Dharmasraya, SCIENTIA – Aliansi Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Mahasiswa Dharmasraya, yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Gerakan Pemuda Ansor, melakukan aksi unjuk rasa, Senin (17/2).
Ratusan peserta aksi berangkat dari GOR Sport Center Dharmasraya menuju Polres Dharmasraya. Massa menduduki Polres Dharmasraya dengan menuntut penyelesaian tuntas terhadap kasus-kasus kriminal yang meresahkan masyarakat selama ini.
Dalam orasinya, Ketua Umum HMI Dharmasraya, Nanda Arfalia Putra, menyampaikan tuntutan agar pihak kepolisian segera menangani kasus kriminal yang telah menyebabkan keresahan masyarakat. Ia menyoroti kasus perampokan bersenjata api yang terjadi di Dharmasraya yang hingga kini belum menemukan titik terang.
“Kasus perampokan bersenjata api di beberapa toko di Dharmasraya, sampai saat ini belum ada titik terangnya, sehingga pedagang dan masyarakat resah dan cemas, bahkan mereka tidak berani membuka toko hingga malam hari,” tegas Nanda,
![Rakit tambang emas ilegal yang dibakar Polsek Sitiung Koto Agung.[foto : ist]](https://scientia.id/wp-content/uploads/2025/07/IMG-20250729-WA0031-120x86.jpg)
Ia juga menekankan maraknya kasus pembegalan yang menambah kekhawatiran akan keamanan di daerah tersebut. “Keamanan daerah tentu terletak pada kepolisian,” tambahnya.
Menurut Nanda, kehadirannya bersama OKP lainnya di Polres Dharmasraya merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang menginginkan kenyamanan dan ketenteraman. “Masyarakat berharap kepada pihak kepolisian untuk memberikan rasa aman dan nyaman,” ujarnya.
Aksi gabungan Aliansi OKP Dharmasraya ini awalnya berjalan lancar, namun mereka dihadang oleh pihak kepolisian sehingga hanya bisa sampai di pintu gerbang Polres.
Hal ini membuat para peserta aksi merasa kecewa dengan pelayanan Polres Dharmasraya. Setelah dua jam berorasi tanpa ada titik temu, peserta aksi kemudian menghentikan sejenak aksinya untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah di pintu gerbang.
Setelah salat, peserta aksi kembali melanjutkan orasi. Sekretaris PMII Dharmasraya, Suhendri, menyatakan bahwa kedatangannya bersama rekan-rekannya di OKP adalah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, namun tidak disambut dengan baik oleh pihak kepolisian. “Kami datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, tetapi tidak direspons dengan baik,” sambungnya.
Ada dua tuntutan utama, yakni pertama, meminta kepada Kapolri untuk mencopot Kapolres Dharmasraya beserta Kasat Reskrim, karena dinilai tidak mampu mengayomi masyarakat dan tidak ada upaya signifikan untuk mengatasi tingginya kasus kriminal di Kabupaten Dharmasraya; dan
Kedua, mendesak Kapolri untuk segera menindaklanjuti tuntutan mereka. Suhendri berharap agar pernyataan sikap ini segera ditindaklanjuti oleh Kapolri demi terciptanya rasa aman di Dharmasraya.
“Kami berharap Kapolri segera menindaklanjuti pernyataan sikap ini untuk mengatasi kriminalitas yang terus meningkat di daerah kami,” pungkasnya.
Sementara, Waka Polres Dharmasraya, Armijon mengatakan pihaknya telah memfasilitasi aksi damai mahasiswa ke mako Polres Dharmasraya untuk mendengarkan aspirasi terkait tingkatnya angka kriminalitas di Kabupaten Dharmasraya.
“Kita minta perwakikan lima orang untuk bernegosiasi dan beraudensi ke ruangan, namun mahasiswa bersikeras untuk masuk ssmuanya.” ucapnya
Terkait Aksi perampokan yang menggunakan senjata api yang terjadi di Toko Sumber Barokah Jorong Sungai Betung, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Kamis malam (16/1/2025) tepatnya satu bulan lalu dan tindak pidana lainnya Kompol Arjoni juga mengatakan telah membentuk empat tim kusus.
“Ya, kita telah berupaya mengungkap kasus atas perintah Kapolres kami telah membentuk empat tim, dan kita berharap kepada mahasiswa dan masyarakat bisa berkalaborasi dan bergandengan tangan,” pungkasnya.
Disisi lain di aksi tersebut, Kabag Ops Polres Dharmasraya, Kompol H. Eliswantri, menyentil keabsahan surat pemberitahuan aksi yang diajukan oleh Aliansi OKP dan Mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
“Surat pemberitahuan aksi yang diajukan mahasiswa tidak memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,” ungkapnya. (tnl)
