooming sebagai Bentuk Frasa “Manipulasi Anak”

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Scientia Indonesia

PT. SCIENTIA INSAN CITA INDONESIA 2026

Navigate Site

  • Dapur Redaksi
  • Disclaimer
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Tentang Kami

Follow Us

No Result
View All Result
  • BERITA
    • UTAMA
    • DAERAH
    • NASIONAL
    • INTERNASIONAL
    • HUKUM
    • DESTINASI
    • HIBURAN
  • LITERASI
    • ARTIKEL
    • CERPEN
    • KLINIK BAHASA
    • KREATIKA
    • PUISI
  • RENYAH
  • TIPS

PT. SCIENTIA INSAN CITA INDONESIA 2026