PADANG, SCIENTIA.ID — Penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petugas penyelamat. Kesiapsiagaan masyarakat, kepedulian terhadap lingkungan, serta kemampuan mengambil tindakan yang tepat juga menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko dan dampak bencana.
Kesadaran tersebut mendorong Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Nanda Satria, mengajak generasi muda mengambil peran lebih aktif dalam penanggulangan bencana. Keterlibatan itu diperlukan mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana.
Ajakan tersebut disampaikan Nanda melalui sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana, di Kota Padang, 7-8 November.
Menurut Nanda, generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak edukasi kebencanaan di tengah masyarakat. Terlebih, organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna memiliki jaringan hingga tingkat kelurahan dan kedekatan langsung dengan lingkungan masyarakat.
“Kita ingin generasi muda di Sumbar menyadari perannya dalam penanganan bencana dan makin berperan aktif, baik dalam sosialisasi kebencanaan, ketika bencana terjadi atau tanggap darurat, maupun pascabencana,” ujar Nanda.
Politisi Partai NasDem tersebut menilai, keberadaan Karang Taruna hingga tingkat kelurahan merupakan modal sosial yang penting dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat. Kedekatan dengan warga dapat dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi kebencanaan, mengenali kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus, serta menumbuhkan budaya sadar bencana.
Momentum peringatan Sumpah Pemuda pada Oktober lalu, menurutnya, juga menjadi pengingat bahwa semangat kepemudaan tidak cukup diwujudkan melalui kegiatan seremonial. Kepedulian terhadap keselamatan sesama dan kesiapan menghadapi ancaman bencana merupakan bentuk nyata pengabdian generasi muda kepada masyarakat.
Nanda mengingatkan, ketika bencana terjadi, seluruh elemen masyarakat harus mengutamakan keselamatan dan upaya mengurangi risiko. Jangan sampai energi justru habis untuk pertengkaran maupun saling menyalahkan.
“Sangat kita sayangkan ketika bencana terjadi, kita malah ribut, bertengkar, saling menyalahkan. Kasihan kita, energi habis untuk hal sia-sia. Lebih baik kita berusaha maksimal guna meminimalkan risiko bencana,” katanya.
Pesan tersebut relevan bagi Sumatera Barat yang memiliki berbagai potensi ancaman bencana. Pengalaman menghadapi bencana berulang menunjukkan bahwa kesiapsiagaan tidak bisa hanya dibangun ketika keadaan darurat terjadi.
Pengetahuan mengenai jalur evakuasi, langkah penyelamatan, komunikasi darurat, hingga lokasi pengungsian perlu dipersiapkan sejak dini. Dengan begitu, masyarakat dapat mengambil tindakan yang tepat ketika bencana datang.
Persoalan lain yang juga menjadi perhatian adalah masih adanya masyarakat yang bertahan di kawasan rawan bencana meskipun mengetahui ancaman yang dihadapi. Keputusan untuk tetap tinggal tidak selalu disebabkan ketidakpedulian terhadap risiko. Keterbatasan ekonomi, kepemilikan lahan, mata pencaharian, hingga belum tersedianya tempat tinggal pengganti yang layak dapat menjadi kendala untuk pindah ke lokasi lebih aman.
Karena itu, Nanda menilai masyarakat yang membutuhkan relokasi perlu memiliki
Acil Erbara, ST, fungsional BPBD Sumbar yang mendampingi Nanda Satria dalam kegiatan sosialisasi, menyampaikan bahwa sosialisasi perda terus dilakukan bersama mitra DPRD sejak regulasi tersebut disahkan. Hal ini agar masyarakat mengetahui aturan yang telah dibuat (*)
Catatan: Kalimat “Karena itu, Nanda menilai masyarakat yang membutuhkan relokasi perlu memiliki” masih terputus pada naskah asli.
![Ketua OC Musdaprov KNPI Sumbar ke-XVI, Wendi Juli Putra.[foto:ist]](https://scientia.id/wp-content/uploads/2026/11/IMG-20261111-WA0012-350x250.jpg)
