Padang, Scientia.id – Peran perempuan dalam pembangunan daerah tidak bisa diabaikan. Menurut dosen Program Doktor Studi Kebijakan (PDSK) FISIP Unand, Indah Adi Putri, perempuan memiliki peran strategis.
Ia menilai Perempuan tak sekadar sebagai pilar keluarga, tapi juga sebagai motor penggerak ekonomi dan sosial di masyarakat.
“Kita perlu merumuskan kebijakan yang lebih akurat agar potensi ini dapat dioptimalkan,” ungkapnya saat jadi narasumber pada rapat rutin Tim Ahli DPRD Sumatera Barat, Rabu (9/10/2024).
Rapat kali ini, membahas topik yang sangat penting, yakni “Kajian Optimalisasi Peran Perempuan Sumatera Barat Dalam Pembangunan.”
Rapat ini bertujuan untuk menggali berbagai potensi dan tantangan yang dihadapi perempuan dalam berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
Dalam pembahasan, berbagai perspektif dihadirkan untuk menyoroti pentingnya partisipasi aktif perempuan di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga politik.
Dikatakan Indah Adi Putri, meskipun ada kemajuan, masih terdapat kesenjangan dalam akses terhadap kesempatan dan peran kepemimpinan perempuan di Sumatera Barat.
Pada Pemilu 2024 lalu, dari 65 orang anggota DPRD Sumatera Barat, sebanyak 10 orang di antaranya adalah perempuan. (6,5 persen) Mereka berasal 7 dari 9 partai peraih kursi parlemen di tingkat provinsi.
Partai Golkar jadi penyumbang terbanyak, mengirim perempuan sebagai anggota parlemen yakni 3 orang. Disusul Partai Demokrat dengan dua orang kadernya.
Politisi Perempuan DPRD Sumbar 2024-2029:
PKS: Nurna Eva Karmila (Dapil Sumbar III)
Partai Golkar: Sitti Izzati Aziz (Dapil Sumbar II), Nela Abdika Zamri (Dapil Sumbar V), Zaksai Kasni (Dapil Sumbar V)
Partai Nasdem: Endarmy (Dapil Sumbar II)
PAN: Lastuti Darni (Dapil Sumbar VII)
Partai Demokrat: Yesi Endriani (Dapil Sumbar III), Aida (Dapil Sumbar V)
PPP: Neldaswenti (Dapil Sumbar VI)
PDIP: Sri Kumala Dewi (Dapil Sumbar VIII)
Sementara, Tim Ahli DPRD Sumbar, Prof Weri Darta Taifur berharap, hasil rapat ini diharapkan dapat jadi masukan berharga bagi DPRD dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan.
Kemudian, juga dapat meningkatkan peran perempuan dalam proses pembangunan yang berkelanjutan di Sumatera Barat.
“Semoga rapat ini bisa menghasilkan ide dan gagasan untuk memaksimalkan peran perempuan bagi pembangunan Sumatera Barat kedepan,” harapnya.
Baca Juga: Anggota DPRD Agam Kunjungi DPRD Sumbar, Konsultasi Peraturan Kode Etik
Rapat ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan DPRD untuk memastikan semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, mendapatkan akses yang adil dalam berkontribusi terhadap pembangunan daerah. (*)
