Pasaman Barat, Scientia.id – Menteri Advomastrat DEMA STAI YAPTIP Pasaman Barat, Muhammad Ridho mendesak DPRD kabupaten Pasaman Barat untuk segera menggunakan hak angket guna mengusut defisit anggaran daerah yang mencapai puluhan miliar. Menurutnya, defisit ini telah menyebabkan berbagai kegiatan pembangunan terhenti dan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.
“Defisit anggaran di kabupaten Pasaman Barat adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian segera. Hal ini menyebabkan stagnasi pada pembangunan daerah,” ujar Ridho pada Scientia, Senin (13/1).
Ia menegaskan bahwa hak angket diperlukan untuk memastikan kebijakan keuangan daerah dikelola secara transparan dan akuntabel. Selain itu, langkah ini diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah Pasaman Barat.
![Wagub Sumbar, Vasco saat meninjau pengerjaan jalan di Maligi, Kabupaten Pasaman Barat.[foto : ist]](https://scientia.id/wp-content/uploads/2025/09/IMG-20250917-WA0007-120x86.jpg)
“Lemahnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah satu penyebab utama defisit ini. DPRD sebagai representasi masyarakat harus mengambil langkah konkrit bukan malah berdiam diri,” tambah Ridho.
Muhammad Ridho juga menekankan bahwa pembangunan hak angket akan membantu mengidentifikasi penyebab utama defisit, sehingga solusi yang tepat dapat segera diambil.
“Ini bukan hanya tentang angka, tetapi tentang kesejahteraan masyarakat Pasaman Barat yang terancam,” tutupnya.
Baca Juga: Nevi Zuairina Hadiri Penyerahan Upah Tukang Korban Gempa di Pasaman Barat
Dengan pernyataan ini, Muhammad Ridho berharap DPRD Pasaman Barat segera bertindak untuk menyelamatkan kondisi keuangan daerah dan menjamin keberlangsungan pembangunan di masa depan. (tmi)
