PADANG, SCIENTIA.ID — Setelah melakukan pembahasan mendalam terhadap dua kelompok aset, yakni Barang Milik Daerah (BMD) dan kekayaan daerah yang dipisahkan, Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Sumbar mengeluarkan tiga rekomendasi strategis untuk ditindaklanjuti pemerintah daerah. Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sumbar, Jumat (6/11).
Ketua Pansus Pengelolaan Aset DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra, saat menyampaikan laporan hasil pembahasan Pansus dalam rapat paripurna tersebut menjelaskan, objek pemeriksaan dan kajian Pansus terhadap aset daerah meliputi aset idle dan aset bermasalah berupa tanah dan/atau bangunan, dengan total 22 aset.
Nilai ke-22 aset tersebut mencapai Rp79.023.548.074, terdiri atas aset idle senilai Rp54.521.559.741 dan aset bermasalah senilai Rp24.501.988.333. Sementara itu, satu aset lainnya, yakni TK Flora di Kota Bukittinggi, dikeluarkan dari daftar karena telah bersertifikat atas nama Pemerintah Provinsi Sumbar dan tidak bermasalah.
“Adapun aset berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan menjadi objek pemeriksaan Pansus meliputi PT Andalas Tuah Sakato (ATS) dalam likuidasi, PT Dinamika Sumbar Jaya (DSJ) dalam likuidasi, PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP), serta PT Padang Industrial Park (PIP),” ujarnya.
Doni mengatakan, selama proses pembahasan, Pansus menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan aset daerah. Pertama, terdapat aset yang tidak digunakan atau belum memberikan manfaat sebanding dengan potensi ekonomi dan fungsi pelayanannya. Kedua, terdapat aset yang dikuasai atau diklaim oleh pihak ketiga.
Ketiga, legalitas kepemilikan sejumlah aset belum tuntas. Keempat, masih terdapat persoalan administrasi, pencatatan, dan penilaian aset. Kelima, beberapa aset mengalami kerusakan berat atau pembangunannya belum selesai.
Terhadap berbagai persoalan tersebut, Pansus Aset DPRD Sumbar menyampaikan tiga rekomendasi kepada Gubernur Sumbar untuk ditindaklanjuti.
Pertama, pemerintah daerah direkomendasikan melakukan optimalisasi aset melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Aset yang secara khusus bertugas mengoptimalkan pemanfaatan aset. Upaya tersebut juga dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan/atau pembentukan Perseroda pengelolaan aset.
Kedua, pemerintah daerah diminta segera membentuk tim terpadu penyelesaian aset bermasalah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Tim tersebut diharapkan mengambil langkah penyelesaian secara terencana, sistematis, dan terukur, sekaligus mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan.
Ketiga, Pansus meminta pemerintah daerah menyampaikan laporan pelaksanaan rekomendasi kepada DPRD setiap empat bulan sekali.
“Laporan tersebut harus menjelaskan aset yang telah diselesaikan, aset yang masih dalam proses penyelesaian, hambatan yang dihadapi, serta langkah tindak lanjut yang diperlukan,” ucap Doni.
Selain persoalan BMD, lanjutnya, Pansus juga membahas kekayaan daerah yang dipisahkan, khususnya terkait likuidasi PT Andalas Tuah Sakato (ATS) dan PT Dinamika Sumbar Jaya (DSJ), serta penyertaan modal daerah pada PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan PT Padang Industrial Park (PIP).
Berdasarkan hasil pembahasan, penelaahan dokumen, dan konsultasi, Pansus menemukan bahwa tim likuidasi PT ATS dan PT DSJ belum dapat menyelesaikan proses likuidasi karena tidak lagi tersedia anggaran untuk penyelesaiannya. Sementara itu, berdasarkan Perda Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2018, kebutuhan anggaran likuidasi tidak dapat dialokasikan melalui APBD.
Terkait penyertaan modal daerah pada PT ARP dan PT PIP, Pansus menemukan sejumlah persoalan yang masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.
Persoalan tersebut meliputi belum adanya kepastian dan kesesuaian komposisi kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Sumbar pada PT ARP sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 1995 dan dicatat dalam dokumen perusahaan, termasuk terkait status hibah dan restrukturisasi saham.
Selain itu, penelusuran status hukum tanah seluas 108 hektare yang dijadikan penyertaan modal daerah pada PT ARP belum tuntas. Kejelasan pemenuhan kewajiban penyertaan modal oleh para pemegang saham juga masih perlu ditelusuri, begitu pula persoalan tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan perusahaan.
Pansus juga belum memperoleh penjelasan dan dokumen yang memadai mengenai dasar, tujuan, serta konsekuensi hukum reaktivasi PT ARP dalam RUPS pada 2026 terhadap penyelesaian persoalan aset dan penyertaan modal daerah.
Berdasarkan hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait likuidasi PT ATS dan PT DSJ serta penyertaan modal pada PT ARP dan PT PIP, Pansus disarankan melakukan konsultasi lebih lanjut dengan sejumlah instansi.
Instansi tersebut meliputi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan, Subdirektorat Barang Milik Daerah (BMD) Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri, serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Selain itu, Pansus juga perlu melakukan pendalaman bersama pihak-pihak terkait lainnya.
“Atas dasar berbagai temuan tersebut, Pansus merekomendasikan agar Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat segera membentuk Pansus Penyelesaian Permasalahan Likuidasi PT Andalas Tuah Sakato (ATS) dan PT Dinamika Sumbar Jaya (DSJ), serta Penyertaan Modal pada PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan PT Padang Industrial Park (PIP),” tukasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menyampaikan bahwa rekomendasi Pansus Aset telah memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hasil pembahasan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi pemerintah daerah.
“Kami berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat menindaklanjuti setiap rekomendasi yang disampaikan Pansus secara serius, terukur, dan berkelanjutan. Hal itu perlu dilakukan dengan menyusun langkah-langkah penyelesaian yang jelas, menentukan perangkat daerah yang bertanggung jawab, serta menetapkan target dan jadwal pelaksanaannya. DPRD tentunya akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan rekomendasi tersebut benar-benar dilaksanakan dan memberikan hasil nyata bagi daerah,” ucap Muhidi.
Atas nama pimpinan DPRD, Muhidi juga menyampaikan apresiasi kepada Pansus Pengelolaan Aset DPRD Sumbar yang telah melaksanakan tugas dan menyiapkan sejumlah rekomendasi strategis untuk perbaikan pengelolaan aset daerah. (*)
