Gubernur Mahyeldi Wajibkan Semua OPD Ikuti Monev Keterbukaan Informasi Publik

Padang, Scientia.id – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah tegaskan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi (KI) Sumbar. Hal tersebut disampaikan di hadapan wakil gubernur, Sekda dan 51 kepala OPD saat rapat koordinasi Pemprov Sumbar, di Auditorium Gubernuran, Jumat, 19/4/2024.

Pada Rakor Pemprov Sumbar ini Mahyeldi mengundang khusus KI Sumbar guna memberikan presentasi penguatan keterbukaan informasi publik kepada semua OPD.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi menegaskan untuk mewujudkan prediket informatif seluruh OPD yang berada di jajaran Pemprov Sumbar harus meningkatkan pelayanan informasi publik dan mengikuti Monitoring Evaluasi (Monev) yang diadakan oleh KI Sumbar tahun ini.

“Soal keterbukaan informasi publik menjadi perhatian dan keseriusan kita untuk patuh dan taat karena ini amanat undang-undang, untuk itu saya meminta Komisi Informasi untuk membuka data kondisi riil OPD di tingkat Pemprov. Untuk Monev KI tahun ini saya minta semua OPD lebih patuh dan disiplin mengikutinya,” ujar Gubernur Mahyeldi tegas.

BACAJUGA

Fraksi PKB Setujui Penundaan Porprov Sumbar, Soroti Risiko Anggaran dan Kesiapan 11 Ribu Atlet

Sabtu, 19/9/26 | 16:26 WIB

KONI Kabupaten dan Kota se-Sumbar Usulkan PORPROV Ditunda

Sabtu, 19/9/26 | 16:13 WIB

Sementara itu Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra yang hadir bersama Ketua Bidang Kelembagaan Komisioner Mona Sisca mengajak seluruh badan publik terlibat aktif dalam pelaksanaan Monev KI Sumbar yang nantinya bisa menjadi salah satu penilaian kinerja instansi pemerintahan terhadap pelayanan informasi publik dan bisa menjadi percontohan sampai ke nagari-nagari.

“KI Sumbar periode 3 ini memiliki visi Terwujudnya Badan Publik Informatif di Sumatera Barat, untuk itu kita fokuskan dulu dari badan publik di tingkat provinsi agar semua informatif, sehingga ini akan menjadi percontohan badan publik lain hingga ke tingkat nagari. Alhamdulillah Pak Gubernur mendukung penuh KI Sumbar memujudkan niat baik visi ini,” ujar Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra.

Sebagai informasi, pada Monev keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan KI Sumbar tahun 2023 lalu, dari 51 OPD Pemprov Sumbar, hanya 3 OPD yang meraih predikat informatif.

Baca Juga: Jika Perki OTK Terwujud, Komisioner KI Sumbar: Akan Menjadi ‘Rule Based System’ Lembaga

Adapun Monev KI Sumbar tahun 2024 ini direncanakan akan launching bulan Mei mendatang. (*)